
WINews, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengambil langkah tegas dalam mengusut dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang diduga menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan jurnalis dan pengusaha.
Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini resmi menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengumpulkan keterangan saksi dan sejumlah barang bukti terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengonfirmasi penahanan ketiga tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
"Ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri," kata Asep Safrudin.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka dijerat dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), akses ilegal terhadap sistem elektronik (illegal access), serta penghapusan data elektronik.
Sementara itu, seorang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
Dugaan Penyadapan Menyasar Presiden hingga Kalangan Jurnalis
Kasus ini menjadi perhatian serius karena sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada satu atau dua nomor telepon.
Berdasarkan penjelasan Kabareskrim, penyidik menemukan dugaan aktivitas intersepsi komunikasi tanpa prosedur yang menyasar sejumlah kelompok strategis.
Target tersebut meliputi nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik nasional, insan pers, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Apabila terbukti melalui proses peradilan, perkara ini berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut perlindungan komunikasi pribadi, keamanan informasi, serta kepastian hukum dalam penggunaan teknologi pengawasan elektronik.
Terlebih, komunikasi pejabat negara, jurnalis, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Modus Dugaan Penyadapan Melalui Sistem LIMS
Dalam pemaparan penyidikan, Kabareskrim menjelaskan bahwa dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).
Sistem tersebut merupakan perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi komunikasi secara sah dalam kepentingan penegakan hukum.
Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat penggunaan sistem yang tidak mengikuti mekanisme dan persyaratan yang semestinya.
Nomor-nomor telepon target diduga dimasukkan secara sepihak tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.
Penyidik juga mendalami dugaan bahwa aktivitas penyadapan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana yang sah.
Selain itu, dugaan pelanggaran prosedur mencakup tidak adanya laporan polisi (LP) serta surat permohonan resmi dari penyidik sebagai dasar pelaksanaan tindakan intersepsi.
Dengan demikian, persoalan yang tengah diusut bukan sekadar penggunaan teknologi penyadapan, melainkan juga dugaan penyalahgunaan mekanisme pengawasan elektronik di luar ketentuan hukum.
Perkap Nomor 5 Tahun 2010 Menjadi Sorotan
Dalam pengungkapan perkara tersebut, Kabareskrim turut menyinggung Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 mengenai tata cara penyadapan pada lingkungan Polri.
Regulasi tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam memastikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan kepentingan penegakan hukum dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada prinsipnya, penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan secara bebas tanpa dasar kewenangan.
Penggunaan teknologi intersepsi harus memperhatikan legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Karena itu, dugaan penggunaan sistem LIMS tanpa verifikasi dan tanpa dasar administrasi penegakan hukum menjadi bagian penting yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Mengapa Kasus Penyadapan Ilegal Menjadi Persoalan Serius?
Perkembangan teknologi komunikasi membuat perlindungan data pribadi dan keamanan percakapan elektronik semakin penting.
Nomor telepon seluler saat ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga terhubung dengan berbagai layanan digital, transaksi keuangan, identitas elektronik, hingga aktivitas pekerjaan.
Apabila akses terhadap komunikasi dilakukan tanpa kewenangan yang sah, dampaknya dapat meluas.
Pertama, berpotensi mengganggu privasi seseorang karena komunikasi pribadi dapat diakses tanpa dasar hukum.
Kedua, dapat menimbulkan risiko keamanan informasi apabila data komunikasi dimanfaatkan atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang.
Ketiga, berpotensi mengganggu kebebasan pers apabila komunikasi jurnalis menjadi sasaran pemantauan ilegal.
Keempat, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola teknologi dan sistem keamanan informasi lembaga negara.
Oleh sebab itu, pengusutan perkara ini tidak hanya penting untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan penegak hukum.
Proses Hukum Harus Transparan dan Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Penetapan tiga orang sebagai tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, status tersangka tidak dapat dimaknai sebagai keputusan akhir mengenai kesalahan seseorang.
Penyidik tetap harus membuktikan setiap unsur tindak pidana melalui alat bukti yang sah dan mekanisme peradilan yang berlaku.
Transparansi penanganan perkara juga menjadi penting, terutama karena dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan keamanan komunikasi Presiden, pejabat negara, insan pers, dan berbagai elemen masyarakat.
Publik berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, penggunaan sistem elektronik, serta pertanggungjawaban hukum apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
Di sisi lain, seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak hukum dan harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
Publik Menanti Pengungkapan Perkara Secara Menyeluruh
Penahanan tiga tersangka menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung sepanjang 2025–2026.
Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu didalami, mulai dari motif penyadapan, mekanisme pemberian perintah, pengelolaan data hasil intersepsi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pemeriksaan terhadap saksi berinisial SU juga menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan konstruksi perkara.
Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum.
Sebab, teknologi yang seharusnya mendukung penegakan hukum tidak boleh digunakan di luar kewenangan yang sah.
Masyarakat kini menanti proses penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti
WINews – Warta Indonesia News TV
0 Komentar