Palu, WINews – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata melalui Program Berani Sehat.
Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (21/9/2026).
Forum yang dihadiri BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya itu menjadi wadah evaluasi sekaligus penyamaan persepsi terkait pelaksanaan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan layanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” ujarnya.
Menurut Reny, sejak program tersebut dijalankan, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan tanpa terkendala persoalan administrasi.
Ia mengungkapkan hingga saat ini sekitar 217 ribu warga Sulawesi Tengah telah merasakan manfaat Program Berani Sehat. Capaian itu menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Salah satu inovasi yang mendukung program tersebut adalah pemanfaatan aplikasi SeHati yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Sosial.
Melalui aplikasi itu, masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS atau mengalami kendala status kepesertaan dapat langsung diverifikasi sehingga pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Reny juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui secara akurat masyarakat yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan untuk menghindari data ganda sekaligus memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan sekitar Rp121 miliar pada tahun 2026 untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah provinsi juga membantu membiayai masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara pada tahun 2025, dukungan pembiayaan yang disalurkan pemerintah provinsi untuk jaminan kesehatan masyarakat mencapai sekitar Rp68 miliar.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny.
Ia menambahkan bahwa kerja sama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan semata, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Forum tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi penyelenggaraan JKN di Sulawesi Tengah serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, BPJS Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pewarta: Junaidi
0 Komentar