JAKARTA, WINews - Permasalahan terhentinya operasional Pabrik Gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Kabupaten Blora kini memasuki babak baru. Aspirasi ribuan petani tebu yang selama ini terdampak akhirnya mendapat perhatian langsung di tingkat pemerintah pusat setelah Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan itu, para petani menyampaikan berbagai persoalan serius yang muncul akibat berhentinya aktivitas pabrik gula yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu penopang utama sektor pergulaan dan ekonomi masyarakat Blora.
Dampak PG GMM Tidak Hanya Menyasar Petani
Rina Sa’adah menegaskan bahwa persoalan PG GMM tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah operasional perusahaan. Menurutnya, penghentian aktivitas pabrik telah memunculkan efek domino yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya petani tebu yang mengalami kesulitan pemasaran hasil panen, tetapi juga ribuan pekerja yang menggantungkan penghasilan dari industri gula, mulai dari tenaga kerja pabrik, buruh angkut, sopir truk pengangkut tebu, hingga pelaku usaha mikro dan pedagang yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar pabrik.
“Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dampaknya sudah dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat. Bukan hanya petani tebu, tetapi juga sektor-sektor ekonomi lain yang selama ini hidup dari keberadaan industri gula di Blora,” ujar Rina.
Biaya Produksi Membengkak, Petani Terancam Merugi
Akibat tidak beroperasinya PG GMM, para petani kini terpaksa mengirim hasil panen tebu ke pabrik gula di luar Kabupaten Blora. Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi dan distribusi meningkat secara signifikan.
Selain menambah beban biaya produksi, perjalanan yang lebih jauh juga berisiko menurunkan kualitas tebu yang dikirim. Dampak lainnya adalah potensi penurunan rendemen gula yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan petani.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah musim panen yang menjadi momentum penting bagi petani untuk memperoleh keuntungan setelah berbulan-bulan melakukan perawatan tanaman.
DPR RI Dorong Langkah Konkret Pemerintah
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, Rina menilai pemerintah perlu segera menyusun langkah strategis guna memastikan keberlangsungan usaha petani tebu tetap terjaga.
Ia menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan DPR RI, termasuk dalam pembahasan bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, keberadaan industri gula memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga kesejahteraan petani sebagai ujung tombak sektor pertanian.
“Keberlangsungan usaha petani harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas,” tegasnya.
Petani Harapkan Solusi Nyata dari Pemerintah
Koordinator Audiensi Petani Tebu Blora, Exi Wijaya, menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan Rina Sa’adah dalam membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian.
Menurutnya, para petani saat ini tidak hanya membutuhkan perhatian, tetapi juga langkah konkret yang mampu memberikan kepastian terhadap keberlangsungan usaha mereka.
“Kami berharap komunikasi yang telah dilakukan dengan Menteri Pertanian dapat segera menghasilkan kebijakan nyata. Petani saat ini membutuhkan solusi konkret agar tidak terus menanggung kerugian akibat persoalan yang berada di luar kemampuan mereka,” kata Exi.
Harapan Besar untuk Masa Depan Industri Gula Blora
Sementara itu, Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo, menilai keterlibatan DPR RI menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi petani kini mulai mendapat perhatian serius di tingkat nasional.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil kebijakan yang mampu menjamin penyerapan hasil panen petani sekaligus menjaga keberlangsungan industri gula di Kabupaten Blora.
“Kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan. Harapan kami, perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar melindungi petani tebu dan menjaga keberlangsungan usaha mereka,” ujarnya.
Menunggu Keputusan Strategis Pemerintah
Di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, ribuan petani tebu Blora kini menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah strategis terkait masa depan PG GMM.
Keputusan yang diambil nantinya tidak hanya akan menentukan nasib industri gula di Blora, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta keberlangsungan sektor pertanian tebu yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Dengan semakin besarnya perhatian dari DPR RI dan Kementerian Pertanian, masyarakat berharap solusi konkret dapat segera diwujudkan agar roda ekonomi yang sempat terhenti dapat kembali bergerak dan memberikan kepastian bagi para petani tebu di Kabupaten Blora.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti :::
0 Komentar