Breaking News

Audio Reader
Speed:

Anwar Hafid Gandeng KLH/BPLH, Pengawasan Lingkungan di Sulteng Diperketat

 


Palu, WINews – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak ragu menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat memimpin Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi Tengah bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (14/10/2026).

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyoroti tantangan pengawasan lingkungan di Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari pertambangan mineral dan batuan hingga pemanfaatan kawasan hutan dan pengembangan kawasan industri.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam harus dikelola secara bertanggung jawab. Jangan sampai keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, sementara dampak kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat luas.

“Jangan sampai ketika berbicara tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita begitu bersemangat. Tetapi ketika muncul risiko dan dampak lingkungan, semua pihak justru berlindung di balik alasan kewenangan,” tegas Anwar Hafid.

Ia menilai, salah satu persoalan mendasar dalam pengawasan lingkungan adalah kecenderungan saling melempar tanggung jawab akibat perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Padahal, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi di lapangan sehingga dapat melihat secara langsung indikasi kerusakan lingkungan di wilayah masing-masing.

Karena itu, Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan kepala dinas lingkungan hidup agar berani mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dugaan pencemaran maupun pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai ketentuan harus segera ditindaklanjuti.

“Kalau kita tidak berani melakukan sesuatu, lingkungan akan semakin rusak. Jangan sampai kita terus berpikir ini kewenangan siapa dan siapa. Yang paling utama adalah bagaimana kita melindungi masyarakat dan lingkungan hidup,” ujarnya.

Anwar Hafid juga menekankan pentingnya pemeriksaan aspek lingkungan dalam proses penerbitan persetujuan dan dokumen pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk kegiatan pertambangan batuan atau galian C.

Ia menyampaikan telah meminta agar aspek lingkungan hidup diperiksa terlebih dahulu sebelum proses persetujuan dilanjutkan. Apabila pengelolaan belum memenuhi ketentuan, pelaku usaha harus melakukan perbaikan dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pengawasan, lanjutnya, tidak boleh hanya menyasar kegiatan pertambangan, tetapi juga harus mencakup kawasan industri yang berkembang di Sulawesi Tengah.

Secara khusus, Gubernur menyoroti persoalan kualitas udara di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Ia meminta informasi mengenai tingginya polusi udara dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kedua wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui pengawasan serta pemeriksaan berbasis data.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan arahan dan penguatan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Meski demikian, Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat investasi maupun menutup kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Seluruh pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi ketentuan lingkungan hidup dan bertanggung jawab atas dampak operasionalnya.

“Usaha tetap bisa berjalan, tetapi perusahaan juga harus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kegiatan ekonomi terus berjalan, sementara keselamatan masyarakat dan lingkungan justru dikorbankan,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Gubernur mendorong agar kehadiran unsur penegakan hukum lingkungan hidup di Palu dapat segera direalisasikan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan saluran pengaduan masyarakat secara daring. Dengan mekanisme tersebut, laporan mengenai dugaan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran kegiatan usaha dapat diterima serta ditindaklanjuti dengan lebih cepat.

Menurutnya, saluran pengaduan yang mudah diakses akan membantu pemerintah memperoleh informasi langsung dari masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.

Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara terukur, berdasarkan bukti, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah penghentian sementara kegiatan usaha juga dapat ditempuh apabila terdapat dasar hukum dan kondisi yang mengharuskannya.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan setiap tindakan memiliki landasan hukum yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur turut mengingatkan pentingnya pengawasan pertambangan di Kota Palu, terutama terhadap kegiatan yang berpotensi memengaruhi keselamatan permukiman dan meningkatkan risiko bencana.

Ia meminta agar kondisi geologi, kerawanan bencana, dan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pengawasan serta pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap pelaku usaha yang harus ditegakkan secara konsisten.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Anwar Hafid berharap terbangun kesamaan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memastikan tindak lanjut nyata terhadap setiap dugaan pelanggaran lingkungan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat KLH/BPLH, antara lain Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Direktur Sanksi Administratif Lingkungan Hidup, Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Makassar, serta Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun melalui konferensi daring.

Gubernur berharap sinergi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup di Sulawesi Tengah, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.


Pewarta: Junaidi 

0 Komentar

Type and hit Enter to search

Close