WINews | BLORA, JAWA TENGAH - Penanganan kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan berdampak terhadap 216 penerima manfaat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih berlanjut. Meski Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukorejo 2 telah ditutup, Satreskrim Polres Blora terus mendalami dugaan peristiwa tersebut melalui pemeriksaan saksi dan pengujian sampel makanan di laboratorium.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan keamanan pangan, perlindungan kesehatan penerima manfaat, serta akuntabilitas penyelenggaraan program MBG. Penanganan yang transparan dan berbasis bukti diperlukan untuk memastikan penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Polres Blora Nomor B/859/X/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2026, penyelidik telah meminta keterangan dari 12 orang saksi dan mengajukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
Surat tersebut ditujukan kepada pelapor, Rival Alfian Esa Saputra, S.H., mahasiswa Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang yang sebelumnya mengadukan dugaan tindak pidana terkait penyediaan dan pendistribusian makanan MBG dari SPPG Sukorejo 2.
Kronologi Pengaduan Dugaan Keracunan MBG di Blora
Pengaduan kepada Polres Blora disampaikan pada 10 September 2026 dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan (STTLP) Nomor STTLP/388/IX/2026/Res Blora/Jateng.
Langkah tersebut dilakukan setelah data Dinas Kesehatan Kabupaten Blora per 9 September 2026 pukul 21.20 WIB mencatat sebanyak 216 penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan program MBG.
Para penerima manfaat tersebut berasal dari sejumlah sekolah dan kelompok masyarakat, antara lain SMAN 1 Tunjungan, SMP IT, SD IT, MTs Al Banjari, serta warga Desa Kedungrejo.
Angka 216 tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penanganan perkara karena menunjukkan luasnya dampak kesehatan yang dilaporkan. Meski demikian, hubungan sebab-akibat antara makanan yang dikonsumsi dan keluhan kesehatan setiap penerima manfaat tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis, hasil laboratorium, serta penyelidikan yang menyeluruh.
Hingga perkembangan terakhir yang tercantum dalam SP2HP, belum terdapat kesimpulan akhir yang memastikan penyebab kejadian maupun ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Polisi Periksa 12 Saksi dan Ajukan Uji Laboratorium
Dalam proses penyelidikan, Satreskrim Polres Blora telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan operasional SPPG Sukorejo 2 dan distribusi makanan MBG.
Pihak-pihak yang dimintai keterangan meliputi Kepala SPPG, asisten lapangan, ahli gizi, akuntan SPPG, mitra SPPG, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, serta perwakilan guru dan siswa SMAN 1 Tunjungan yang mengalami dugaan keracunan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menyusun rangkaian peristiwa secara utuh, mulai dari persiapan bahan pangan hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Selain meminta keterangan saksi, penyelidik telah mengajukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Pemeriksaan laboratorium diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan kontaminasi atau faktor lain yang relevan dengan keluhan kesehatan yang dilaporkan.
Namun, hasil pemeriksaan laboratorium belum dijelaskan dalam SP2HP tertanggal 28 Oktober 2026. Karena itu, penyebab kejadian belum dapat disimpulkan dan seluruh dugaan masih harus diuji berdasarkan bukti yang sah.
Pelapor Minta Penyelidikan Transparan dan Menyeluruh
Menanggapi perkembangan tersebut, Rival Alfian Esa Saputra mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Blora yang telah menindaklanjuti pengaduannya. Meski demikian, ia berharap penyelidikan dilakukan secara serius, transparan, dan tidak berhenti pada pemeriksaan awal.
“Saya mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Blora yang telah menindaklanjuti pengaduan saya terkait dugaan keracunan MBG. Namun, saya berharap penyelidikan ini berjalan serius, transparan, dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar Rival, Kamis (29/10/2026).
Rival juga meminta aparat penegak hukum mendalami penerapan standar keamanan pangan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan program MBG di SPPG Sukorejo 2.
Menurutnya, pengungkapan perkara tidak cukup hanya mengandalkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan laboratorium. Penyelidik juga perlu menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam tata kelola bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan.
“Jangan hanya mencari penyebab keracunan, tetapi telusuri pula apakah ada kelalaian dalam penerapan standar keamanan pangan. Jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Permintaan tersebut menempatkan aspek keamanan pangan sebagai bagian penting dari evaluasi penyelenggaraan MBG. Sebagai program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, setiap tahapan penyediaan makanan perlu dijalankan dengan memperhatikan kebersihan, mutu bahan, pengendalian suhu, waktu distribusi, serta prosedur penanganan makanan yang aman.
Meski demikian, ada atau tidaknya kelalaian dalam kasus ini tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan pembuktian, bukan berdasarkan dugaan semata.
SPPG Sukorejo 2 Ditutup, Persoalan Hukum Tetap Perlu Ditelusuri
SPPG Sukorejo 2 yang berada di bawah Yayasan Tirta Mirah Asih diketahui telah ditutup setelah persoalan penyelenggaraan program MBG tersebut menjadi sorotan.
Sebelum penutupan, Ketua Satgas MBG Kabupaten Blora, Sri Setyorini, sempat mengusulkan agar SPPG Sukorejo 2 ditutup secara permanen. Usulan itu muncul setelah adanya laporan mengenai persoalan berulang, termasuk dugaan temuan belatung dalam makanan dan masalah kebersihan yang sebelumnya menjadi perhatian Satgas MBG.
Informasi mengenai temuan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari laporan dan evaluasi yang berkembang, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh dugaan dalam perkara telah terbukti secara hukum.
Penutupan operasional SPPG juga perlu dibedakan dari proses penegakan hukum. Penghentian kegiatan layanan tidak dengan sendirinya menjawab penyebab kejadian, memastikan pihak yang bertanggung jawab, ataupun mengakhiri penyelidikan yang sedang berlangsung.
Rival menegaskan bahwa penutupan SPPG tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan penelusuran fakta apabila masih terdapat persoalan yang perlu dijelaskan.
“Penutupan SPPG bukan berarti persoalan hukum selesai. Jika dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana, proses hukum harus tetap berjalan. Jangan sampai penutupan hanya menjadi akhir dari evaluasi administratif, sementara penyebab kejadian dan pertanggungjawabannya tidak terungkap,” tegasnya.
Dalam konteks tata kelola program MBG, evaluasi administratif dan penegakan hukum memiliki fungsi berbeda. Evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur operasional dan mencegah kejadian serupa, sedangkan penegakan hukum bertujuan menentukan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.
Standar Keamanan Pangan Menjadi Perhatian Utama
Kasus dugaan keracunan yang dilaporkan di Blora kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam program penyediaan makanan berskala besar.
Terdapat sejumlah tahapan yang relevan untuk ditelusuri dalam penyelidikan, antara lain:
1. Pengadaan bahan pangan. Pemeriksaan terhadap mutu, kondisi, sumber, dan kelayakan bahan yang digunakan.
2. Penyimpanan bahan baku. Penelusuran kondisi tempat penyimpanan, pengendalian suhu, serta pemisahan bahan mentah dan makanan siap santap.
3. Proses pengolahan. Pemeriksaan kebersihan peralatan, kondisi dapur, higiene petugas, dan prosedur memasak.
4. Pengemasan dan distribusi. Penelusuran waktu pengemasan, lama perjalanan, kondisi wadah, serta cara menjaga keamanan makanan hingga diterima penerima manfaat.
5. Penanganan keluhan kesehatan. Pencocokan waktu konsumsi, gejala yang dialami, hasil pemeriksaan medis, dan hasil laboratorium untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan penyebab.
Langkah-langkah tersebut merupakan aspek pemeriksaan yang relevan untuk menilai sistem keamanan pangan. Penerapannya dalam perkara SPPG Sukorejo 2 tetap perlu disesuaikan dengan bukti, dokumen, dan hasil pemeriksaan yang benar-benar diperoleh penyelidik.
Pengawasan yang baik tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan setelah suatu kejadian, tetapi juga membangun sistem pencegahan agar risiko kontaminasi dapat diminimalkan sejak tahap pengadaan hingga makanan dikonsumsi.
Polisi Rencanakan Pemeriksaan Saksi Tambahan
Berdasarkan SP2HP tertanggal 28 Oktober 2026, penyelidik Polres Blora masih merencanakan pemanggilan saksi tambahan yang mengetahui peristiwa tersebut untuk dimintai keterangan.
Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Satgas MBG Kabupaten Blora guna memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
Rencana pemeriksaan lanjutan ini menjadi bagian dari upaya mengumpulkan keterangan dan mencocokkan informasi dari berbagai pihak. Hasilnya diharapkan dapat membantu penyelidik menyusun kronologi secara lebih lengkap, menguji keterkaitan antarperistiwa, dan menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, sampai SP2HP tersebut diterbitkan, belum ada penjelasan mengenai hasil akhir pengujian laboratorium maupun kesimpulan tentang ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Oleh sebab itu, status perkara perlu dipahami sesuai perkembangan resmi yang tersedia. Pemeriksaan saksi dan pengajuan uji laboratorium merupakan bagian dari proses penyelidikan, bukan bukti bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG Diharapkan Diperkuat
Perkembangan perkara dugaan keracunan MBG di Blora menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dengan kualitas, keamanan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya.
Bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak usia sekolah, keamanan makanan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemenuhan gizi. Karena itu, pengawasan operasional, pencatatan distribusi, penanganan keluhan, dan evaluasi terhadap penyedia layanan perlu dilakukan secara konsisten.
Apabila ditemukan kekurangan dalam sistem pengawasan, perbaikan perlu diarahkan pada penyebab yang teridentifikasi agar kejadian serupa dapat dicegah. Sementara itu, apabila penyelidikan menemukan bukti yang memenuhi unsur pidana, penanganannya harus mengikuti prosedur hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Rival berharap Polres Blora dapat mengungkap secara objektif penyebab kejadian yang dilaporkan berdampak terhadap 216 penerima manfaat tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Dengan demikian, meskipun operasional SPPG Sukorejo 2 telah dihentikan, masyarakat masih menantikan hasil penyelidikan yang menyeluruh, penjelasan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium, serta langkah lanjutan yang akan ditempuh aparat penegak hukum.
Perkembangan resmi perkara ini menjadi penting bukan hanya untuk menjawab pertanyaan mengenai kejadian di Blora, tetapi juga sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lebih aman, transparan, dan akuntabel.
Pewarta: Marjuki Wiyono
WINews - Tajam, Terpercaya, Berita Sesuai Fakta dan Nyata.
0 Komentar