PANGANDARAN, WINews - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau Jembatan Gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang ambruk pada 30 Agustus 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi jembatan sekaligus mendengarkan pemaparan mengenai rencana pembangunan kembali fasilitas penghubung masyarakat tersebut.
Dalam kunjungannya pada Senin, 14 September 2026, Maruli terlihat berhati-hati saat melangkah di atas bagian jembatan yang rusak. Jembatan tersebut sebelumnya ambruk ketika sekitar 50 orang berada di atasnya dalam rangkaian kegiatan peresmian.
Peristiwa itu sempat menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial. Berdasarkan laporan TNI Angkatan Darat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sejumlah warga dilaporkan mengalami luka ringan dan lecet.
TNI AD Siapkan Pembangunan Jembatan Baru
TNI AD menyampaikan rencana pembangunan kembali Jembatan Gantung Pongpet dengan panjang sekitar 60 meter. Jembatan tersebut membentang di atas sungai dengan ketinggian kurang lebih 3 meter.
Pembangunan kembali diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta. Meski demikian, rincian teknis, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pembangunan masih menjadi bagian dari persiapan yang dipaparkan kepada KSAD.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNA di Pangandaran, Maruli menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia juga mengakui adanya kemungkinan kekurangan dalam pengawasan penggunaan maupun aspek teknis pembangunan jembatan.
“Saya mohon maaf, tapi memang ada hal-hal teknis yang mungkin kami alpa, baik dalam mengawasi aturan penggunaan jembatan atau mungkin kualitas jembatan yang kami bangun,” kata Maruli, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jembatan, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap aturan penggunaan dan kualitas konstruksi.
Evaluasi Ribuan Jembatan TNI dan Polri
Maruli mengatakan, TNI AD akan melakukan pemeriksaan terhadap hampir 3.400 jembatan yang dibangun oleh TNI dan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi agar pembangunan fasilitas serupa ke depan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Selain jembatan, TNI AD juga telah membangun sekitar 3.000 fasilitas air bersih. Proyek-proyek tersebut sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video dari Istana Negara.
Maruli menyebut, TNI AD telah menyelesaikan sekitar 2.700 Jembatan Garuda di seluruh Indonesia dalam waktu kurang dari satu tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 jembatan berada di wilayah terdampak bencana, sedangkan sekitar 30 persen di antaranya merupakan jembatan gantung.
Untuk wilayah dengan lalu lintas yang lebih padat, TNI AD memilih menggunakan jembatan beton. Sementara itu, jembatan prefabrikasi juga digunakan sebagai salah satu pilihan untuk menekan biaya pembangunan.
Korps Zeni dan Keterlibatan Tenaga Ahli
Menanggapi pertanyaan mengenai keahlian TNI AD dalam pembangunan jembatan, Maruli menjelaskan bahwa institusi tersebut memiliki Korps Zeni yang memiliki kemampuan teknis, termasuk pembangunan jembatan dalam kondisi perang.
Menurutnya, pengalaman tersebut dapat diterapkan dalam pembangunan infrastruktur pada masa damai. Ia juga menyatakan bahwa TNI AD terbuka untuk melibatkan tenaga ahli dari luar apabila diperlukan.
“Salah satu pekerjaan adalah membangun jembatan dalam kondisi perang. Apalagi kalau kondisinya damai, pasti lebih bagus pekerjaannya. Kita bisa juga mencari orang ahli untuk ikut membantu, tidak ada masalah,” ujar Maruli.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan perhatian terhadap kemampuan teknis, perencanaan, pengawasan, serta pemenuhan standar keselamatan.
Peran TNI dalam Pembangunan Infrastruktur Sipil
Pembangunan jembatan dan fasilitas air bersih oleh TNI dan Polri juga memunculkan diskusi mengenai batas peran institusi pertahanan dan keamanan dalam kegiatan sipil.
Sejumlah organisasi nonpemerintah menilai, pembangunan infrastruktur sipil semestinya menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga sipil. Mereka mempertanyakan apakah pelibatan personel TNI dan Polri dalam pekerjaan nonmiliter berpotensi memperluas peran kedua institusi tersebut.
Menanggapi hal itu, Maruli mengatakan masyarakat tidak perlu terlalu khawatir mengenai arah peran TNI. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.
“Kita hanya ingin membantu rakyat yang susah,” kata Maruli.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak serta-merta mengurangi profesionalisme TNI. Maruli menyebut, sejumlah negara masih berminat melakukan latihan bersama dengan TNI, termasuk dalam program yang disebutnya sebagai civic mission.
Keselamatan Menjadi Perhatian Utama
Ambruknya Jembatan Gantung Pongpet menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur publik tidak cukup hanya diukur dari kecepatan penyelesaian atau jumlah fasilitas yang dibangun. Aspek keselamatan, kualitas material, kapasitas beban, pengawasan penggunaan, dan pemeriksaan berkala juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan fasilitas tersebut.
Rencana pembangunan kembali jembatan di Desa Margacinta diharapkan dapat menjawab kebutuhan mobilitas warga sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap fasilitas jembatan lain yang telah dibangun di berbagai daerah.
Dengan adanya pemeriksaan terhadap ribuan jembatan, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana evaluasi tersebut dilaksanakan, apakah hasilnya diumumkan secara terbuka, dan bagaimana memastikan setiap jembatan yang digunakan masyarakat memenuhi ketentuan keselamatan.
Pewarta: Nurzaman
0 Komentar