LABUHANBATU, WINews TV - Pembangunan sarana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, mendapat perhatian publik. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.129.728.000.
Pekerjaan pembangunan mencakup tiga ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, serta pembangunan empat unit toilet lengkap dengan fasilitas sanitasi. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memberikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi para siswa.
Namun, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek turut menjadi sorotan.
Pekerja Disebut Tidak Menggunakan Alat Pelindung
Saat melakukan kunjungan pada Jumat, 28 Agustus 2026, Jurnalis Bersuara Rakyat Online melihat sejumlah pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan di lingkungan SDN 05 Rantau Selatan.
Dalam pantauan tersebut, para pekerja disebut terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat menjalankan aktivitas konstruksi.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pekerjaan konstruksi memiliki sejumlah potensi risiko kecelakaan kerja, terutama ketika pekerja beraktivitas di area bangunan, menggunakan peralatan konstruksi, maupun bekerja pada bagian bangunan yang memiliki ketinggian tertentu.
Salah seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan memberikan penjelasan kepada wartawan mengenai alasan tidak menggunakan perlengkapan keselamatan tersebut.
Menurutnya, penggunaan alat pengaman dinilai membuat aktivitas pekerjaan menjadi lebih sulit dan kurang leluasa. Ia juga mengakui bahwa ketentuan mengenai penggunaan alat keselamatan sebenarnya telah disampaikan sebelum pekerjaan dimulai.
LSM Minta Pelaksana Dievaluasi
Persoalan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Ketua DPP LSM SEP Rakyat.
Ia meminta pihak yang berwenang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, khususnya menyangkut penerapan standar keselamatan kerja di lapangan.
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran negara tidak hanya harus memperhatikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga memastikan keselamatan para pekerja menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan.
Ia meminta agar pihak pelaksana proyek dipanggil dan dimintai keterangan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja.
“Panggil dan periksa pihak pelaksana pembangunan rehab dan ruang kelas baru SDN 05 Rantau Selatan apabila memang ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja,” demikian inti desakan tersebut.
Ia juga mendorong agar instansi terkait melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga pembangunan fasilitas pendidikan dapat berjalan sesuai ketentuan, baik dari aspek mutu pekerjaan, penggunaan anggaran, maupun keselamatan dan kesehatan kerja.
Transparansi dan Pengawasan Diperlukan
Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp1,12 miliar membuat pengawasan publik menjadi penting. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran pemerintah, termasuk progres pekerjaan, spesifikasi teknis, pihak pelaksana, serta penerapan standar K3.
Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kontrak dan memberikan manfaat maksimal bagi sekolah dan peserta didik.
WINews menilai pihak pelaksana maupun instansi terkait perlu memberikan klarifikasi mengenai kondisi penggunaan APD di lokasi proyek. Klarifikasi tersebut penting agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dilihat secara berimbang.
Hingga berita ini diturunkan, sorotan utama berada pada penerapan keselamatan kerja di lokasi pembangunan SDN 05 Rantau Selatan. WINews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait sesuai prinsip jurnalistik.
Pewarta: DR. Rangkuti
Editor: WINews TV
0 Komentar