JAKARTA, WIBews - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin semakin intensif melakukan silaturahmi dan membangun komunikasi dengan jajaran pengurus NU di berbagai daerah.
Langkah tersebut dilakukan setelah Gus Rozin menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, rangkaian kunjungannya tidak semata-mata diarahkan untuk memperkenalkan pencalonan.
Gus Rozin juga menjadikan pertemuan dengan pengurus wilayah, cabang, para kiai dan warga NU sebagai ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus mendiskusikan tantangan organisasi dalam memasuki abad kedua.
Sejumlah daerah telah dikunjungi, antara lain Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara.
Dari berbagai pertemuan tersebut, muncul beragam persoalan yang berkaitan dengan penguatan organisasi, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah, digitalisasi, pengembangan ranting dan MWCNU, hingga hubungan kelembagaan NU dengan pemerintah.
Muktamar Bukan Sekadar Kontestasi Figur
Bagi Gus Rozin, momentum menuju Muktamar NU ke-35 seharusnya tidak direduksi menjadi persaingan antarfigur.
Menurutnya, muktamar merupakan momentum strategis untuk menentukan arah perjalanan organisasi, memperkuat konsolidasi internal dan memastikan NU tetap relevan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik.
“Kalau kita berbicara tentang masa depan NU, yang harus dibicarakan bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi NU seperti apa yang ingin kita bangun. Karena itu, mendengar suara dari bawah menjadi bagian penting dari proses ini.”
Pandangan tersebut menempatkan aspirasi pengurus dan warga NU di tingkat bawah sebagai bagian penting dalam proses menentukan arah organisasi.
Bagi organisasi dengan jaringan yang sangat luas, penguatan komunikasi antara struktur pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga soliditas sekaligus memastikan kebijakan organisasi sesuai dengan kebutuhan jamaah.
Tiga Gagasan Utama: Persatuan, Kekuatan Masyarakat Sipil dan Kemandirian
Dalam rangkaian silaturahminya, Gus Rozin membawa tiga pokok gagasan yang menjadi perhatian.
Pertama, membangun poros tengah untuk merawat ukhuwah dan mencegah polarisasi.
Kedua, memperkuat posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan.
Ketiga, mendorong kemandirian organisasi dengan mengoptimalkan kekuatan jamaah.
Gus Rozin menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola melalui tradisi musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Konsep poros tengah yang ditawarkannya pun bukan dimaksudkan untuk membentuk kubu baru.
“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam’iyyah.”
Menurutnya, semangat persaudaraan harus tetap menjadi pijakan dalam menghadapi dinamika menjelang muktamar. Kontestasi kepemimpinan tidak boleh menghilangkan kepentingan organisasi yang lebih besar.
NU Harus Tetap Kritis dan Independen
Selain persatuan internal, Gus Rozin menyoroti posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Menurutnya, NU memiliki modal sosial yang besar melalui jaringan pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga komunitas ekonomi warga.
Kekuatan tersebut, kata dia, harus dikelola agar NU semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan independensi organisasi.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.”
Gus Rozin menilai hubungan NU dengan pemerintah idealnya bersifat konstruktif. NU dapat memberikan dukungan terhadap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, namun tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan ketika terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Dengan posisi tersebut, NU diharapkan tetap menjalankan fungsi sosialnya secara independen sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Kemandirian NU Dimulai dari Kekuatan Jamaah
Persoalan kemandirian menjadi agenda lain yang mendapat perhatian Gus Rozin.
Ia melihat kekuatan terbesar NU berada pada jamaah yang tersebar hingga tingkat akar rumput.
Pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional dan berbagai komunitas masyarakat memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar apabila dikembangkan secara terintegrasi.
“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah.”
Konsep kemandirian tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membiayai organisasi.
Lebih luas, Gus Rozin mendorong profesionalisasi pengelolaan aset, penguatan ekonomi warga, pengembangan pendidikan, penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas organisasi.
Ekosistem ekonomi jamaah juga dinilai dapat diperkuat melalui pengembangan usaha warga, optimalisasi aset organisasi dan instrumen partisipasi masyarakat seperti KOIN NU.
Tantangan NU Memasuki Abad Kedua
Memasuki abad kedua, NU menghadapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks.
Transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan struktur ekonomi, perubahan pola komunikasi masyarakat, tantangan pendidikan, ketahanan ekonomi keluarga hingga dinamika sosial membutuhkan respons organisasi yang adaptif.
Namun, kemampuan beradaptasi tersebut tetap harus berjalan bersama pelestarian identitas dan tradisi keulamaan.
Gus Rozin memandang NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani kekuatan tradisi dengan kebutuhan zaman.
Nilai keulamaan dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) tetap menjadi fondasi, sementara organisasi perlu membuka ruang yang lebih besar terhadap inovasi, teknologi, ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.
Tiga Orientasi: Berdaulat, Bermartabat dan Bermanfaat
Dari berbagai aspirasi yang diserap dalam kunjungan ke sejumlah daerah, Gus Rozin merumuskan tiga kata kunci yang menjadi orientasi arah transformasi NU, yakni berdaulat, bermartabat dan bermanfaat.
Berdaulat berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset dan sumber daya secara profesional, transparan dan amanah. Kedaulatan juga berarti organisasi memiliki kemampuan menentukan kebijakan secara mandiri dengan tetap berorientasi pada kepentingan jamaah dan kemaslahatan masyarakat.
Bermartabat berkaitan dengan upaya menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Aswaja dan integritas kepemimpinan. Persatuan internal serta hubungan yang sehat dengan negara juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan martabat organisasi.
Sementara bermanfaat berarti keberadaan NU harus memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan, pemberdayaan UMKM hingga advokasi masyarakat.
Muktamar Diharapkan Menentukan Arah, Bukan Sekadar Pemimpin
Gus Rozin berharap Muktamar NU ke-35 tidak berhenti pada agenda memilih Ketua Umum PBNU.
Menurutnya, muktamar harus menjadi forum strategis untuk merumuskan arah organisasi dan menyusun agenda jangka panjang dalam menghadapi tantangan abad kedua.
“Muktamar bukan hanya tentang memilih siapa yang menjadi Ketua Umum. Muktamar harus menjadi momentum untuk menentukan arah NU ke depan, menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan memastikan NU terus hadir memberikan kemaslahatan.”
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar perbedaan pilihan politik organisasi tidak menghilangkan semangat ukhuwah Nahdliyah.
Kontestasi kepemimpinan harus ditempatkan sebagai bagian dari proses organisasi, bukan menjadi alasan terjadinya perpecahan di antara sesama warga NU.
Aspirasi Daerah Menjadi Modal Konsolidasi
Rangkaian silaturahmi Gus Rozin ke berbagai daerah menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi lintas wilayah.
Pertemuan dengan PWNU, PCNU, MWCNU, ranting, para kiai dan warga NU diharapkan mampu memperluas ruang dialog mengenai persoalan konkret yang dihadapi organisasi.
Mulai dari kaderisasi dan penguatan struktur, tata kelola organisasi, pengembangan pesantren, ekonomi jamaah, digitalisasi hingga hubungan dengan pemerintah menjadi bagian dari agenda yang perlu mendapat perhatian.
Dengan demikian, pembahasan mengenai masa depan NU tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan mereka yang menjalankan roda organisasi hingga tingkat akar rumput.
Pada akhirnya, gagasan yang dibawa Gus Rozin menempatkan persatuan, kemandirian dan keberpihakan kepada jamaah sebagai fondasi penting menghadapi abad kedua NU.
Muktamar NU ke-35 diharapkan mampu menghasilkan bukan hanya kepemimpinan baru, tetapi juga kesepakatan strategis mengenai arah organisasi agar NU semakin kuat dalam tata kelola, semakin mandiri dalam sumber daya, tetap berakar pada tradisi keulamaan dan semakin luas manfaatnya bagi masyarakat.
Bagi Gus Rozin, kepemimpinan PBNU bukan semata persoalan jabatan. Kepemimpinan merupakan amanah untuk menjaga warisan para ulama sekaligus mempersiapkan NU menghadapi perubahan zaman.
Berdaulat dalam mengelola organisasi, bermartabat dalam menjaga nilai, dan bermanfaat bagi jamaah serta masyarakat menjadi gagasan yang terus dibawa dalam rangkaian silaturahminya menjelang Muktamar NU ke-35.
Pewarta: Nursoleh
0 Komentar