SURABAYA, WINews - Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia tidak semestinya menjadi perdebatan mengenai indikator mana yang paling benar. Perbedaan tersebut perlu dipahami berdasarkan garis kemiskinan, metodologi, serta tujuan pengukuran yang digunakan.
Yang lebih penting, seluruh indikator kemiskinan harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk membaca kondisi masyarakat secara menyeluruh dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma., menegaskan bahwa perbedaan ukuran kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia tidak boleh membuat publik kehilangan pemahaman terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Suli Da’im, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara.
“Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menyimpulkan bahwa salah satu angka pasti salah. Keduanya memiliki fungsi dan metodologi yang berbeda. BPS lebih relevan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perspektif global,” ujar Suli Da’im, yang juga dosen ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Minggu (14/9/2026).
Penurunan Angka Kemiskinan Harus Diikuti Perbaikan Kesejahteraan
Suli Da’im menyebut angka kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen sebagai salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Angka tersebut, menurutnya, patut diapresiasi apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 8,47 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan persentase kemiskinan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
“Penurunan kemiskinan dari 8,47 persen menjadi 8,07 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu melihat dampak nyata pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang harus dijawab, antara lain, apakah daya beli meningkat, pendapatan keluarga semakin aman, anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, serta tersedia pekerjaan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur dari perubahan status statistik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi risiko ekonomi.
Kemiskinan Tidak Hanya Persoalan Pendapatan
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Suli Da’im menilai kemiskinan harus dipahami secara multidimensional.
Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kondisi rentan.
“Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar, justru ini harus menjadi bahan introspeksi. Artinya, meskipun secara statistik kemiskinan nasional menurun, masih ada kelompok masyarakat yang secara standar kehidupan belum memiliki tingkat kesejahteraan yang kuat. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut.
Suli Da’im yang juga Ketua Umum IKALUM Surabaya menambahkan, indikator kemiskinan internasional dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, angka Bank Dunia sebaiknya dibaca sebagai alarm kebijakan, bukan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah atau mempertentangkan lembaga statistik.
Kebijakan Kemiskinan Jawa Timur Harus Sesuai Karakteristik Wilayah
Suli Da’im menilai Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perbedaan tersebut menuntut pendekatan kebijakan yang tidak seragam.
Di wilayah perkotaan, persoalan kemiskinan dapat berkaitan dengan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, akses hunian, serta tekanan ekonomi rumah tangga. Sementara di perdesaan, tantangan dapat berhubungan dengan produktivitas, akses pasar, infrastruktur, keterampilan, dan kesempatan kerja.
Karena itu, program pengentasan kemiskinan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan penyebab kemiskinan di masing-masing wilayah.
Menurut Suli Da’im, bantuan sosial tetap penting untuk melindungi kelompok rentan. Namun, bantuan tersebut perlu diikuti dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian.
Program yang perlu diperkuat antara lain penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses permodalan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kita jangan hanya memindahkan masyarakat dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Yang kita inginkan adalah masyarakat benar-benar naik kelas secara ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Integrasi Data Menjadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Selain memperkuat program ekonomi dan perlindungan sosial, Suli Da’im menekankan pentingnya kualitas data penerima bantuan dan program pemerintah.
Menurutnya, perbedaan ukuran kemiskinan harus menjadi momentum untuk memperbaiki integrasi data, sehingga pemerintah dapat menentukan kelompok sasaran secara lebih akurat.
Data kemiskinan, kata dia, perlu terus diperbarui dan diverifikasi hingga tingkat desa. Data yang baik bukan hanya menjawab berapa jumlah masyarakat miskin, tetapi juga siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling sesuai.
“Data kemiskinan harus terus diperbarui dan diverifikasi sampai tingkat desa. Kita membutuhkan data yang mampu menjawab siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka,” jelasnya.
Integrasi data yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi risiko salah sasaran, tumpang tindih program, maupun kelompok rentan yang justru tidak memperoleh perlindungan.
Dua Indikator, Satu Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan
Suli Da’im berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terjebak dalam perdebatan mengenai angka kemiskinan mana yang paling benar. Menurutnya, indikator BPS dan Bank Dunia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat digunakan secara saling melengkapi.
“Bagi saya, angka BPS dan Bank Dunia bukan untuk dipertentangkan. BPS memberikan cermin kondisi domestik kita, sementara Bank Dunia memberikan cermin dalam perspektif global. Dua-duanya penting, tetapi kebijakan harus tetap berpijak pada kondisi nyata masyarakat di lapangan,” ungkap politisi senior PAN Jatim tersebut.
Ia menegaskan, pembangunan Jawa Timur tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan persentase kemiskinan semata. Ukuran yang lebih substantif adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tersedianya pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta kepastian sosial-ekonomi.
“Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi mengurangi kerentanan masyarakat agar mereka tidak mudah kembali miskin ketika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Pewarta: Muh Nurcholis
0 Komentar