Lombok Barat, wartaindonesianews.co.id -- Iklim keterbukaan informasi di daerah kembali menjadi sorotan. Polemik dugaan pembatasan akses jurnalis terhadap agenda resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memantik reaksi dari kalangan insan pers. Isu ini tak sekadar menyentuh hubungan pemerintah dan media, tetapi juga menyangkut hak publik atas informasi.
Sejumlah wartawan menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam distribusi undangan peliputan kegiatan resmi pemerintah. Undangan yang selama ini menjadi pintu utama memperoleh informasi dinilai belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran adanya perlakuan berbeda terhadap media tertentu.
Perdebatan kian menghangat setelah muncul pembelaan di media sosial yang menyebut pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi melalui forum rutin bersama wartawan. Namun bagi sebagian jurnalis, forum silaturahmi tidak serta-merta menjawab persoalan utama: kesetaraan akses terhadap kegiatan resmi yang dibiayai anggaran publik.
Ketua Media Independen Online NTB (MIO NTB), Feryal MP, menegaskan bahwa polemik ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan personal antara pejabat dan wartawan, melainkan komitmen terhadap prinsip transparansi.
“Ini bukan soal diundang atau tidak diundang secara personal. Yang kita dorong adalah sistem yang jelas, terbuka, dan adil. Jika mekanismenya transparan, tidak akan ada pihak yang merasa dikesampingkan,” ujarnya.
Feryal menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, informasi pemerintahan bukanlah ruang eksklusif. Setiap media yang menjalankan kerja jurnalistik secara profesional memiliki hak yang sama untuk meliput, mengonfirmasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi dan distribusi undangan kegiatan. Publikasi agenda resmi secara terbuka misalnya melalui kanal digital resmi dinilai bisa menjadi solusi konkret untuk mencegah kesalahpahaman dan spekulasi.
Menurutnya, polemik ini seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola informasi di daerah. Sebab pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya relasi pemerintah dan media, tetapi juga masyarakat luas yang berhak memperoleh informasi secara utuh dan berimbang.
MIO NTB berharap dialog terbuka dapat segera digelar untuk meredam ketegangan sekaligus memperkuat komitmen bersama terhadap keterbukaan informasi publik. Di tengah sorotan publik, langkah klarifikasi dan perbaikan sistem dari Pemkab Lombok Barat dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komunikasi pemerintahan daerah.
Ke depan, transparansi bukan hanya slogan, melainkan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya rakyat.
Pewarta: Red
Sejumlah wartawan menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam distribusi undangan peliputan kegiatan resmi pemerintah. Undangan yang selama ini menjadi pintu utama memperoleh informasi dinilai belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran adanya perlakuan berbeda terhadap media tertentu.
Perdebatan kian menghangat setelah muncul pembelaan di media sosial yang menyebut pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi melalui forum rutin bersama wartawan. Namun bagi sebagian jurnalis, forum silaturahmi tidak serta-merta menjawab persoalan utama: kesetaraan akses terhadap kegiatan resmi yang dibiayai anggaran publik.
Ketua Media Independen Online NTB (MIO NTB), Feryal MP, menegaskan bahwa polemik ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan personal antara pejabat dan wartawan, melainkan komitmen terhadap prinsip transparansi.
“Ini bukan soal diundang atau tidak diundang secara personal. Yang kita dorong adalah sistem yang jelas, terbuka, dan adil. Jika mekanismenya transparan, tidak akan ada pihak yang merasa dikesampingkan,” ujarnya.
Feryal menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, informasi pemerintahan bukanlah ruang eksklusif. Setiap media yang menjalankan kerja jurnalistik secara profesional memiliki hak yang sama untuk meliput, mengonfirmasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi dan distribusi undangan kegiatan. Publikasi agenda resmi secara terbuka misalnya melalui kanal digital resmi dinilai bisa menjadi solusi konkret untuk mencegah kesalahpahaman dan spekulasi.
Menurutnya, polemik ini seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola informasi di daerah. Sebab pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya relasi pemerintah dan media, tetapi juga masyarakat luas yang berhak memperoleh informasi secara utuh dan berimbang.
MIO NTB berharap dialog terbuka dapat segera digelar untuk meredam ketegangan sekaligus memperkuat komitmen bersama terhadap keterbukaan informasi publik. Di tengah sorotan publik, langkah klarifikasi dan perbaikan sistem dari Pemkab Lombok Barat dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komunikasi pemerintahan daerah.
Ke depan, transparansi bukan hanya slogan, melainkan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya rakyat.
Pewarta: Red
Social Footer