BANJARNEGARA, WINews - Persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Banjarnegara. Data terbaru dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Banjarnegara menunjukkan bahwa hingga Juni 2026 terdapat 6.986 anak usia 7–18 tahun yang tercatat tidak mengenyam pendidikan formal maupun nonformal.
Dari seluruh wilayah di Banjarnegara, Kecamatan Punggelan menjadi daerah dengan angka ATS tertinggi, yakni mencapai 687 anak, menjadikannya fokus utama dalam upaya penanganan dan pemulihan akses pendidikan di daerah tersebut.
Kepala Bidang SMP Dindikpora Banjarnegara, Doko Harwanto, mengungkapkan bahwa tingginya jumlah anak tidak sekolah merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga hingga masyarakat.
“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Angka ATS yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih ada anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan secara optimal,” ujarnya.
Punggelan, Mandiraja dan Purwanegara Jadi Wilayah Prioritas
Berdasarkan data Dindikpora, setelah Kecamatan Punggelan dengan 687 ATS, wilayah dengan angka tertinggi berikutnya adalah Kecamatan Mandiraja sebanyak 530 anak dan Kecamatan Purwanegara sebanyak 475 anak.
Kondisi serupa juga terlihat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kecamatan Punggelan kembali menduduki posisi pertama dengan 284 anak usia SMP tidak bersekolah, disusul Mandiraja sebanyak 203 anak dan Wanayasa sebanyak 182 anak.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tantangan sosial dan ekonomi lebih kompleks.
Faktor Ekonomi Hingga Pernikahan Dini Jadi Penyebab Utama
Menurut Doko Harwanto, tingginya angka ATS tidak dapat disederhanakan hanya karena persoalan biaya pendidikan. Berbagai faktor saling berkaitan dan mempengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan sekolah.
Di sejumlah daerah pedesaan, masih ditemukan praktik pernikahan usia muda yang menyebabkan anak perempuan berhenti sekolah setelah lulus Sekolah Dasar (SD). Selain itu, tekanan ekonomi keluarga juga menjadi faktor dominan yang mendorong anak memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Di beberapa wilayah masih ditemukan anak yang setelah lulus SD kemudian menikah atau dilamar. Selain itu faktor ekonomi juga membuat sebagian anak lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Kondisi geografis, keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan jangka panjang, hingga lingkungan sosial yang kurang mendukung juga menjadi faktor yang memperbesar risiko anak putus sekolah.
Pemerintah Dorong Pendidikan Nonformal Melalui PKBM
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus memperluas akses pendidikan melalui jalur formal maupun nonformal.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengarahkan anak-anak yang telah bekerja agar tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, peserta didik dapat memperoleh ijazah setara SD, SMP, maupun SMA tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka.
Program ini dinilai menjadi solusi bagi anak-anak yang terlanjur bekerja namun masih memiliki semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
“Untuk yang sudah bekerja tetap kita dorong mengikuti pendidikan nonformal melalui PKBM. Dengan demikian mereka tetap bisa bekerja sambil melanjutkan sekolah,” kata Doko.
Kolaborasi dengan Dinas Sosial Melalui Program Sekolah Rakyat
Selain memperkuat pendidikan nonformal, Dindikpora juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Sosial melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya kategori desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Program ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan kebutuhan hidup sehingga peserta didik dapat belajar tanpa terbebani persoalan ekonomi keluarga.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi jaring pengaman sosial sekaligus pendidikan bagi anak-anak yang selama ini berisiko tinggi putus sekolah.
PIP dan Beasiswa Jadi Harapan Menekan Angka Putus Sekolah
Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga terus mengoptimalkan berbagai bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Karena itu, penurunan angka anak tidak sekolah menjadi agenda penting yang membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.
Dengan jumlah ATS yang masih mendekati 7.000 anak, Banjarnegara menghadapi tantangan besar untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak. Upaya berkelanjutan melalui bantuan pendidikan, sekolah nonformal, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat diharapkan mampu menekan angka ATS secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Editor: WINews Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
Pewarta: Wawan Guritno
0 Komentar