Jakarta, WINews - 14 Juni 2026 – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola perdagangan ekspor dan impor melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan efisien.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan penyederhanaan jalur ekspor-impor melalui mekanisme yang terpusat atau satu pintu merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta menutup celah terjadinya kebocoran penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional.
"Penyederhanaan proses ekspor dan impor menjadi satu pintu menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Langkah ini dapat mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berpotensi merugikan negara," ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan keterangan kepada sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Sistem Terintegrasi Dinilai Mampu Menekan Kebocoran Ekonomi
Prof. Sutan menilai bahwa selama ini masih terdapat berbagai tantangan dalam pengawasan sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila tidak diawasi secara optimal.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pengawasan yang lebih terpusat dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses perdagangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.
"Kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara transparan dan profesional. Dengan sistem pengawasan yang kuat, negara dapat memastikan bahwa seluruh hasil sumber daya alam memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan nasional," tegasnya.
Dorong Penguatan Pengawasan di Berbagai Sektor Strategis
Selain sektor ekspor-impor, Prof. Sutan Nasomal juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap berbagai sektor strategis yang menjadi sumber pendapatan negara, antara lain:
Energi dan sumber daya mineral
Hasil perikanan dan kelautan
Produk pertanian dan pangan
Hasil kehutanan
Industri perkebunan
Komoditas pertambangan
Minyak dan gas bumi
Produk ekspor unggulan nasional lainnya
Menurutnya, pengawasan yang terintegrasi akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Libatkan Lembaga Pengawas untuk Memperkuat Akuntabilitas
Dalam keterangannya, Prof. Sutan juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengawasan negara dalam menjaga akuntabilitas sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menyarankan agar lembaga-lembaga terkait terus memperkuat fungsi pengawasan dan audit guna memastikan seluruh aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
"Penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkala akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional," katanya.
Harapan bagi Perekonomian Nasional
Prof. Sutan Nasomal optimistis bahwa langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan penerimaan negara, serta kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk menjaga kekayaan alam Indonesia agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi saat ini maupun masa depan.
"Semoga kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo mampu memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga kekayaan Indonesia agar tetap menjadi aset strategis bagi bangsa dan negara," pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Nasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI), Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, serta Presiden Partai Oposisi Merdeka.
Pewarta Rodi Ajat Subekti
0 Komentar