Jakarta, WINews - Sorotan tajam kembali dilontarkan Prof. Sutan Nasomal SH MH terkait penanganan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak musibah. Ia secara tegas meminta Presiden untuk menginstruksikan para gubernur agar mengawasi secara ketat kinerja bupati dan wali kota dalam pembangunan huntara yang layak dan manusiawi.
Menurutnya, pembangunan huntara tidak boleh dijadikan ajang permainan anggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terlebih di tengah penderitaan masyarakat yang sedang tertimpa bencana.“Jangan sampai di tengah musibah yang dialami rakyat, ada oknum yang justru memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri. Ini sangat tidak manusiawi,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media nasional dan internasional melalui sambungan telepon, Minggu (12/04/2026).
Pernyataan tersebut disampaikannya dari Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta, menanggapi polemik pembangunan huntara di Desa Rina Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Ia juga secara khusus menyoroti peran Bupati Bener Meriah agar segera mengambil langkah cepat dan sigap dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi bagian dari masalah.
“Bupati Bener Meriah harus bertindak tegas, jangan sampai ada spekulasi anggaran. Huntara harus dibangun dengan layak, manusiawi, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Prof. Sutan menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia pun berharap pemerintah pusat hingga daerah dapat bersinergi dalam memastikan setiap program penanganan bencana berjalan sesuai aturan dan berpihak pada rakyat.
(Red/WINews)
Ia juga secara khusus menyoroti peran Bupati Bener Meriah agar segera mengambil langkah cepat dan sigap dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi bagian dari masalah.
“Bupati Bener Meriah harus bertindak tegas, jangan sampai ada spekulasi anggaran. Huntara harus dibangun dengan layak, manusiawi, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Prof. Sutan menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia pun berharap pemerintah pusat hingga daerah dapat bersinergi dalam memastikan setiap program penanganan bencana berjalan sesuai aturan dan berpihak pada rakyat.
(Red/WINews)
0 Komentar