Banjarnegara, wartaindonesianews.co.id --Dalam menunjang sektor ketahanan pangan menuju swasembada pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan(Dinpertan) Kabupaten Banjarnegara, melakukan langkah terobosan-terobosan dari proses awal produksi, pengolahan, Pengadaan Alat Pertanian (Alsintan), sampai Pendistribusian Pemasaran Produk produk hasil Pertanian, Proyek infrastruktur jaringan tata kelola air.
Hal tersebut adalah untuk mendukung Program dari Presiden RI Prabowo Subiyanto, yakni Sektor Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan.
Kepala Dinas Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan (Dinpertan) Kabupaten Banjarnegara Firman Sapta Adi,Spt, Menyampaikan kepada Wartawan saat di temui di kantornya,Pada Rabu (4/12/2024) bahwa selama ini Pemerintah sudah sangat maksimal untuk mengimplemtasikan program ketahanan pangan untuk peningkatan di sektor ekonomi pertanian di tahun ini dan hampir selesai.
"Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kementrian sangat luar biasa, jadi di bantu pompa air 187 unit, kemudian ada irigasi teknis dan non teknis, jalan usaha tani," Ungkapnya.
Rabu, (4/12/2024).
Lanjut Firman, terkait bantuan dari Kementrian Pertanian ia mengatakan dengan melihat analisa dari Kementrian, bahwa di tahun 2023 terjadi perubahan iklim cuaca kekeringan, bertujuan untuk meningkatkan sentra produksi pertanian.
"Dari alanisa pak menteri, di tahun 2023 itu kan kekeringan elnino, sehingga banyak sawah yang mengalami pusung atau gagal panen, dan Banjarnegara ada tujuh ratusan hektar lebih, khususnya di daerah Purwareja Klampok sampai susukan,dan di Tahun 2024 di Bantu 187 Pompa air, untuk mengatasi sentra sentra kekeringan, yang sawahnya di atas sumber air, bisa di pom pa ke sawah, yang tidak ada sumber air bisa di pompa melalui sumur tanah dangkal, "ujarnya.
Menurut Firman, permasalahan kekurangan air bukan masalah kekeringan saja, tapi gagal panen petani di sebabkan faktor hama.
"Kekeringan di banjarnegara bukan saja faktor kekeringan tapi karena spot hama POPT atau Penyakit Organisme Pengganggu Tanaman,itu hanya di bawah 20 hektar, dan itu tidak merugikan betul dengan para petani, dan kami sempat mendapatkan ucapan trima kasih dari camat Purwareja Klampok dan Susukan, "katanya.
Untuk Permasalahan Pupuk sampai kartu tani yang bermasalah Firman juga menjelaskan terkait dengan menunjang sektor ketahanan pangan menuju swasembada pangan, terjadi fluktativ di penyediaan Pupuk.
" Dengan adanya Permentan no 10 Tahun 2022 itu,Pupuk kuotanya di batasi yaitu pupuk subsidi kemudian penerimaannya di samakan, kemudian pupuk jarang dan langka karena subsidi negara tidak mampu, maka Banjarnegara pada saat itu hanya dapat 7000 ton, di tahun 2023 dan tahun 2024 kita usulkan lalu ada kemudahan dari peme rintah, juga di tahun 2023 sedang mengalami puncak puncaknya kelangkaan pupuk, kuotanya terbatas, di samakan, kemampuan negara subsidinya kecil, serta kartu tani yang bermasa lah, " Teranganya.
Pewarta: Red
Posting Komentar