Breaking News

Audio Reader
Speed:

Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Daru Hasbi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum Sebut Delapan Orang Mengadu


Foto : Kuasa Hukum Pelapor La Ode Joko Bonte, S.H.,


JAKARTA SELATAN, WINews – (15 November 2026) Dugaan tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, menjadi perhatian publik. Perkara tersebut mencuat setelah sejumlah laporan polisi diajukan ke Polda Metro Jaya dengan menyebut seorang pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial F sebagai pihak yang diduga terlibat.

Pihak pendamping pelapor melalui kuasa hukum La Ode Joko Bonte, S.H., menyampaikan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan pengaduan sejumlah orang yang mengaku mengalami atau mengetahui dugaan peristiwa yang perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi WINews, terdapat delapan orang yang disebut telah menyampaikan pengaduan kepada pihak kuasa hukum. Dari informasi dan dokumen yang diterima redaksi, tiga laporan polisi telah dicantumkan sebagai bagian dari upaya meminta penanganan hukum atas dugaan perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut lingkungan pendidikan keagamaan yang seharusnya memberikan perlindungan, rasa aman, pembinaan karakter, serta pengawasan terhadap para santri.

Meski demikian, seluruh dugaan yang disampaikan masih harus diuji melalui proses hukum. Pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tiga Laporan Polisi Tercatat di Polda Metro Jaya

Berdasarkan dokumen laporan yang disampaikan pihak pelapor kepada redaksi, terdapat tiga nomor laporan polisi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Berikut rincian laporan yang diterima WINews:

1. LP/B/8522/XI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 8 November 2026, dengan pelapor Muhammad Riyandi Nur Alif.

2. LP/B/8730/XI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 14 November 2026 pukul 16.35 WIB, dengan pelapor Muhammad Nizar.

3. LP/B/8733/XI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 14 November 2026 pukul 17.22 WIB, dengan pelapor Satrio Dwi Bagas.

Ketiga nomor tersebut menjadi informasi penting dalam menelusuri perkembangan perkara. Namun, perlu dibedakan antara jumlah orang yang menyampaikan pengaduan kepada kuasa hukum dengan jumlah laporan polisi yang tercatat.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari Polda Metro Jaya mengenai status masing-masing laporan, tahapan penanganan perkara, maupun langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.

Kepastian mengenai status hukum perkara hanya dapat diperoleh melalui keterangan resmi kepolisian.

Kuasa Hukum: Delapan Orang Disebut Telah Menyampaikan Pengaduan

Kuasa hukum pihak pelapor, La Ode Joko Bonte, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari delapan orang yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut.

Menurut pihak pendamping, pengaduan-pengaduan itu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum agar setiap informasi dapat diperiksa secara objektif dan tidak berhenti pada penyampaian keluhan semata.

Pihak pelapor berharap kepolisian memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman kronologi dari setiap laporan.

Mereka juga berharap proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas orang-orang yang berpotensi menjadi korban.

Dalam perkara dugaan kekerasan seksual, proses pembuktian harus dilakukan secara hati-hati. Keterangan pelapor, saksi, dokumen, serta bukti lain perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Dugaan Bermula dari Curahan Hati Santri

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam penuturan pihak pelapor adalah cerita mengenai awal terungkapnya persoalan tersebut.

Ustaz Riyandi mengungkapkan bahwa sekitar awal September 2026, dirinya melakukan komunikasi dengan sejumlah santri untuk mendengarkan keluhan dan curahan hati mereka.

Dalam kesempatan tersebut, para santri diberikan kertas untuk menuliskan perasaan, pengalaman, maupun hal-hal yang ingin disampaikan.

Menurut penuturannya, terdapat salah satu tulisan yang membuatnya terkejut karena memuat kalimat, "ingin menjadi seorang pembunuh".

Tulisan tersebut kemudian mendorong Riyandi untuk melakukan pendekatan lebih lanjut guna memahami kondisi emosional dan latar belakang pernyataan santri yang bersangkutan.

Dari komunikasi lanjutan itulah, menurut pengakuannya, muncul informasi yang kemudian memunculkan dugaan adanya persoalan serius di lingkungan pondok pesantren.

Namun, tulisan tersebut bukan merupakan bukti langsung terjadinya tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual. Hubungan antara isi tulisan, keterangan para santri, dan dugaan peristiwa yang dilaporkan harus diperiksa secara terpisah oleh penyidik.

Pendalaman kronologi menjadi penting untuk memastikan setiap informasi dapat diuji dan tidak menimbulkan kesimpulan yang mendahului proses hukum.

Persoalan Disebut Pernah Dibahas di Internal Dewan Guru

Riyandi juga menuturkan bahwa setelah memperoleh informasi dari para santri, persoalan tersebut sempat dibicarakan bersama sejumlah dewan guru atau ustaz di lingkungan pondok pesantren.

Akan tetapi, mengenai isi pembahasan, pihak-pihak yang hadir, keputusan yang diambil, serta langkah tindak lanjut setelah pertemuan tersebut, WINews belum memperoleh keterangan independen yang dapat memastikan seluruh rangkaian peristiwa.

Karena itu, aspek tersebut perlu menjadi bagian dari pendalaman apabila dinilai relevan oleh aparat penegak hukum.

Penyidik perlu membangun kronologi secara utuh, termasuk waktu dugaan kejadian, pihak yang mengetahui informasi, kemungkinan keberadaan bukti pendukung, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.

Langkah tersebut diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada satu versi cerita, tetapi berdasarkan pemeriksaan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Pendidikan Tetap Berlangsung, Perlindungan Santri Jadi Perhatian

Di tengah munculnya laporan tersebut, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Daru Hasbi disebut masih berlangsung.

Menurut penjelasan kuasa hukum, keberlangsungan kegiatan pendidikan perlu diimbangi dengan perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan para santri.

Pihak pendamping pelapor juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyelesaian persoalan melalui pendekatan informal tanpa memberikan kepastian mengenai proses hukum.

Pandangan tersebut merupakan kekhawatiran dari pihak pelapor dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta bahwa telah terjadi upaya menutupi perkara atau menghalangi penegakan hukum.

Prinsip yang harus dijaga adalah memastikan hak pendidikan para santri tetap terpenuhi, sementara aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara independen.

Apabila ditemukan dugaan intimidasi, tekanan terhadap pelapor atau saksi, maupun tindakan yang berpotensi menghambat pemeriksaan, hal tersebut perlu disampaikan kepada aparat agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Perlindungan Korban dan Saksi Tidak Boleh Diabaikan

Dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan serius, terutama apabila terdapat anak atau santri di bawah umur yang berpotensi menjadi korban.

Selain proses pembuktian, perlindungan terhadap korban dan saksi harus menjadi perhatian utama.

Ada beberapa prinsip penting yang perlu dijaga dalam penanganan perkara seperti ini:

- Kerahasiaan identitas: Identitas anak, korban, dan saksi harus dilindungi agar tidak mengalami stigma maupun tekanan sosial.
- Pencegahan intimidasi: Pelapor dan saksi harus mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan keterangan tanpa ancaman atau tekanan.
- Pendampingan yang tepat: Orang yang mengaku menjadi korban perlu memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, termasuk dukungan psikologis apabila diperlukan.
- Pemeriksaan profesional: Pengumpulan keterangan harus dilakukan oleh petugas berwenang dengan pendekatan yang tidak menimbulkan trauma tambahan.
- Penghormatan terhadap proses hukum: Semua pihak perlu menghindari tindakan yang dapat mengganggu pemeriksaan atau memengaruhi keterangan saksi.

Lingkungan pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, berkembang, dan membangun masa depan. Karena itu, setiap laporan mengenai dugaan kekerasan harus ditangani dengan serius tanpa mengorbankan hak-hak pihak mana pun.

Menunggu Klarifikasi Polda Metro Jaya dan Pihak Pondok Pesantren

Hingga berita ini diterbitkan, WINews belum memperoleh keterangan resmi yang terverifikasi dari Polda Metro Jaya mengenai perkembangan tiga laporan polisi tersebut.

Redaksi juga belum menerima tanggapan langsung dari pimpinan Pondok Pesantren Daru Hasbi maupun pihak berinisial F yang disebut dalam laporan.

Oleh sebab itu, WINews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang sedang menjadi perhatian tersebut.

Informasi mengenai adanya kunjungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke lingkungan pondok pesantren juga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, termasuk waktu kunjungan, tujuan, pihak yang hadir, dan hasil kegiatan.

Kunjungan suatu lembaga tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bentuk pembenaran, pengetahuan, ataupun keterlibatan dalam dugaan perkara yang dilaporkan.

Redaksi memandang bahwa klarifikasi dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk menjaga akurasi, keberimbangan, dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Transparansi Penegakan Hukum Menjadi Harapan Publik

Munculnya laporan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan mengingatkan pentingnya pengawasan, sistem perlindungan santri, serta mekanisme pengaduan yang aman.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tidak hanya dibangun melalui kegiatan belajar mengajar, tetapi juga melalui komitmen menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak setiap peserta didik.

Di sisi lain, kepastian hukum tidak boleh dibangun berdasarkan opini atau tekanan publik semata. Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta prosedur yang berlaku.

Pihak pelapor berharap seluruh pengaduan mendapatkan perhatian dan penanganan yang jelas sehingga persoalan tersebut memperoleh titik terang melalui jalur hukum.

WINews akan terus membuka ruang konfirmasi dan mengikuti perkembangan perkara ini berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Prinsipnya, keselamatan santri harus menjadi perhatian bersama, hak korban harus dilindungi, dan setiap orang yang disebut dalam laporan tetap berhak atas praduga tak bersalah.

WINews membukakan untuk memberikan kepada pihak terlapor karena sampai berita ini terbit terlapor belum bisa di klarifikasi 

Pewarta: Rodi Ajat Subekti

Redaksi: Wartaindonesianews.co.id | WINews

Tajam, Berimbang, Independen. Berita Sesuai Fakta dan Nyata.

0 Komentar

Type and hit Enter to search

Close