PONOROGO, WINews - Harapan Baru untuk Akses Vital Warga Nambak, Harapan panjang masyarakat Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, untuk kembali memiliki akses jembatan yang layak akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Setelah delapan tahun mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir pada 2018, rencana pembangunan kembali jembatan penghubung utama kini kembali masuk agenda prioritas pemerintah.
Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah instansi terkait turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan kondisi jembatan yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga.
Turun Lapangan, DPRD Jatim Dorong Solusi Konkret
Kunjungan tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, BPBD Ponorogo, Pemerintah Desa Nambak, serta unsur DPRD Kabupaten Ponorogo.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Miseri Effendy, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang selama ini merasa terabaikan akibat belum adanya kejelasan pembangunan.
Menurutnya, seluruh dokumen pengajuan sebenarnya sudah pernah diajukan melalui BNPB, namun hingga kini belum terealisasi.
“Usulan pembangunan sudah diajukan sejak lama, namun sampai pertengahan 2026 belum ada kepastian realisasi,” ujarnya di lokasi.
Dua Opsi Pembangunan: Sementara atau Permanen?
Hasil survei teknis di lapangan menghasilkan dua opsi utama untuk penanganan jembatan Nambak:
1. Rehabilitasi Jembatan (Opsi Sementara)
Estimasi anggaran: sekitar Rp600 juta
Kelemahan: struktur masih menggunakan penyangga tengah
Risiko: rentan rusak kembali saat debit sungai meningkat
2. Pembangunan Jembatan Permanen (Rekomendasi Utama)
Estimasi anggaran: Rp6–7 miliar
Keunggulan: lebih kuat, aman, dan tahan jangka panjang
Status: menjadi opsi prioritas DPRD Jatim dan tim teknis
Opsi kedua dinilai paling realistis untuk menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat yang selama ini terdampak putusnya akses ekonomi dan sosial.
Skema Sharing Budget Jadi Solusi Pendanaan
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, DPRD Jawa Timur mendorong skema pembiayaan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Skema ini direncanakan masuk dalam pembahasan APBD 2027 sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur vital tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan Plt Bupati Ponorogo untuk memastikan skema sharing budget APBD 2027,” tegas Miseri Effendy.
Warga Nambak Menanti Kepastian
Kepala Desa Nambak, Tugimin, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian pembangunan jembatan tersebut. Sejak rusak pada 2018, warga harus memutar jauh untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Jembatan ini rusak sejak 2018. Kami berharap kali ini benar-benar ada realisasi,” ujarnya.
Dampak Vital bagi Ekonomi dan Akses Warga
Jembatan Nambak bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga jalur utama penghubung ekonomi warga menuju beberapa wilayah penting di Ponorogo bagian selatan. Putusnya akses ini berdampak pada:
Terhambatnya distribusi hasil pertanian
Meningkatnya biaya transportasi warga
Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan
Lambatnya pertumbuhan ekonomi desa
Penutup: Titik Terang Setelah Penantian Panjang
Dengan mulai masuknya pembahasan anggaran dan dukungan lintas instansi, pembangunan jembatan Nambak kini berada di jalur yang lebih jelas. Meski belum final, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penantian panjang warga Desa Nambak mulai menemukan harapan baru.
Pewarta: Muh Nurcholis
Editor WINews: Redaksi WINews
Kategori: Infrastruktur | Pemerintahan | Daerah | Pembangunan
--
0 Komentar