Breaking News

Audio Reader
Speed:

Prof. Muhtar Lutfi Resmi Daftar Bakal Calon Rektor Untad 2027–2031, Siap Bawa Semangat Kebersamaan


Palu, WINews – Prof. Dr. Muhtar Lutfi, S.E., M.Si., resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Rektor Universitas Tadulako (Untad) periode 2027–2031, Senin (9/11/2026).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untad tersebut membawa sejumlah gagasan perubahan apabila nantinya mendapat amanah memimpin universitas. Salah satu agenda utama yang menjadi prioritasnya adalah membangun rekonsiliasi internal guna menyatukan seluruh elemen di lingkungan kampus.

Menurut Prof. Muhtar, rekonsiliasi menjadi langkah penting untuk mengakhiri berbagai konflik maupun pengelompokan yang berpotensi menghambat kemajuan universitas. Ia berharap seluruh sivitas akademika dapat kembali bersatu dan bekerja dengan tujuan yang sama dalam membangun Untad.

"Jika saya diamanahkan menjadi rektor, hal pertama yang akan kita lakukan adalah rekonsiliasi. Kita harus menyatukan seluruh elemen agar tidak ada lagi konflik maupun kubu-kubuan. Semua harus bekerja dengan satu tujuan, yaitu bagaimana membangun Untad ke depan," ujarnya.


Selain rekonsiliasi, Prof. Muhtar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis dan berhasil dilaksanakan oleh kepemimpinan rektor sebelumnya. Sementara program yang masih memiliki kekurangan akan dievaluasi dan diperbaiki.

Ia juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan kepada mahasiswa sebagai salah satu prioritas utama. Menurutnya, sejumlah kendala dalam pelayanan administrasi maupun fasilitas pendukung akademik masih perlu mendapat perhatian serius.

"Program-program yang sudah baik dan berhasil dilakukan oleh rektor sebelumnya tentu akan kita lanjutkan. Sementara yang masih kurang akan kita perbaiki dan benahi. Hal yang paling utama adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa," jelasnya.

Secara khusus, Prof. Muhtar menyoroti sejumlah keluhan mahasiswa terkait pelayanan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK). Selain itu, alur pelayanan administrasi dari fakultas menuju rektorat maupun unit terkait lainnya dinilai masih perlu dibenahi.

"Masih banyak keluhan, misalnya pelayanan UPT TIK yang dianggap belum maksimal. Kemudian alur pelayanan dari fakultas ke rektorat juga masih perlu dibenahi. Itu semua akan kita upayakan perbaikannya agar mahasiswa tidak lagi mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan," ungkapnya.


Terkait persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Prof. Muhtar menyatakan bahwa penetapannya tetap mengikuti ketentuan pemerintah. Meski demikian, ia menilai universitas perlu memperluas akses beasiswa agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan.

Ia mendorong penguatan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki program bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Menurutnya, mekanisme penyaluran beasiswa juga perlu dievaluasi agar bantuan dapat diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

"Kita akan berupaya menjaring sebanyak-banyaknya beasiswa yang bisa masuk ke universitas. Kita juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, agar bantuan beasiswa benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan," katanya.

Lebih lanjut, Prof. Muhtar menilai perlu adanya mekanisme penyaluran bantuan pendidikan yang lebih tepat, termasuk melalui pendekatan subsidi silang. Dengan demikian, mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh dukungan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonominya.

Selain menggandeng pemerintah daerah, ia juga melihat potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Sulawesi Tengah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, dukungan perusahaan dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan pendidikan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat Sulawesi Tengah untuk mengenyam pendidikan tinggi.

"Kita akan mendorong kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, karena cukup banyak yang memiliki program CSR. Dukungan itu bisa kita upayakan untuk membantu biaya pendidikan masyarakat Sulawesi Tengah," pungkasnya.


Pewarta: Junaidi

0 Komentar

Type and hit Enter to search

Close