NAGEKEO, NTT, WINews - Kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (15/8/2026) menjadi perhatian Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, obat-obatan, serta layanan kesehatan.
Prof. Sutan Nasomal menyampaikan pandangan tersebut pada Minggu (23/8/2026) melalui sambungan telepon dari Jakarta. Ia menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kecepatan, koordinasi, transparansi, dan prioritas terhadap keselamatan masyarakat.
“Saya berharap Bapak Presiden RI memerintahkan seluruh pimpinan tinggi negara maupun kepala daerah agar tidak lengah ketika terjadi bencana. Gunakan anggaran kedaruratan sesuai ketentuan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga mengingatkan agar setiap bantuan kemanusiaan dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, situasi darurat tidak boleh membuka ruang bagi penyalahgunaan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi korban bencana.
Puluhan Ribu Warga Dilaporkan Membutuhkan Bantuan
Informasi mengenai kondisi lapangan disampaikan oleh seorang relawan bernama Bernadus, yang menurut keterangan tersebut berada di wilayah NTT.
Ia melaporkan adanya kerusakan rumah dalam jumlah besar di sejumlah wilayah sehingga sebagian warga terpaksa mengungsi dan tidur di tempat terbuka karena rumah mereka tidak lagi aman untuk ditempati.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenda pengungsian, makanan, air bersih, perlengkapan bayi, obat-obatan, dan pelayanan medis menjadi sangat mendesak.
Namun, angka kerusakan dan jumlah pengungsi yang beredar perlu terus diverifikasi melalui data resmi pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Listrik dan Akses Komunikasi Menjadi Kendala
Selain kerusakan bangunan, laporan lapangan juga menyebut masih terdapat wilayah yang mengalami gangguan listrik.
Pemadaman listrik dapat berdampak langsung terhadap komunikasi, terutama ketika masyarakat dan relawan membutuhkan akses informasi untuk melaporkan kondisi terkini serta meminta bantuan
Dalam situasi bencana, ketersediaan jaringan komunikasi memiliki peran penting. Informasi mengenai lokasi pengungsi, kebutuhan medis, kondisi jalan, dan kerusakan fasilitas publik harus dapat disampaikan dengan cepat kepada pihak yang memiliki kewenangan melakukan penanganan.
Layanan Kesehatan Perlu Diperkuat
Bernadus juga melaporkan adanya warga yang mengalami luka akibat tertimpa bangunan, termasuk dugaan patah tulang.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis yang memadai. Puskesmas dan fasilitas kesehatan setempat dinilai perlu mendapatkan dukungan tambahan apabila jumlah korban meningkat atau akses menuju rumah sakit rujukan mengalami kendala.
Kelompok rentan juga membutuhkan perhatian khusus, terutama bayi, anak-anak, ibu, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Anak usia dini yang berada di lokasi pengungsian memerlukan makanan yang sesuai dengan kebutuhan usia mereka. Sementara lansia membutuhkan lingkungan yang aman, obat-obatan rutin, sanitasi yang baik, dan pemantauan kesehatan.
Rumah, Rumah Ibadah, Sekolah, dan Fasilitas Publik Terdampak
Laporan yang diterima WINews juga menyebut kerusakan pada berbagai bangunan publik dan fasilitas masyarakat.
Sejumlah rumah ibadah, termasuk gereja dan masjid, dilaporkan mengalami kerusakan. Bangunan sekolah dan fasilitas pemerintahan juga disebut terdampak.
Jika bangunan tidak lagi aman digunakan, tenda darurat dapat menjadi salah satu pilihan sementara untuk kegiatan pelayanan masyarakat, pendidikan darurat, ibadah, maupun tempat berlindung warga, sesuai hasil asesmen petugas di lapangan.
Kerusakan Rumah Dilaporkan Terjadi di Sejumlah Kabupaten
Dalam informasi yang disampaikan kepada WINews, terdapat sejumlah angka kerusakan rumah di beberapa kabupaten di NTT.Di Manggarai Barat, misalnya, disebut terdapat 6.541 rumah yang mengalami kerusakan, dengan rincian 2.539 rumah rusak berat, 1.039 rusak sedang, dan 2.963 rusak ringan.
Sementara di Kabupaten Ngada disebut terdapat 4.914 rumah yang mengalami kerusakan.
Di Kabupaten Sikka, laporan tersebut menyebut sebanyak 11.862 warga mengungsi dan sekitar 2.560 rumah mengalami kerusakan setelah gempa yang disebut mengguncang kawasan Mbay-Nagekeo.
Catatan redaksi: angka-angka tersebut merupakan data yang disampaikan dalam laporan narasumber kepada WINews dan perlu dikonfirmasi kembali dengan data terbaru dari BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi resmi terkait sebelum dijadikan sebagai data final.
Akses Jalan Menjadi Persoalan Penyaluran Bantuan
Selain kebutuhan dasar, kondisi infrastruktur juga menjadi perhatian. Laporan menyebut sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan sehingga distribusi bantuan menuju lokasi pengungsian dapat menghadapi hambatan.Salah satu lokasi yang disebut dalam laporan adalah Jembatan Dampek, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.
Jika akses transportasi terganggu, pemerintah dan relawan perlu memetakan jalur alternatif untuk memastikan bantuan kemanusiaan tetap dapat menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Prioritas bantuan juga perlu ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak, sehingga daerah yang terisolasi tidak tertinggal dalam proses penanganan.
Prof. Sutan: Penanganan Harus Cepat dan Transparan
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, organisasi sosial, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu koordinasi agar bantuan tidak tumpang tindih.
Ia juga meminta pengelolaan bantuan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bantuan yang masuk, kebutuhan yang masih kurang, serta distribusi bantuan kepada para korban.
Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas
Situasi pascabencana tidak berhenti ketika gempa berakhir. Warga masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kehilangan tempat tinggal, keterbatasan makanan dan air bersih, gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas publik, hingga ketidakpastian mengenai tempat tinggal permanen.Karena itu, penanganan perlu dilakukan dalam dua tahap. Pertama, respons darurat untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, pemulihan dan rehabilitasi untuk memperbaiki rumah, fasilitas umum, infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap proses pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara akurat agar kebijakan bantuan dan pemulihan dapat diberikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Di tengah kondisi tersebut, suara masyarakat dan relawan menjadi pengingat bahwa penanganan bencana membutuhkan kehadiran negara yang cepat, terukur, dan berkelanjutan.
WINews akan terus mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan bencana, terutama terkait data korban, kerusakan, jumlah pengungsi, serta distribusi bantuan.
Narasumber: Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pewarta: Nursoleh
Editor: WINews
0 Komentar