SERANG, BANTEN WINews- Sinergi antara aparat penegak hukum, insan pers, dan masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Semangat tersebut tercermin dalam pertemuan antara jajaran Gabungan Wartawanya Indonesia (GWI) dengan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Serang, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Ketua Umum GWI Syamsul Bahri bersama Dewan Pembina GWI Ilham Rokan menyampaikan sejumlah informasi dan dokumen awal kepada jajaran Satreskrim Polres Kabupaten Serang.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kasat Reskrim beserta Kanit Tipikor. Diskusi membahas sejumlah informasi yang berkaitan dengan indikasi dugaan penyimpangan pada beberapa instansi pemerintahan daerah.
Informasi awal yang disampaikan GWI antara lain berkaitan dengan Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta DPPKAD Kabupaten Serang.
Polres Serang Tekankan Proses Hukum yang Profesional
Menanggapi informasi tersebut, jajaran Polres Kabupaten Serang menyatakan akan menerima dan menelaah setiap masukan yang disampaikan masyarakat maupun elemen pers sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Penanganan terhadap suatu laporan atau informasi hukum tentunya membutuhkan proses verifikasi, klarifikasi, pengumpulan bahan keterangan, serta pendalaman terhadap bukti-bukti yang tersedia.
Karena itu, setiap dugaan tidak serta-merta dapat diposisikan sebagai sebuah fakta hukum sebelum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sikap tersebut menjadi penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
GWI: Informasi Awal Harus Diverifikasi dan Dibuktikan
Ketua Umum GWI Syamsul Bahri mengapresiasi respons jajaran Polres Kabupaten Serang yang menerima informasi serta aspirasi yang disampaikan pihaknya.
Menurut Syamsul, pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, penyampaian informasi tersebut juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati proses hukum.
"Setiap informasi yang kami sampaikan masih bersifat dugaan awal. Kami menghormati sepenuhnya wewenang kepolisian untuk melakukan penelusuran fakta dan pembuktian hukum secara adil, objektif, dan transparan tanpa adanya intervensi," ujar Syamsul Bahri.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan maupun proses penegakan hukum.
Dengan demikian, pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan apabila nantinya terdapat pemeriksaan atau proses hukum lebih lanjut.
Pers dan Kepolisian Memiliki Peran Strategis
Dalam sistem demokrasi, pers memiliki posisi strategis sebagai salah satu sarana kontrol sosial sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat. Sementara aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling mendukung dalam membangun ruang publik yang sehat.
Pers tidak berada pada posisi untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Begitu pula sebuah informasi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum tetap membutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian.
Karena itu, komunikasi yang terbuka antara organisasi pers dan kepolisian menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi publik sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.
Keterbukaan Informasi Menjadi Bagian dari Pengawasan Publik
Penyampaian informasi dan dokumen awal oleh GWI kepada Polres Kabupaten Serang juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang sah.
Jika ditemukan indikasi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan maupun penggunaan anggaran publik, maka informasi tersebut perlu ditangani melalui mekanisme yang tepat agar dapat diketahui apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyimpangan, atau bahkan unsur pidana.
Proses tersebut membutuhkan ketelitian dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan opini.
Dokumen, keterangan saksi, data administrasi, aliran anggaran, serta bukti-bukti lain menjadi bagian penting dalam menentukan apakah sebuah dugaan memiliki dasar hukum yang cukup untuk ditindaklanjuti.
Membangun Kepercayaan Publik
Pertemuan GWI dan Polres Kabupaten Serang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara insan pers dan aparat penegak hukum.
Keterbukaan dalam menerima informasi publik, disertai proses pemeriksaan yang profesional, dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun penyelenggara pemerintahan.
Di sisi lain, insan pers juga dituntut tetap mengedepankan prinsip jurnalistik, melakukan verifikasi, menghadirkan informasi yang berimbang, serta tidak menjadikan dugaan sebagai sebuah kesimpulan hukum.
Sinergi semacam ini menjadi penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dan setiap persoalan yang memiliki indikasi pelanggaran dapat diproses melalui jalur hukum secara objektif.
WINews | Wartaindonesianews.co.id
Pewarta: Rodi Ajat Subekti
0 Komentar