GRESIK WINews- Ketegangan sempat terjadi dalam rencana aksi demonstrasi yang digelar sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia asal Kabupaten Lamongan di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026). Situasi yang memanas tersebut nyaris berujung bentrokan setelah aksi mendapat penolakan dari gabungan sejumlah LSM dan insan media yang berasal dari Kabupaten Gresik.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan fungsi kontrol sosial. Beruntung, aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi bergerak cepat melakukan mediasi sehingga konflik fisik dapat dihindari.
Menurut informasi yang dihimpun, rombongan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia datang ke wilayah Wringinanom untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian publik. Namun, kedatangan mereka mendapat respons penolakan dari ratusan anggota organisasi masyarakat, LSM, dan insan media lokal yang mempertanyakan dasar serta tujuan aksi yang dilakukan oleh kelompok dari luar daerah tersebut.
Suasana sempat memanas ketika kedua kelompok saling menyampaikan pendapat di lokasi. Massa penolak menilai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah seharusnya disikapi melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan etika dan relevansi organisasi luar daerah yang melakukan aksi demonstrasi terhadap isu-isu yang berkembang di Kabupaten Gresik.
"Kami mempertanyakan etika berlembaga. Masyarakat Gresik tidak ada yang mengeluhkan kondisi keuangan daerah. Mengapa organisasi dari luar daerah justru datang dan menyampaikan narasi yang dinilai dapat memperkeruh suasana," ujarnya.
Menurut Aris, apabila terdapat dugaan penyimpangan anggaran atau indikasi tindak pidana korupsi, maka jalur hukum dan mekanisme pengawasan telah tersedia melalui aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas yang berwenang.
Ia menegaskan bahwa berbagai elemen masyarakat dan LSM di Kabupaten Gresik selama ini juga aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Jika memang ada dugaan pelanggaran, tentu bisa dilaporkan melalui mekanisme resmi. Semua ada prosedur dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, Aris menilai bahwa kebijakan pengelolaan anggaran daerah saat ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendukung pembangunan desa, penguatan koperasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip konfirmasi dan klarifikasi kepada instansi terkait sebelum menyampaikan tudingan di ruang publik. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar informasi yang berkembang tetap objektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di tengah situasi yang memanas, sempat terdengar pernyataan bernada provokatif dari salah satu pihak yang menolak aksi demonstrasi. Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian aparat keamanan yang kemudian berupaya meredam emosi massa agar tidak berkembang menjadi tindakan yang melanggar hukum.
Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi segera mengambil langkah persuasif dengan memisahkan kedua kelompok dan melakukan pendekatan dialogis. Upaya tersebut berhasil menjaga situasi tetap kondusif sehingga tidak terjadi bentrokan fisik maupun kerusakan fasilitas umum.
Akibat penolakan yang terus menguat, rombongan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia akhirnya memilih meninggalkan lokasi dan tidak melanjutkan agenda aksi di depan Kantor Kecamatan Wringinanom.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus mengedepankan dialog dan komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan utama aksi maupun tanggapan atas penolakan yang dilakukan oleh gabungan LSM dan media di Kabupaten Gresik. Sementara itu, pihak kepolisian juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden yang sempat memicu ketegangan tersebut.
WINews akan terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan menyajikan perkembangan terbaru kepada publik.
Pewarta: Marlina
0 Komentar