BIAK, WINews – Dinamika internal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Biak Numfor kembali menjadi sorotan publik. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X KNPI, sejumlah tokoh pemuda menilai proses organisasi yang dijalankan oleh Caretaker DPD KNPI Biak Numfor belum menunjukkan perkembangan signifikan dan cenderung mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan.
Situasi tersebut memunculkan berbagai kritik serta desakan agar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama DPD I KNPI Provinsi Papua segera mengambil langkah strategis guna memastikan proses regenerasi kepemimpinan organisasi kepemudaan terbesar di daerah tersebut dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi organisasi.
Kinerja Caretaker KNPI Biak Dipertanyakan
Tokoh pemuda Biak Numfor, Kiwa David Wanma, yang juga merupakan mantan Sekretaris Cabang GMKI Biak, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambatnya tahapan persiapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) maupun Musda X KNPI Biak Numfor.
Menurutnya, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, berbagai agenda penting organisasi yang seharusnya menjadi landasan pelaksanaan Musda belum terlaksana secara optimal.
"Kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius mengawal kinerja Caretaker DPD KNPI Biak tahun 2026. Tahapan organisasi yang seharusnya berjalan sesuai jadwal justru mengalami keterlambatan dan belum terlihat perkembangan yang berarti," ujar Kiwa kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan bahwa KNPI memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan dan kaderisasi generasi muda. Karena itu, setiap proses organisasi harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Legalitas Caretaker Jadi Perdebatan
Selain menyoroti lambatnya tahapan organisasi, Kiwa juga mempertanyakan status legalitas kepengurusan Caretaker yang saat ini masih menjalankan roda organisasi.
Menurutnya, Surat Keputusan (SK) Caretaker yang diterbitkan pada 26 Februari 2026 telah memasuki masa tiga bulan, sehingga perlu adanya kejelasan hukum dan administrasi dari DPD I KNPI Provinsi Papua.
"SK tersebut secara administratif telah melewati masa berlaku. Saat ini publik menunggu keputusan DPD I KNPI Papua, apakah akan melakukan perpanjangan masa tugas atau menunjuk Caretaker baru yang memiliki legitimasi kuat untuk menyelenggarakan Musda," katanya.
Ia berharap keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta mampu mengakhiri berbagai polemik yang selama ini muncul terkait legitimasi kepengurusan sementara KNPI di Biak Numfor.
Musda Harus Mengedepankan Aturan Organisasi
Menjelang proses pemilihan Ketua DPD KNPI Biak Numfor, Kiwa mengingatkan pentingnya seluruh bakal calon mematuhi ketentuan organisasi yang telah diatur dalam pedoman KNPI.
Ia menjelaskan bahwa calon ketua harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar, di antaranya pernah menjadi pengurus KNPI, memiliki pengalaman memimpin organisasi kepemudaan, berusia maksimal 40 tahun, serta mendapatkan rekomendasi dari pengurus KNPI distrik maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terdaftar secara resmi.
Menurutnya, penerapan aturan secara konsisten sangat penting untuk menjaga kualitas kaderisasi dan mencegah munculnya kepemimpinan yang tidak memiliki rekam jejak dalam proses organisasi.
Penentuan DPK KNPI Diminta Melalui Mekanisme Resmi
Sorotan lain yang disampaikan Kiwa berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI. Ia menilai proses pengisian struktur DPK harus dilakukan melalui mekanisme pleno Caretaker dan bukan berdasarkan penunjukan sepihak.
"KNPI adalah ruang kaderisasi yang dibangun melalui proses panjang. Karena itu, pengurus yang ditempatkan dalam struktur organisasi harus benar-benar memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam KNPI, bukan sekadar dipilih tanpa proses yang jelas," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pembentukan DPK akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kepercayaan para pemuda terhadap hasil Musda mendatang.
Dorongan Penguatan Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan KNPI
Dalam pandangannya, kepemimpinan KNPI Biak Numfor ke depan juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Biak.
Kiwa mengusulkan agar muncul diskusi terkait kemungkinan pemberian prioritas kepada putra-putri asli daerah yang memiliki marga Biak untuk memimpin organisasi tersebut. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas budaya lokal sekaligus memperkuat keterlibatan generasi muda asli Biak dalam pembangunan daerah.
Ia bahkan mengusulkan adanya rekomendasi dari Mananwir Er (kepala marga) maupun Mananwir Bar (pemimpin wilayah adat) sebagai bagian dari penguatan legitimasi sosial dan budaya calon pemimpin KNPI.
Harapan Pemuda untuk Masa Depan KNPI Biak Numfor
Sejumlah kalangan pemuda berharap Musda X KNPI Biak Numfor dapat segera dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi. Selain menjadi ajang pergantian kepemimpinan, Musda juga diharapkan mampu melahirkan gagasan baru untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
Dengan semakin dekatnya agenda Musda, perhatian publik kini tertuju pada langkah DPD I KNPI Provinsi Papua dalam menentukan arah penyelesaian polemik caretaker sekaligus memastikan proses regenerasi kepemimpinan KNPI berjalan secara sah, tertib, dan berintegritas.
Pewarta : Tim Red
0 Komentar