JAKARTA, WINews - Masa depan industri gula di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini berada di persimpangan krusial. Terhentinya operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM) akibat gangguan mesin boiler tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha petani tebu, tetapi juga berpotensi mengguncang roda perekonomian daerah yang selama ini bergantung pada sektor pergulaan.
Kondisi tersebut mendorong perwakilan Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), guna menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas krisis yang mereka hadapi. Audiensi itu mendapat respons positif dari sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi yang berkomitmen mengawal persoalan hingga ke tingkat kementerian dan lembaga terkait.
Krisis Industri Gula Berdampak pada Ribuan Warga
Berhentinya aktivitas produksi PT GMM tidak hanya memukul petani tebu sebagai pemasok bahan baku utama. Dampaknya merembet ke berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari pekerja pabrik, sopir angkutan tebu, buruh bongkar muat, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas industri gula.
Kondisi tersebut membuat persoalan PT GMM tidak lagi sekadar menjadi masalah internal perusahaan, melainkan telah berkembang menjadi isu ekonomi daerah yang membutuhkan intervensi pemerintah secara cepat dan terukur.
Dalam audiensi tersebut, aspirasi petani diterima oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan petani menghadapi ketidakpastian setelah menjalani proses budidaya tebu yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.
"Petani sudah bekerja keras dari awal hingga masa panen. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian sendirian. Permasalahan ini harus segera dibahas bersama pihak terkait agar ditemukan solusi yang nyata dan berpihak kepada petani," tegas Rina.
DPR RI Siap Dorong RDP dan RDPU
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi IV DPR RI menyatakan kesiapan untuk mendorong pembahasan persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.
Dukungan juga datang dari sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang turut hadir dalam audiensi. Mereka antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono (Kanang), Sturman Panjaitan, Dewi Juliani, Kusuma Kelakan, dan Ida Nurlela. Dari Komisi XI hadir Harris Turino, Musthafa, serta Didik Haryadi.
Para legislator sepakat bahwa persoalan yang menimpa PT GMM memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas sehingga membutuhkan langkah penyelesaian lintas sektor. Mereka berkomitmen menjembatani komunikasi antara petani dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perum Bulog, PT GMM, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), serta kementerian terkait.
Perputaran Ekonomi Rp500 Miliar Terancam Hilang
Koordinator audiensi petani tebu Blora, Exi Wijaya, mengungkapkan bahwa industri gula selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Blora dengan nilai perputaran uang mencapai sekitar Rp500 miliar setiap musim giling.
Menurutnya, penghentian operasional pabrik membuat petani terpaksa mengirimkan hasil panen ke pabrik gula di luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi melonjak, waktu distribusi lebih panjang, dan kualitas tebu berisiko menurun sebelum diproses.
"Yang terhenti bukan hanya aktivitas pabrik, tetapi juga roda ekonomi masyarakat. Petani harus menanggung biaya tambahan, pekerja kehilangan kepastian penghasilan, dan daerah kehilangan salah satu sumber perputaran ekonominya. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin meluas," ujar Exi.
Ia menambahkan, dampak krisis tersebut dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas industri gula di Blora.
Petani Desak Pemerintah Hadir dengan Kebijakan Konkret
Sebagai tindak lanjut, Paguyuban Petani Tebu Blora meminta DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan petani, manajemen PT GMM, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, hingga instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut para petani, forum RDPU diperlukan untuk membuka fakta-fakta secara transparan serta menghasilkan rekomendasi yang jelas demi menyelamatkan keberlangsungan industri gula nasional dan kesejahteraan petani.
Selain itu, mereka juga mendesak DPR RI melakukan inspeksi langsung ke lokasi pabrik guna mengetahui kondisi aktual serta akar persoalan yang menyebabkan berhentinya operasional PT GMM.
Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton, menegaskan bahwa saat ini petani membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar ruang untuk menyampaikan keluhan.
"Petani tidak hanya butuh didengar. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret seperti subsidi transportasi dan subsidi harga gula. Jangan sampai seluruh kerugian akibat persoalan ini justru ditanggung petani," tegas Anton.
Menurutnya, peningkatan biaya distribusi akibat pengiriman tebu ke luar daerah telah memangkas keuntungan petani secara signifikan. Karena itu, intervensi pemerintah menjadi langkah yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Menyelamatkan Industri Strategis Daerah
Dukungan lintas fraksi DPR RI menjadi harapan baru bagi ribuan petani tebu dan masyarakat Blora yang terdampak. Namun, para petani berharap komitmen tersebut segera diwujudkan dalam langkah konkret berupa penyelenggaraan RDPU dan RDP, kunjungan lapangan ke PT GMM, percepatan pemulihan operasional pabrik, jaminan penyerapan hasil panen, serta pemberian subsidi transportasi dan subsidi harga gula.
Menutup audiensi, Exi Wijaya menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPR RI merupakan amanat dari ribuan petani dan masyarakat Blora yang menggantungkan kehidupan pada industri gula.
"Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami membawa aspirasi masyarakat yang terdampak dan berharap negara hadir menjalankan kewajibannya melindungi rakyat. Karena itu kami meminta DPR RI segera menjadwalkan RDPU dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya," pungkasnya.
Catatan Redaksi
Kasus PT Gendhis Multi Manis menjadi pengingat bahwa keberlangsungan industri gula nasional tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan dan ketahanan energi ekonomi daerah, tetapi juga menyangkut nasib ribuan keluarga petani yang menjadi tulang punggung sektor pertanian. Kecepatan respons pemerintah dan pemangku kebijakan akan menjadi faktor penentu dalam mencegah krisis ekonomi yang lebih luas di Kabupaten Blora.
Pewarta: Tim Red
0 Komentar