WINews, Karangpucung, Cilacap – Pembangunan jembatan yang berlokasi di Sungai Darmaji, RT 05 RW 05 Dusun Jetak, Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, menjadi sorotan publik. Proyek infrastruktur yang disebut-sebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah tersebut diduga tidak memenuhi prinsip transparansi karena tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pantauan tim WINews di lokasi pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, aktivitas pembangunan jembatan terlihat berlangsung normal. Namun, yang menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya papan informasi proyek yang seharusnya dipasang di area pekerjaan agar dapat diakses dan diketahui masyarakat.
Padahal, keberadaan papan informasi proyek memiliki fungsi penting sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Melalui papan tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi mendasar seperti nama kegiatan, sumber pendanaan, nilai anggaran, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga target waktu penyelesaian pekerjaan.
Masyarakat Kesulitan Mengakses Informasi Proyek
Ketiadaan papan informasi membuat masyarakat sekitar tidak memiliki akses yang jelas terhadap informasi proyek yang sedang berjalan di wilayah mereka. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.
Saat tim media mencoba mengonfirmasi kepada sejumlah pekerja yang berada di lokasi proyek, mereka mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai identitas pelaksana maupun nilai anggaran pekerjaan yang sedang dikerjakan.
"Kami hanya bekerja sesuai arahan yang diberikan," ujar salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Situasi tersebut semakin memperkuat perlunya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan negatif di tengah masyarakat.
Aspek Keselamatan Kerja Juga Menjadi Sorotan
Selain persoalan transparansi, tim WINews juga menemukan sejumlah pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap saat melakukan aktivitas pekerjaan di area sungai.
Padahal, pekerjaan konstruksi yang berada di lingkungan perairan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Penggunaan APD seperti helm keselamatan, sepatu kerja, rompi keselamatan, serta perlengkapan pendukung lainnya merupakan bagian dari standar keselamatan kerja yang wajib dipenuhi untuk melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan.
Praktik kerja tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden kerja yang berpotensi merugikan pekerja maupun pihak pelaksana proyek.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Tuntutan Publik
Pembangunan infrastruktur pada dasarnya bertujuan meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Tidak adanya papan informasi proyek dalam pembangunan jembatan di Sungai Darmaji menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan proyek tersebut memenuhi standar administrasi dan keterbukaan informasi publik.
Masyarakat berharap instansi terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai status proyek, sumber pendanaan, nilai kontrak, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait tidak adanya papan informasi proyek dan temuan di lapangan mengenai penggunaan APD oleh para pekerja.
WINews akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan akurat sesuai kaidah jurnalistik.
Pewarta: Marjuki Wiyono
Kameramen: Katir Giyatno
0 Komentar