SOPPENG, WINews - Dugaan persoalan transaksi jual beli tanah kavling di Jalan Nene Urang, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian setelah seorang pembeli berinisial DD mengaku belum menerima kembali uang muka sebesar Rp50 juta yang telah diserahkannya kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial UN.
UN disebut bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Namun, keterkaitan status pekerjaannya dengan transaksi tanah tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan maupun instansi terkait.
Persoalan bermula ketika DD mengaku melakukan kesepakatan pembelian empat kavling tanah, dengan harga masing-masing Rp25 juta. Dengan demikian, total nilai transaksi yang disepakati mencapai Rp100 juta.
Dalam kesepakatan tersebut, DD menyebut dirinya telah menyerahkan uang muka sebesar Rp50 juta. Sementara sisa pembayaran akan dilunasi setelah dokumen atau sertifikat tanah diterbitkan.
Sertifikat Disebut Terkendala Status Kawasan
Menurut keterangan DD, proses penerbitan sertifikat kemudian mengalami kendala. Tanah yang menjadi objek transaksi disebut berada di kawasan yang diperuntukkan sebagai penghijauan hutan kota.
Kondisi tersebut membuat DD mempertanyakan kepastian hukum dan status peruntukan tanah sebelum melanjutkan pembayaran.
DD kemudian meminta agar uang muka sebesar Rp50 juta dikembalikan secara utuh karena transaksi yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana kesepakatan awal.
DD mengaku, berdasarkan komunikasinya dengan UN, pengembalian uang tersebut disebut akan dilakukan setelah tanah kembali terjual kepada pihak lain.
“Saya akan kembalikan uangnya kalau tanah itu sudah terjual kembali,” ujar DD, menirukan pernyataan UN.
DD selanjutnya mengaku memperoleh informasi bahwa tanah tersebut telah kembali ditawarkan atau dijual kepada pihak lain. Namun, menurut pengakuannya, uang muka Rp50 juta yang sebelumnya diserahkan belum dikembalikan.
Ia juga menyatakan mengalami kesulitan menghubungi UN untuk memperoleh kepastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Pembeli Meminta Kejelasan Status Tanah
Selain persoalan pengembalian uang, DD juga mempertanyakan status hukum tanah yang menjadi objek transaksi.
DD menyebut terdapat informasi bahwa tanah tersebut berada di kawasan penghijauan hutan kota. Karena itu, menurut dia, diperlukan penjelasan resmi mengenai status hak atas tanah, peruntukan kawasan, serta dasar hukum yang memungkinkan tanah tersebut diperjualbelikan sebagai kavling.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat yang melakukan transaksi tanah memperoleh kepastian mengenai objek yang dibeli, termasuk status dokumen pertanahan dan kesesuaian pemanfaatan lahannya.
DD juga menyebut adanya komunikasi dengan seseorang berinisial AS, yang menurut DD merupakan pihak dari lingkungan pertanahan di Kabupaten Soppeng. DD mengklaim bahwa dirinya memperoleh informasi bahwa tanah tersebut telah kembali dijual kepada pihak lain meskipun belum memiliki sertifikat.
Informasi tersebut masih merupakan keterangan dari DD dan memerlukan konfirmasi resmi dari pihak pertanahan untuk memastikan status administrasi dan hukum tanah yang dimaksud.
Dugaan Penipuan atau Penggelapan Masih Perlu Pembuktian
Atas kondisi tersebut, DD mengaku merasa dirugikan dan menduga terdapat unsur penipuan atau penggelapan dalam transaksi yang dilakukannya.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum. Untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, diperlukan pemeriksaan berdasarkan bukti, dokumen transaksi, keterangan para pihak, status objek tanah, serta proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila perkara tersebut dilaporkan.
Dalam sengketa transaksi tanah, dokumen seperti bukti pembayaran, kuitansi, perjanjian jual beli, identitas dan status hak atas tanah, serta riwayat penguasaan tanah menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.
Karena itu, penyelesaian persoalan tidak hanya berkaitan dengan pengembalian uang, tetapi juga membutuhkan kejelasan mengenai legalitas objek tanah dan dasar transaksi.
UN Belum Memberikan Tanggapan
WINews telah berupaya meminta klarifikasi kepada UN melalui sambungan telepon dan pesan singkat untuk memperoleh penjelasan mengenai transaksi tersebut, termasuk mengenai penerimaan uang muka, status tanah, proses penerbitan sertifikat, serta dugaan penjualan kembali tanah kepada pihak lain.
Namun, hingga berita ini disusun pada 24 September 2026, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.
WINews juga masih membutuhkan keterangan resmi dari pihak pertanahan Kabupaten Soppeng mengenai status tanah yang disebut berada di kawasan penghijauan hutan kota serta informasi mengenai dokumen pertanahan yang berkaitan dengan objek transaksi.
Kepastian Hukum Diperlukan
DD berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara baik dan uang sebesar Rp50 juta yang menurut pengakuannya telah diserahkan sebagai uang muka dapat dikembalikan.
Di sisi lain, persoalan ini menjadi perhatian karena transaksi tanah menyangkut nilai ekonomi masyarakat sekaligus aspek kepastian hukum. Status hak atas tanah, kesesuaian peruntukan ruang, serta keabsahan dokumen merupakan hal yang penting diketahui sebelum suatu tanah diperjualbelikan atau dipasarkan dalam bentuk kavling.
Apabila terdapat perbedaan antara informasi yang diterima pembeli dengan kondisi hukum objek tanah sebenarnya, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
WINews menegaskan, dugaan penipuan maupun penggelapan dalam pemberitaan ini masih berdasarkan keterangan DD dan belum merupakan kesimpulan hukum. Sampai berita diterbitkan, tanggapan UN dan penjelasan resmi pihak pertanahan mengenai status objek tanah tersebut masih diperlukan agar persoalan dapat dilihat secara utuh dan berimbang.
Pewarta: Red-Tim
0 Komentar