Dr. H. Suli Da’im, M.M. (Dosen UMSURA)
WINews Opini -- Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN satu hari dalam sepekan tidak bisa dilihat sebagai langkah yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari arus besar strategi nasional dalam merespons tekanan global, khususnya terkait efisiensi energi dan penguatan fiskal negara.
Sejak 1 April 2026, pemerintah pusat resmi menerapkan pola kerja WFH bagi ASN secara nasional. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat belanja negara hingga Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan konsumsi BBM masyarakat hingga Rp59 triliun. Bahkan, jika dikombinasikan dengan kebijakan lain seperti pembatasan perjalanan dinas, total efisiensi diperkirakan mencapai Rp121–130 triliun.
Dalam konteks tersebut, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejatinya merupakan bentuk keselarasan dengan agenda nasional. Namun, persoalan utamanya bukan pada niat kebijakan, melainkan pada seberapa dalam dampak yang dihasilkan.
Efisiensi Nyata atau Sekadar Simbolik?
WFH memang menjanjikan pengurangan mobilitas ASN dan konsumsi energi. Namun, jika ditarik ke dalam struktur APBD, muncul pertanyaan mendasar: apakah efisiensi ini cukup signifikan?
Faktanya, belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, proyek infrastruktur, serta program-program yang belum tentu berbasis prioritas kebutuhan publik. Jika penghematan hanya difokuskan pada konsumsi BBM ASN, sementara potensi pemborosan pada proyek bernilai miliaran rupiah tidak disentuh, maka WFH berisiko menjadi efisiensi semu—terlihat di permukaan, tetapi minim dampak struktural.
Belajar dari Skema Nasional
Pemerintah pusat tidak berhenti pada kebijakan WFH semata. Langkah ini diperkuat dengan pemangkasan perjalanan dinas hingga 50–70 persen, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta dorongan masif digitalisasi birokrasi.
Artinya, WFH hanyalah satu bagian dari paket besar reformasi. Jika Jawa Timur hanya mengadopsi sebagian kecil tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja, maka arah reformasi berpotensi pincang.
Ancaman pada Pelayanan Publik
Di sisi lain, kualitas pelayanan publik menjadi tantangan serius. Meski sektor layanan langsung seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi tetap diwajibkan berjalan normal, implementasi WFH di daerah tidak selalu berjalan mulus.
Potensi masalah yang muncul antara lain disrupsi koordinasi antar OPD, melambatnya pelayanan administratif, hingga ketimpangan kinerja antar unit kerja. Tanpa sistem pengawasan berbasis output yang jelas, WFH justru bisa menjadi ruang abu-abu dalam produktivitas ASN.
Momentum Reformasi atau Kehilangan Arah?
WFH seharusnya tidak berhenti sebagai kebijakan teknis semata. Lebih dari itu, ia bisa menjadi pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih substansial, seperti digitalisasi layanan publik, penguatan sistem kerja berbasis kinerja (KPI), serta evaluasi total terhadap struktur belanja daerah.
Jika tidak dimanfaatkan secara serius, WFH hanya akan menjadi kebijakan populis administratif—terlihat progresif, namun tidak menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan.
Penutup
Langkah Gubernur Jawa Timur patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya efisiensi dan modernisasi birokrasi. Namun publik tidak cukup diyakinkan dengan simbol kebijakan semata.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melakukan efisiensi yang sesungguhnya—memangkas pemborosan struktural, bukan sekadar mengatur pola kerja pegawai.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan bukan pada berapa hari ASN bekerja dari rumah, melainkan pada satu hal yang paling mendasar: seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Penulis: Muh Nurcholish
0 Komentar