Jakarta, WINews -- Proyek pengadaan rak gondola untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) senilai Rp 695 miliar tengah menjadi sorotan tajam publik.
Proyek tersebut diduga sarat kejanggalan, mulai dari penggunaan barang impor hingga indikasi pembengkakan harga yang tidak wajar.
Sorotan ini mencuat setelah LSM Relawan Pro Nusantara (REPRONUSA) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (31/03/2026).
Dalam laporan itu, disebutkan adanya dugaan rekayasa proses pengadaan yang tidak transparan, termasuk penunjukan vendor serta indikasi mark-up harga.
Dua perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Indoraya Multi Internasional dengan nilai kontrak Rp 375 miliar dan PT Nagatama Septa Persada sebesar Rp 320 miliar.
Proses pengadaan yang diduga tidak melalui mekanisme tender terbuka semakin memperkuat dugaan adanya praktik persekongkolan sejak awal perencanaan.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah selisih harga rak gondola per unit. Dalam kontrak, harga tercatat mencapai Rp 62,5 juta per set, sementara harga impor diperkirakan hanya berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 35 juta per set. Selisih signifikan ini dinilai berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
Perwakilan REPRONUSA menegaskan bahwa perbedaan harga tersebut perlu ditelusuri melalui audit investigatif guna memastikan ada tidaknya unsur kemahalan harga dalam proyek tersebut.
Selain itu, laporan juga menyoroti dugaan pelanggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena barang yang digunakan diduga merupakan produk impor utuh yang hanya dikemas ulang di dalam negeri.
Tidak hanya itu, indikasi adanya aliran dana berupa kickback atau gratifikasi kepada pihak tertentu juga diminta untuk diusut secara menyeluruh.
REPRONUSA menilai, jika produk tersebut sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri, maka alasan impor harus dijelaskan secara transparan mengingat proyek ini menggunakan anggaran negara dan menyasar kepentingan desa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) maupun vendor terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
(Red/Tim)
0 Komentar