LABUHANBATU, WINews - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan protes seorang tenaga kesehatan terhadap atasannya viral di media sosial.
Video berdurasi singkat tersebut memicu berbagai reaksi masyarakat karena memperlihatkan seorang bidan yang meluapkan kekecewaannya terkait dugaan adanya berbagai pungutan yang disebut tidak memiliki kejelasan peruntukan. Dalam rekaman itu, bidan tersebut bahkan terlihat berusaha menghentikan kendaraan yang ditumpangi Kepala Puskesmas Tanjung Haloban.
"Ini Kepala Puskesmas Tanjung Haloban yang sok hebat itu," ucap bidan dalam video yang beredar.
Ia juga menyampaikan adanya dugaan berbagai bentuk pemotongan maupun pungutan yang menurutnya tidak memiliki penjelasan yang transparan.
"Semua pungutan-pungutan tidak jelas, potongan-potongan tak jelas," ujarnya.
Dugaan Potongan Dana JKN dan BOK
WINews kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menghubungi sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban. Salah seorang bidan yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya pengutipan dana yang disebut dilakukan setiap bulan.
Menurut sumber tersebut, dugaan pengutipan dilakukan secara manual melalui bendahara yang ditunjuk untuk menghimpun dana dari seluruh tenaga kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut mengalami pemotongan sebesar 16 persen dari hak masing-masing tenaga kesehatan, dengan nominal yang berbeda sesuai besaran penerimaan setiap bulan.
"Kalau JKN nominalnya berbeda-beda, tergantung pendapatan masing-masing setiap bulan," ungkapnya.
Sumber yang sama juga mengungkap dugaan adanya pemotongan terhadap dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) hingga 45 persen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Menurut pengakuannya, pengumpulan dana tersebut dilakukan melalui bendahara BOK yang disebut bernama Devita Siregar. Selain itu, seorang bendahara lain berinisial M disebut menangani pengumpulan dana JKN.
Bendahara BOK Membantah
Saat dikonfirmasi WINews, Devita Siregar membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam praktik pengutipan sebagaimana yang disampaikan narasumber.
"Tidak ada," jawab Devita singkat.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab keributan yang sempat terjadi di lingkungan Puskesmas Tanjung Haloban.
"Maaf Pak, saya pun kurang tahu. Untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi langsung kepada Kepala Puskesmas," ujarnya.
Kepala Puskesmas Belum Memberikan Tanggapan
WINews telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, Susyani Purba, pada Jumat (17/7/2026) dan kembali pada Minggu (19/7/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan maupun hak jawab atas berbagai dugaan yang berkembang.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi
Mencuatnya dugaan pungutan liar di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menimbulkan perhatian masyarakat. Publik berharap adanya penjelasan resmi dari pihak terkait agar informasi yang beredar dapat diverifikasi secara objektif dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Apabila dugaan tersebut benar, maka penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi dari pihak berwenang menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
WINews tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab maupun hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pewarta: DR. Rangkuti
0 Komentar