Breaking News

Audio Reader
Speed:

Oknum Wartawan Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan Izin Keramaian, Ketua DPW RAJAWALI Lampung Serukan Penguatan Integritas Profesi Pers





BANDAR LAMPUNG, WINews – Penetapan seorang oknum wartawan berinisial AY (38) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin keramaian yang mengatasnamakan Polsek Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi perhatian serius kalangan organisasi pers di Provinsi Lampung.

Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga memunculkan kembali pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Provinsi Lampung, Jauhari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menyeret seseorang berprofesi sebagai wartawan tersebut. Ia mengingatkan bahwa identitas sebagai insan pers harus disertai tanggung jawab moral, etika, dan karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berawal dari Pemeriksaan Izin Hiburan Orgen Tunggal

Kasus dugaan pemalsuan dokumen tersebut bermula dari kegiatan hiburan orgen tunggal di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, pada Rabu (9/9/2026).

Saat petugas melakukan pengecekan terhadap kegiatan tersebut, surat izin keramaian yang digunakan diketahui tidak tercatat dalam buku register Polsek Dente Teladas.

Kecurigaan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen izin yang sebelumnya dikirimkan dalam format PDF oleh kepala dusun setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, surat tersebut dinyatakan tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Polsek Dente Teladas.

Kapolres Tulang Bawang, AKBP Adri Bhirawasto, menjelaskan bahwa laporan resmi terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut diterima pada Jumat (11/9/2026).

Satreskrim Polres Tulang Bawang kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan gelar perkara pada Selasa (17/11/2026), penyidik menetapkan AY (38) sebagai tersangka. Penetapan tersebut, menurut keterangan kepolisian, didasarkan pada terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu lembar surat izin keramaian asli dan satu lembar dokumen yang diduga palsu.

Tersangka kini telah menjalani penahanan dan disangkakan melanggar Pasal 392 ayat (1) huruf a KUHP atau Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat, sebagaimana disampaikan dalam keterangan kepolisian.

Proses hukum selanjutnya diharapkan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jauhari: Wartawan Membawa Amanah dan Kepercayaan Publik

Menanggapi perkara tersebut, Ketua DPW RAJAWALI Provinsi Lampung, Jauhari, menegaskan bahwa profesi wartawan bukan sekadar identitas, kartu pers, ataupun atribut organisasi.

Menurutnya, seorang jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang benar, melakukan kontrol sosial, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

"Kasus ini menjadi cermin yang sangat memilukan bagi profesi kita. Ketika seseorang menyandang nama wartawan, itu bukan sekadar gelar atau kartu nama, melainkan amanah publik yang berat. Kita dipandang masyarakat sebagai mata dan telinga yang jujur, bukan sebagai tangan yang memanfaatkan kepercayaan untuk keuntungan sendiri," ujar Jauhari, Kamis (19/11/2026).

Ia mengajak seluruh insan pers di Lampung untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum introspeksi dan memperkuat komitmen terhadap kode etik jurnalistik.

Jauhari juga mengingatkan agar kartu identitas pers maupun keanggotaan organisasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai jurnalistik.

"Saya mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan wartawan di mana pun berada, mari kita senantiasa menjunjung tinggi etika profesi dan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Jangan sampai keanggotaan atau kartu tanda pers yang kita miliki hanya dijadikan modal untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa pernah menunjukkan karya jurnalistik yang nyata, bermanfaat, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Fenomena Wartawan yang Mengabaikan Karya Jurnalistik Jadi Sorotan

Lebih jauh, Jauhari turut menyoroti perilaku oknum yang diduga menggunakan identitas wartawan untuk menekan, menakut-nakuti, atau mencari keuntungan dari pihak tertentu.

Ia menilai tindakan semacam itu, apabila benar terjadi, tidak dapat dibenarkan dan justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi pers.

Ia bahkan menyinggung istilah sindiran yang berkembang di kalangan masyarakat, yakni CNN atau "Muncul Tanpa Berita" (Muntaber), untuk menggambarkan perilaku orang yang datang mengatasnamakan wartawan, meminta keterangan, tetapi tidak menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

"Apalagi jika kehadiran kita hanya untuk menakut-nakuti pihak lain, sekadar datang 'nanya-nanya' lalu pergi tanpa berita yang dimuat. Itu bukan jurnalistik, itu adalah penyalahgunaan kepercayaan yang merugikan nama baik profesi kita semua. Jangan biarkan profesi mulia ini ternoda oleh kepentingan sesaat," tambahnya.

Menurut Jauhari, wartawan profesional seharusnya bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, memberikan ruang konfirmasi kepada pihak terkait, serta menyajikan informasi secara berimbang.

Identitas pers semestinya menjadi sarana menjalankan fungsi jurnalistik, bukan alat untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Menjaga Marwah Pers dan Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat

DPW RAJAWALI Provinsi Lampung berharap kasus dugaan pemalsuan surat izin keramaian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh insan pers, organisasi wartawan, serta masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap media merupakan modal utama dalam menjalankan fungsi pers. Kepercayaan itu tidak dibangun hanya melalui atribut, tetapi melalui konsistensi pemberitaan yang akurat, independen, berimbang, dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan juga harus memahami batas antara kegiatan jurnalistik dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan tekanan atau penyalahgunaan identitas profesi.

Jauhari berharap penanganan perkara AY dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.

Ia juga mengajak seluruh organisasi pers untuk memperkuat pembinaan anggota, meningkatkan pemahaman kode etik jurnalistik, serta mendorong lahirnya wartawan yang kompeten dan memiliki integritas.

"Menjaga kehormatan profesi pers bukan hanya tanggung jawab satu organisasi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai tindakan segelintir orang merusak kepercayaan masyarakat yang telah dibangun oleh banyak wartawan melalui kerja keras dan pengabdian," menjadi pesan penting dari seruan DPW RAJAWALI Lampung.

Pers yang kuat bukanlah pers yang ditakuti, melainkan pers yang dipercaya karena keberanian menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta.

DPW RAJAWALI Provinsi LampungMenjaga Integritas, Menegakkan Kebenaran!

Pewarta: Yusuf Hasan

Penulis: Tim RAJAWALI

Keterangan Foto: Jauhari, Ketua DPW RAJAWALI Provinsi Lampung.






0 Komentar

Type and hit Enter to search

Close