JAKARTA, WINews – Dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia itu kini menghadapi ujian serius setelah munculnya kasus dugaan penyimpangan anggaran bernilai fantastis.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam program yang sejatinya dirancang untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, setiap program pemerintah yang melibatkan anggaran besar harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah bagi oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa. Sangat disayangkan apabila program yang bertujuan mulia tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang diduga melakukan penyimpangan demi kepentingan pribadi,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat memberikan keterangan kepada sejumlah pimpinan redaksi di Jakarta, Minggu (6/7/2026).
Program Strategis Nasional Harus Dijaga dari Praktik Korupsi
Prof. Sutan menilai dugaan korupsi yang muncul dalam proyek strategis nasional dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia meyakini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut dan mendorong proses hukum berjalan secara transparan.
Menurutnya, keberhasilan program pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh integritas para pelaksana di lapangan.
“Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar program-program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi,” katanya.
Pengawasan Internal Dinilai Perlu Diperkuat
Lebih lanjut, Prof. Sutan menilai bahwa munculnya dugaan penyimpangan di lingkungan lembaga negara menjadi indikator bahwa sistem pengawasan internal masih perlu diperkuat.
Ia menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan atau seremonial belaka.
Menurutnya, reformasi birokrasi dan reformasi hukum harus terus dilakukan secara konsisten agar mampu menutup ruang bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberanian aparat penegak hukum dalam menindak siapa pun yang terlibat tanpa memandang jabatan maupun latar belakang,” tegasnya.
Kejagung Tetapkan Sejumlah Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.
Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut program nasional yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.
Momentum Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
Prof. Sutan Nasomal menilai pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ia juga mendorong agar seluruh aset hasil tindak pidana korupsi dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pembangunan nasional harus selalu dibarengi dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang efektif, serta komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas pelayanan publik.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka (POM), Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
0 Komentar