JAMIRA Sulsel: Wali Kota Parepare Jangan Antikritik, Independensi Pers Harus Dihormati

PAREPARE, WINews – Polemik pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang memicu gelombang protes kalangan jurnalis mendapat perhatian Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Media Indonesia Raya (DPD JAMIRA) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut meminta kepala daerah tidak bersikap antikritik terhadap pemberitaan media, karena kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua DPD JAMIRA Sulsel, Andi Wahyudi, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan media terhadap kebijakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan kepada pejabat publik. Sebaliknya, kritik jurnalistik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

"Kami berharap Wali Kota Parepare tidak alergi terhadap kritik media. Fungsi kontrol terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari peran pers dalam kehidupan demokrasi," kata Andi Wahyudi, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, pejabat publik harus mampu membedakan kritik terhadap kebijakan dengan serangan pribadi. Pemberitaan yang disusun berdasarkan fakta, hasil konfirmasi, serta kepentingan publik merupakan bagian dari tanggung jawab profesional media.

Ia juga mengingatkan bahwa hubungan kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kebebasan jurnalistik.

Kerja Sama Publikasi Bukan Alat Membatasi Kritik

Andi Wahyudi menilai, salah satu persoalan mendasar dalam polemik tersebut adalah pentingnya menjaga batas yang jelas antara kerja sama publikasi pemerintah dengan independensi redaksi media.

Menurutnya, kontrak kerja sama publikasi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban media untuk selalu memberitakan hal-hal positif mengenai pemerintah daerah. Media tetap mempunyai tanggung jawab menyampaikan informasi secara berimbang, termasuk mengkritisi kebijakan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian masyarakat.

"Adanya kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah tidak serta-merta membuat media harus mengabaikan kebijakan pejabat publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan hasil kerja pemerintah daerah," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa anggaran publikasi pemerintah daerah harus dikelola secara profesional dan transparan. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan pers semestinya dibangun atas dasar kemitraan yang sehat, bukan hubungan yang menghilangkan independensi pemberitaan.

Dalam praktik jurnalistik, media memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan capaian pemerintah sekaligus menyampaikan persoalan, kekurangan, dan kebijakan yang membutuhkan evaluasi.

Pernyataan Wali Kota Picu Demonstrasi Puluhan Jurnalis

Polemik ini mencuat setelah puluhan jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026).

Aksi tersebut merupakan respons atas beredarnya rekaman audio sambutan Wali Kota Tasming Hamid dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota Parepare yang berlangsung pada 6 November 2026 di Auditorium BJ Habibie.

Dalam rekaman yang beredar, Tasming mempersoalkan pemberitaan sejumlah media yang dinilainya masih memberikan kritik terhadap pemerintah daerah meskipun telah menjalin kontrak kerja sama publikasi dengan Pemerintah Kota Parepare.

Dalam sambutannya, ia menggunakan istilah bahasa daerah Bali Bella' untuk menggambarkan sikap yang dianggapnya bermuka dua. Namun, perhatian publik semakin besar setelah muncul ungkapan "halal darahnya" dalam rekaman tersebut.

Pernyataan itulah yang kemudian menuai kecaman dari kalangan jurnalis karena dinilai berpotensi menimbulkan persepsi ancaman terhadap profesi wartawan dan kebebasan menyampaikan kritik.

Jurnalis Gelar Aksi Simbolis di Depan Kantor Wali Kota

Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menyampaikan bahwa pernyataan tersebut dipandang sebagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Beliau secara jelas memprovokasi, melakukan pembungkaman, dan menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare," kata Rachmat saat berorasi.

Dalam aksi tersebut, massa melakukan long march dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih 500 meter menuju halaman Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman.

Para demonstran juga menggelar aksi teatrikal dengan memotong seekor ayam dan meneteskan darahnya di atas foto Tasming Hamid. Aksi simbolis tersebut menjadi bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pernyataan yang dipersoalkan.

Sejumlah jurnalis turut melemparkan kartu pers di dekat foto tersebut sebagai simbol protes atas kondisi yang mereka nilai mengancam kebebasan dan independensi profesi kewartawanan.

Lima Tuntutan Aliansi Jurnalis Parepare

Dalam demonstrasi tersebut, aliansi jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan kepada Wali Kota Tasming Hamid.

Pertama, mengecam pernyataan yang dinilai memprovokasi dan merendahkan kerja jurnalistik. Kedua, meminta Wali Kota menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers.

Ketiga, mendesak klarifikasi atas penggunaan ungkapan "halal darahnya" yang menjadi perhatian publik. Keempat, meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut dalam tenggat waktu 1 x 24 jam.

Kelima, mendesak Pemerintah Kota Parepare menghentikan segala bentuk tindakan yang berpotensi menjadi intimidasi terhadap kerja jurnalistik.

Rachmat mengatakan, pihaknya memberikan waktu 24 jam kepada Tasming untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik pernyataan yang dipersoalkan. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, aliansi jurnalis menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui somasi.

Wali Kota Sebut Terbuka terhadap Kritik Objektif

Di tengah polemik tersebut, dalam sambutan yang terekam pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota Parepare tanggal 6 November 2026, Tasming Hamid juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menutup diri terhadap kritik yang objektif dan berdasarkan fakta.

Ia menyatakan kritik terhadap pemerintah bukan menjadi persoalan selama disampaikan secara profesional.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam melihat polemik secara utuh. Perbedaan pandangan mengenai pemberitaan seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, klarifikasi, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menimbulkan tekanan terhadap kerja pers.

Hingga polemik ini mencuat, persoalan tersebut menjadi perhatian publik, terutama menyangkut bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan media seharusnya dibangun secara profesional.

UU Pers Menjamin Independensi dan Fungsi Kontrol Media

Persoalan di Parepare kembali mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan kemerdekaan pers di Indonesia.

Dalam Pasal 3, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Sementara itu, Pasal 6 memberikan ruang bagi pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui berbagai informasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi pers yang dilindungi undang-undang.

Di sisi lain, kebebasan pers juga harus dijalankan dengan mengedepankan Kode Etik Jurnalistik, termasuk prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan tanggung jawab profesional.

Dengan demikian, kritik media harus tetap berlandaskan fakta, sedangkan pejabat publik memiliki ruang untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun menempuh mekanisme hukum apabila merasa dirugikan oleh pemberitaan.

JAMIRA: Kemitraan Pemerintah dan Media Harus Sehat

DPD JAMIRA Sulsel menilai polemik tersebut perlu menjadi momentum evaluasi hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan media.

Pemerintah membutuhkan media sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pers yang independen untuk mengetahui bagaimana kebijakan, program, serta penggunaan anggaran daerah dijalankan.

Keduanya memiliki kepentingan yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh mencampuradukkan fungsi publikasi dengan kewajiban untuk menghilangkan kritik.

Pers bukan sekadar corong pemerintah, sebagaimana pemerintah juga bukan pihak yang harus selalu diposisikan berseberangan dengan media. Hubungan ideal keduanya adalah kemitraan profesional yang tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing.

Bagi masyarakat Parepare, substansi persoalan ini bukan semata-mata perbedaan pendapat antara wali kota dan wartawan. Lebih jauh, polemik tersebut menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, penyelesaian secara terbuka, klarifikasi yang proporsional, serta penghormatan terhadap kebebasan pers menjadi langkah penting untuk memulihkan hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.

Pewarta: Saifuddin Gassing
WINews – Warta Indonesia News