JAKARTA, WINews - Suhu politik Indonesia mulai menghangat menjelang Pemilu 2029. Pergerakan sejumlah tokoh lintas partai, munculnya wacana perubahan kekuasaan, serta meningkatnya ketegangan dalam komunikasi politik menjadi perhatian berbagai kalangan.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat berharap para pemimpin nasional maupun daerah lebih mengutamakan persoalan konkret yang dihadapi rakyat, mulai dari harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pelayanan publik, hingga kemudahan berusaha.
Pakar hukum internasional dan ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menilai dinamika politik semestinya tidak menjauhkan pemerintah dari tanggung jawab utamanya, yakni memastikan negara hadir dalam menyelesaikan kesulitan masyarakat.
“Rakyat sangat berharap ke depan muncul pemimpin-pemimpin, baik presiden, menteri, gubernur, bupati maupun wali kota, yang memiliki keberpihakan kepada rakyat di berbagai lini kehidupan,” ujar Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, termasuk media luar negeri, melalui sambungan telepon dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Wacana Politik 2029 Dinilai Mulai Terasa Sejak 2026
Menurut Sutan Nasomal, dinamika politik menuju Pemilu 2029 tidak lagi sekadar menjadi pembicaraan di ruang publik. Ia menilai pergerakan elite politik dan komunikasi antarkelompok mulai menunjukkan persaingan yang semakin terbuka.
Ia juga menyinggung munculnya istilah “matahari kembar” dalam perbincangan politik nasional. Namun, istilah tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika dan persepsi politik, bukan kesimpulan hukum atau fakta yang telah terbukti.
Sutan Nasomal mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terseret ke dalam konflik akibat perbedaan pilihan politik.
“Rakyat kecil jangan sampai terpancing atau terbawa arus. Jangan sampai persoalan politik elite justru menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menilai kritik, perbedaan pendapat, dan kompetisi politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh proses tersebut harus tetap berlangsung dalam koridor konstitusi, hukum, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Ketika Manuver Elite Berhadapan dengan Beban Hidup Rakyat
Sutan Nasomal menyoroti kesenjangan antara kesibukan elite membangun komunikasi politik dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya pendapatan, serta sulitnya memperoleh pekerjaan dan modal usaha menjadi persoalan yang tidak boleh dikesampingkan.
Ia mempertanyakan apakah mahalnya biaya politik turut memengaruhi kualitas kebijakan publik dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di tengah masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap kebijakan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Jangan sampai rakyat hanya menjadi objek janji politik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung fenomena kunjungan dan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh yang dipandang memiliki potensi maju dalam Pemilu 2029. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik, tetapi harus diimbangi dengan agenda nyata untuk menjawab persoalan rakyat.
Bagi Sutan Nasomal, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aspirasi mereka tidak berhenti sebagai bahan kampanye, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur.
Pelayanan Perizinan dan Kemudahan Usaha Harus Diawasi
Selain persoalan politik, Sutan Nasomal menyoroti keluhan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan perizinan usaha.
Ia menyebut masih terdapat keluhan mengenai proses birokrasi yang dianggap rumit, lambat, dan membebani masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan pungutan tidak resmi atau permintaan uang pelicin harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau benar ada oknum yang meminta uang pelicin dalam pelayanan perizinan, itu harus ditindak. Masyarakat kecil jangan dipersulit ketika ingin membangun usaha mandiri,” katanya.
Menurut dia, kemudahan berusaha bukan hanya persoalan administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi daerah.
Karena itu, digitalisasi pelayanan publik harus disertai transparansi, kepastian waktu, mekanisme pengaduan, serta pengawasan yang efektif. Sistem online, menurutnya, tidak boleh menjadi ruang baru bagi praktik penyimpangan.
Pajak Daerah dan Penegakan Aturan Jangan Mengabaikan Kondisi Warga
Sutan Nasomal juga menyinggung kebijakan penertiban kendaraan, pemungutan pajak daerah, serta penataan usaha kecil.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal secara proporsional dan tidak mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penegakan aturan tetap penting untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kondisi warga yang terdampak.
“Jangan sampai kebijakan untuk meningkatkan kas daerah justru membuat masyarakat yang sedang kesulitan semakin tertekan. Pemerintah harus mampu membedakan antara penegakan aturan dan tindakan yang tidak mempertimbangkan kemampuan rakyat,” tuturnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat edukasi, pelayanan pembayaran, serta skema penyelesaian yang sesuai ketentuan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Akurasi Data Kemiskinan Menjadi Kunci Ketepatan Bantuan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Sutan Nasomal adalah akurasi data penerima bantuan sosial dan kelompok masyarakat rentan.
Ia menilai kesalahan pendataan dapat berdampak serius, terutama ketika warga miskin, lansia, pekerja informal, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya tidak memperoleh bantuan yang semestinya.
Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi.
“Kalau masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata, sementara mereka yang mampu masuk dalam kategori penerima, tentu kebijakan tersebut harus dievaluasi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan data harus ditangani melalui verifikasi lapangan, pemutakhiran berkala, serta koordinasi antarlembaga. Klaim mengenai kesalahan pendataan tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang transparan.
Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi penting bagi kebijakan pengentasan kemiskinan, penyaluran bantuan, dan perencanaan pembangunan.
Suara Rakyat Harus Memiliki Akses ke Pengambil Kebijakan
Sutan Nasomal kemudian mengkritik budaya politik yang, menurutnya, berpotensi membuat suara masyarakat sulit menjangkau pengambil keputusan.
Ia menggunakan ungkapan “lantai istana semakin licin oleh liur para penjilat” sebagai metafora untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap lingkungan kekuasaan yang terlalu dipenuhi pujian, sehingga kritik dan keluhan rakyat berisiko tidak tersampaikan secara utuh.
Pernyataan tersebut merupakan kritik politik dari narasumber, bukan tuduhan yang telah dibuktikan terhadap individu atau institusi tertentu.
Menurut Sutan Nasomal, pemerintah perlu memastikan adanya saluran pengaduan yang terbuka, mekanisme dialog publik, serta tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.
“Jangan sampai keluhan rakyat berhenti di luar pintu kekuasaan. Kritik harus menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman,” katanya.
Ia menilai demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memperoleh pelayanan yang adil, dan melihat adanya perbaikan kebijakan.
Mengajak Masyarakat Tetap Tenang dan Mengawal Kebijakan
Menutup pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak masyarakat untuk tetap tenang menghadapi dinamika politik nasional.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, ancaman politik, maupun pertentangan antarkelompok.
Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah melalui jalur konstitusional, kritik yang bertanggung jawab, serta partisipasi publik.
“Berdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. Jangan kehilangan harapan. Suara rakyat harus tetap disampaikan dengan cara yang bermartabat dan sesuai hukum,” ujarnya.
Pernyataan Sutan Nasomal tersebut menjadi pengingat bahwa dinamika politik menuju 2029 seharusnya tidak hanya berisi manuver elite, tetapi juga menghadirkan perdebatan serius mengenai kesejahteraan rakyat, kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, serta akuntabilitas pemerintahan.
Pewarta: Nursoleh
0 Komentar