Palu, WINews - Di tahun ini ada saja gebrakan yang menurut saya tidak masuk akal dari berbagai kebijakan yang diselenggarakan negara terhadap masyarakat sipil.
Mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, harga BBM yang terus mengalami kenaikan, berbagai persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga semakin banyaknya ruang-ruang sipil yang diintervensi dengan pendekatan militeristik. Kondisi ini membuat banyak orang bertanya-tanya ke mana sebenarnya arah kebijakan negara saat ini.
TNI yang seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara perlahan mulai masuk ke berbagai sektor yang bukan menjadi medan tugasnya. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa institusi yang seharusnya bersifat netral justru semakin sering dilibatkan dalam urusan-urusan sipil yang semestinya ditangani oleh tenaga profesional sesuai bidangnya.
Kekhawatiran itu kembali muncul dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Hari ini publik dikejutkan dengan kabar meninggalnya lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil).
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Kepala BPSDM Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, telah menyampaikan duka cita atas wafatnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang mengikuti pelatihan bela negara dan manajerial.
Mereka yang telah berpulang adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.
Pertanyaannya, mengapa hal seperti ini bisa sampai menimbulkan korban jiwa?
Menurut saya, di sinilah letak persoalannya. Saya tidak melihat adanya hubungan langsung antara tugas seorang calon manajer koperasi dengan latihan dasar militer. Jika tujuan program ini adalah menyiapkan calon manajer Kopdes Merah Putih, maka yang seharusnya diperkuat adalah pemahaman tentang manajemen, ekonomi, bisnis, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, dan kemampuan membangun perekonomian masyarakat desa.
Bukan malah diajarkan memegang senjata, baris-berbaris, latihan fisik berat, tiarap, atau berbagai bentuk pelatihan yang identik dengan dunia militer. Calon manajer koperasi bukan calon prajurit yang akan dikirim ke medan perang.
Pandangan ini juga diperkuat oleh kritik Anggota DPR RI TB Hasanuddin. Ia mempertanyakan relevansi pelatihan militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, program pelatihan tersebut berpotensi menghabiskan anggaran yang sangat besar. Biaya pelatihan diperkirakan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta, dengan rincian pelatihan manajemen sekitar Rp15 juta dan pelatihan militer sekitar Rp30 juta per orang. Jika jumlah peserta mencapai puluhan ribu orang, maka anggaran yang digunakan dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
Karena itu, TB Hasanuddin menilai pelatihan militer tersebut tidak diperlukan dan justru bisa dihapus agar negara dapat melakukan penghematan anggaran yang cukup besar.
Rekrutmen calon manajer Kopdes Merah Putih sejatinya dilakukan untuk memperkuat koperasi desa, menggerakkan ekonomi rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka dipersiapkan untuk mengelola usaha dan perekonomian, bukan untuk menjalankan operasi militer.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM meminta agar latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Rekomendasi tersebut muncul sebagai respons atas meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan.
Saya pribadi sangat sepakat dengan pandangan Komnas HAM tersebut. Program yang bertujuan membangun ekonomi desa tidak seharusnya menggunakan pendekatan militeristik sebagai syarat utama. Negara perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Nyawa warga negara jauh lebih berharga daripada mempertahankan sebuah program yang telah menimbulkan korban jiwa. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, anggaran negara semestinya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Jangan sampai ada lagi warga negara yang kehilangan nyawa hanya karena kebijakan yang sejak awal relevansinya masih dipertanyakan.
Sebelum saya menutup tulisan ini, saya ingin mengutip pesan dari Kanda Fery Irwandy yang menurut saya sangat relevan dengan situasi hari ini.
"Inkompetensi lebih banyak membunuh orang daripada kejahatan itu sendiri."
Kalimat tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para pengambil kebijakan. Sebab ketika sebuah program dirancang tanpa pertimbangan yang matang dan dijalankan tanpa evaluasi yang serius, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga keselamatan nyawa manusia.
Pewarta: Junaidi
0 Komentar