JAKARTA, WINews - Kondisi usaha mikro dan pedagang kecil menjadi perhatian di tengah dinamika perekonomian nasional. Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap daya beli masyarakat serta keberlangsungan usaha kecil yang menjadi sumber penghasilan jutaan keluarga.
Dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (30/8/2026), Sutan Nasomal menyampaikan kekhawatiran bahwa melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat dapat memberikan tekanan besar kepada pedagang bermodal kecil apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat kondisi ekonomi bukan hanya melalui indikator makro, tetapi juga dari aktivitas perdagangan sehari-hari di pasar, warung, pedagang kaki lima, usaha makanan, serta pelaku usaha mikro lainnya.
Pedagang Bakso Klaim Omzet Turun hingga 80 Persen
Salah satu pengalaman yang disampaikan kepada Sutan Nasomal datang dari seorang pedagang bakso bernama Mas No, yang telah menjalankan usaha bakso Solo di wilayah Kabupaten Bogor sejak 1994.
Mas No mengaku mengalami penurunan omzet yang menurutnya mencapai sekitar 80 persen setelah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut penuturannya, penurunan tersebut merupakan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan kondisi usaha selama puluhan tahun sebelumnya.
Mas No juga menyebut kondisi serupa dirasakan sejumlah pedagang makanan dan warung yang berada di sekitar lingkungan sekolah.
Namun, klaim mengenai penurunan omzet dan dampak MBG tersebut merupakan pengalaman serta penilaian dari pedagang yang bersangkutan dan belum dapat digeneralisasi sebagai kondisi seluruh pedagang di Indonesia tanpa adanya data atau kajian independen.
Modal Usaha Menjadi Persoalan bagi Pedagang Kecil
Mas No juga menceritakan tekanan biaya operasional yang harus ditanggungnya. Selama sekitar 24 tahun, ia mengaku menjalankan usaha dengan menyewa sebuah kios berukuran sekitar 5 x 10 meter di kawasan dekat Pasar Cikreteg, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
Ia menyebut biaya sewa kios tersebut sekitar Rp35 juta per tahun.
Ketika omzet mengalami penurunan, biaya tetap seperti sewa tempat, bahan baku, listrik, tenaga kerja, dan kebutuhan rumah tangga menjadi semakin berat untuk dipenuhi.
Situasi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan daya beli tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha mempertahankan arus kas.
Bagi usaha mikro yang memiliki cadangan modal terbatas, penurunan penjualan dalam waktu panjang dapat mengurangi modal kerja dan pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha.
Sutan Nasomal Minta Pemerintah Evaluasi Dampak Kebijakan
Sutan Nasomal menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak berbagai kebijakan ekonomi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Menurutnya, program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak hanya dilihat dari manfaat penerima program, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal.
Ia menyoroti munculnya kekhawatiran bahwa sebagian pedagang makanan di sekitar sekolah kehilangan pelanggan apabila pola konsumsi masyarakat berubah.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG memiliki tujuan sosial yang berbeda, sehingga diperlukan data yang objektif untuk mengukur dampaknya terhadap pedagang kecil, termasuk apakah terjadi pergeseran permintaan, penurunan omzet, atau justru muncul peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM.
Jangan Sampai Usaha Mikro Kehilangan Ruang Ekonomi
Menurut Sutan Nasomal, usaha mikro mempunyai posisi penting dalam perekonomian karena menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga.
Ia menilai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau proyek berskala besar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat kecil memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.
“Majunya sebuah negara bisa dilihat dari masyarakat pemodal kecil bisa mendapatkan penghasilan yang sehat dan mampu bertahan guna mencukupi kebutuhannya,” ujar Sutan Nasomal.
Ia mengingatkan bahwa apabila usaha kecil mengalami tekanan secara berkepanjangan, persoalan tersebut berpotensi merembet kepada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.
Kekhawatiran terhadap Kemiskinan dan Daya Beli
Sutan Nasomal juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap keluarga berpenghasilan rendah yang harus menghadapi biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk tempat tinggal, makanan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Menurutnya, kemampuan memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga semakin menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.
Ia menggambarkan kondisi keluarga berpenghasilan rendah yang harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok.
Meski demikian, pernyataan mengenai masyarakat yang sampai mengalami kelaparan atau hanya mampu makan sekali sehari perlu dibuktikan melalui data lapangan dan sumber resmi agar dapat menggambarkan kondisi secara akurat.
Presiden Diminta Mendengar Keluhan Ekonomi dari Lapisan Bawah
Atas kondisi tersebut, Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan setiap laporan mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang diterima pemerintah benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan.
Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi kinerja kementerian terkait apabila kebijakan yang dijalankan dinilai belum mampu menjawab persoalan daya beli masyarakat.
Menurut Sutan Nasomal, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan pedagang pasar, pelaku UMKM, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Presiden harus tegas kepada semua menterinya karena rakyat membutuhkan kebijakan ekonomi yang benar-benar terasa manfaatnya,” katanya.
Data Lapangan Penting untuk Mengukur Kondisi Ekonomi
Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian, menurut Sutan Nasomal, adalah bagaimana pemerintah memastikan kebijakan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap usaha mikro.
Evaluasi dapat dilakukan melalui sejumlah indikator, seperti perkembangan omzet pedagang, jumlah usaha yang berhenti beroperasi, harga bahan pokok, biaya sewa tempat usaha, tingkat konsumsi masyarakat, kesempatan kerja, serta perkembangan pendapatan rumah tangga.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat membedakan antara persoalan yang bersifat lokal dan persoalan yang benar-benar terjadi secara nasional.
Pendekatan berbasis data juga penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya merespons keluhan, tetapi mampu memberikan solusi yang tepat sasaran.
Perlu Kebijakan yang Menjaga Daya Beli Sekaligus UMKM
Sutan Nasomal menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan usaha kecil.
Program pemerintah yang menyentuh masyarakat luas, menurutnya, idealnya juga membuka peluang keterlibatan pelaku UMKM sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha dengan kapasitas modal besar.
Ia menilai pemerintah dapat memperkuat kemitraan dengan pedagang dan UMKM lokal sepanjang memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, administrasi, serta ketentuan program yang berlaku.
Dengan demikian, program sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi sekaligus menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Pemerintah Diharapkan Segera Merespons Keluhan Pelaku Usaha
Kekhawatiran mengenai melemahnya daya beli dan tekanan terhadap usaha kecil perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan semata-mata sebagai persoalan politik.
Pemerintah memiliki ruang untuk memeriksa kondisi tersebut melalui data resmi dan survei lapangan, sementara pelaku usaha juga perlu mendapatkan akses terhadap pembiayaan, pendampingan usaha, pasar, serta kebijakan yang mendukung keberlangsungan bisnis.
Pada akhirnya, kesehatan ekonomi nasional tidak hanya tercermin dari angka-angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjalankan usaha, memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempertahankan kehidupan ekonomi secara layak.
WINews akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ekonomi pemerintah dan dampaknya terhadap UMKM, pedagang kecil, daya beli masyarakat, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan verifikasi informasi, keberimbangan pemberitaan, dan kepentingan publik.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pewarta: Rodi Ajat Subekti
0 Komentar