JAKARTA, WINews - Masa depan sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah warga binaan, tuntutan perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan reintegrasi sosial yang lebih efektif. Persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam Webinar Nasional bertajuk “Masa Depan Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Menjawab Tantangan Overkapasitas, Hak Narapidana, dan Reintegrasi Sosial” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB ini menghadirkan akademisi sekaligus praktisi hukum, Renda Aranggraeni, S.H., M.H., yang dikenal sebagai Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, serta Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
Webinar tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, petugas pemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih modern, manusiawi, dan berkelanjutan.
Overkapasitas Lapas Masih Menjadi Persoalan Serius
Dalam pemaparannya, Renda Aranggraeni menegaskan bahwa masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan masih menjadi tantangan terbesar dalam sistem pemasyarakatan nasional.
Menurutnya, kondisi hunian yang melebihi kapasitas ideal tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga binaan, tetapi juga memengaruhi efektivitas program pembinaan yang menjadi tujuan utama pemasyarakatan.
"Overkapasitas bukan sekadar soal jumlah penghuni, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dasar dan efektivitas pembinaan. Jika ruang gerak warga binaan sangat terbatas, maka proses pembentukan karakter dan persiapan kembali ke masyarakat menjadi tidak optimal," ujar Renda.
Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan, penyebaran penyakit, konflik antarwarga binaan, hingga membebani kinerja petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan maupun pengawasan.
Pentingnya Menjaga Hak Asasi Narapidana
Selain persoalan kapasitas hunian, webinar juga membahas pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, hingga perlakuan yang manusiawi menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan modern.
Renda menilai bahwa pelaksanaan fungsi pengamanan harus berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari keberhasilan membina warga binaan agar mampu memperbaiki diri selama menjalani masa pidana.
"Pemasyarakatan bukan sekadar memberikan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik," jelasnya.
Reintegrasi Sosial Jadi Kunci Menekan Residivisme
Salah satu topik yang mendapatkan perhatian khusus dalam webinar adalah proses reintegrasi sosial mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat.
Peserta webinar sepakat bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak berhenti saat seseorang menyelesaikan masa hukuman. Tantangan sesungguhnya justru muncul ketika mantan narapidana harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial, dunia kerja, dan kehidupan bermasyarakat.
Stigma negatif yang masih melekat di masyarakat sering kali menjadi hambatan utama bagi mantan warga binaan untuk mendapatkan pekerjaan maupun membangun kehidupan yang lebih baik.
Selain itu, keterbatasan keterampilan kerja dan minimnya program pendampingan pasca-pembebasan turut meningkatkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme.
Karena itu, para peserta menilai bahwa program reintegrasi sosial harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemasyarakatan nasional, mulai dari pembinaan keterampilan di dalam lapas hingga pendampingan berkelanjutan setelah bebas.
Mendorong Reformasi Sistem Pemasyarakatan yang Adaptif
Webinar nasional ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan pengalaman dalam merumuskan masa depan sistem pemasyarakatan Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.
Berbagai rekomendasi yang muncul dalam diskusi mengarah pada pentingnya transformasi sistem pemasyarakatan melalui peningkatan kualitas pembinaan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, pemanfaatan teknologi, serta pembangunan program reintegrasi sosial yang lebih terstruktur.
Para peserta menilai bahwa sistem pemasyarakatan masa depan harus mampu mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan hanya berorientasi pada penghukuman semata.
Ruang Diskusi Interaktif untuk Mencari Solusi Bersama
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia.
Melalui dialog yang konstruktif tersebut, diharapkan lahir berbagai inovasi, rekomendasi kebijakan, dan langkah konkret yang dapat mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial.
Webinar ini sekaligus menegaskan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas demi menciptakan sistem pembinaan yang mampu menghasilkan warga negara yang produktif, mandiri, dan taat hukum setelah kembali ke tengah masyarakat.
Narasumber: MHI
Editor: Nursoleh
(Redaksi WINews)
0 Komentar