PALANGKA RAYA, WINe – Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menuai sorotan tajam. Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Sutan Nasomal, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai belum bertindak tegas.
Ancaman Serius bagi Masa Depan
Dalam keterangannya, Sutan Nasomal menegaskan bahwa praktik tambang ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Ia menyoroti penggunaan merkuri yang mencemari sungai dan lingkungan secara masif.
“Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal kehancuran generasi. Jika dibiarkan, anak cucu kita hanya akan mewarisi penyakit dan lingkungan yang rusak,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Soroti Dugaan Pembiaran
Ia juga mengaku geram dengan maraknya video dan foto di media sosial yang memperlihatkan alat berat bebas beroperasi di kawasan hutan lindung. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kesan adanya pembiaran oleh pihak berwenang.
“Fakta-fakta itu memalukan. Rakyat bisa melihat, tapi aparat seolah tidak tahu. Jangan sampai hukum terlihat mandul atau bahkan melindungi para cukong tambang,” ujarnya.
Desak Tindakan Tegas
Sutan Nasomal mendesak aparat kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar imbauan atau tindakan seremonial.
Menurutnya, penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih. Ia mengingatkan agar hukum tidak hanya menyasar penambang kecil, tetapi juga para pemodal besar di balik praktik ilegal tersebut.
“Hukum harus jadi panglima. Jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jika ini terus dibiarkan, negara bisa kalah oleh mafia tambang,” tegasnya.
Negara Rugi, Lingkungan Hancur
Selain dampak kesehatan dan lingkungan, ia juga menyoroti kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah akibat hilangnya potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) dinilai jauh lebih mahal dibanding nilai emas yang diambil secara ilegal.
Ajak Publik Awasi Bersama
Menutup pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan menyuarakan praktik tambang ilegal sebagai bentuk kontrol sosial.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan saat ini sedang dipertaruhkan.
Narasumber: Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
(Pakar Hukum Pidana Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus)
Ancaman Serius bagi Masa Depan
Dalam keterangannya, Sutan Nasomal menegaskan bahwa praktik tambang ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Ia menyoroti penggunaan merkuri yang mencemari sungai dan lingkungan secara masif.
“Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal kehancuran generasi. Jika dibiarkan, anak cucu kita hanya akan mewarisi penyakit dan lingkungan yang rusak,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Soroti Dugaan Pembiaran
Ia juga mengaku geram dengan maraknya video dan foto di media sosial yang memperlihatkan alat berat bebas beroperasi di kawasan hutan lindung. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kesan adanya pembiaran oleh pihak berwenang.
“Fakta-fakta itu memalukan. Rakyat bisa melihat, tapi aparat seolah tidak tahu. Jangan sampai hukum terlihat mandul atau bahkan melindungi para cukong tambang,” ujarnya.
Desak Tindakan Tegas
Sutan Nasomal mendesak aparat kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar imbauan atau tindakan seremonial.
Menurutnya, penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih. Ia mengingatkan agar hukum tidak hanya menyasar penambang kecil, tetapi juga para pemodal besar di balik praktik ilegal tersebut.
“Hukum harus jadi panglima. Jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jika ini terus dibiarkan, negara bisa kalah oleh mafia tambang,” tegasnya.
Negara Rugi, Lingkungan Hancur
Selain dampak kesehatan dan lingkungan, ia juga menyoroti kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah akibat hilangnya potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) dinilai jauh lebih mahal dibanding nilai emas yang diambil secara ilegal.
Ajak Publik Awasi Bersama
Menutup pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan menyuarakan praktik tambang ilegal sebagai bentuk kontrol sosial.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan saat ini sedang dipertaruhkan.
Narasumber: Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
(Pakar Hukum Pidana Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus)
Pewarta: Nursoleh
0 Komentar