BANJARNEGARA, WINews - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH) menggelar aksi pegyampaian aspirasi sekaligus audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dan DPRD Banjarnegara, Kamis (1/10/2026).
Audiensi menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dengan unsur pemerintah daerah dan legislatif untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus meminta penjelasan mengenai kebijakan serta program pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
AWH Soroti Berbagai Persoalan Pelayanan Publik Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan AWH menyampaikan pandangan dan aspirasi berdasarkan persoalan yang mereka soroti di tengah masyarakat.
Perwakilan AWH, Eko Wahyu Nugroho, antara lain menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pendidikan. Menurut aspirasi yang disampaikan dalam forum, pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, Gunawan, selaku Humas AWH, turut menyampaikan persoalan mengenai mutasi tenaga pendidik. Isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan karena kebijakan terkait tenaga pendidikan dinilai memiliki kaitan dengan keberlangsungan proses belajar-mengajar serta pemerataan sumber daya manusia di sekolah.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian. LSM Kembang Emas menyoroti kondisi persampahan yang disebut menjadi persoalan di masyarakat. Penanganan sampah dinilai perlu dilakukan secara lebih terpadu agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap saluran air dan lingkungan.
Selain itu, Jalu mempertanyakan transparansi pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya terkait mekanisme perencanaan, pengusulan, sinkronisasi dan pelaksanaannya dalam program pembangunan daerah.
Bupati Jelaskan Program Pendidikan dan Sekolah Rakyat
Perwakilan AWH kemudian diterima langsung dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara.
Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Slamet SM, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Wakil Bupati Wakhid Jumali, Sekda Hendro Cahyono, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Kesbangpol Banjarnegara, Izak Danial Aloys, bertindak sebagai moderator dalam forum tersebut dan memfasilitasi penyampaian aspirasi dari perwakilan AWH kepada pemerintah daerah maupun DPRD.
Menanggapi persoalan pendidikan, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menjelaskan bahwa akses terhadap bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dilakukan melalui jalur aspirasi maupun jalur reguler dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran penerima.
Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Salah satu program yang turut disampaikan adalah Sekolah Rakyat, yang menurut penjelasan pemerintah daerah saat ini telah menjangkau sekitar 1.200 siswa.
Program tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Ketua DPRD Tanggapi Persoalan Transparansi Pokir
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM menyambut audiensi tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Kritik serta pertanyaan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga legislatif maupun pemerintah daerah.
Terkait pertanyaan mengenai Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Slamet menjelaskan bahwa pengusulan Pokir memiliki mekanisme perencanaan dan tidak dilakukan secara sembarangan.
Ia menegaskan bahwa usulan Pokir harus direncanakan secara matang dan memiliki keterkaitan dengan hasil reses anggota DPRD.
Selain itu, usulan tersebut harus disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari dialog antara masyarakat dan DPRD mengenai bagaimana aspirasi warga diterjemahkan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Massa Tetap Berorasi di Luar Gedung DPRD
Sementara perwakilan AWH mengikuti audiensi bersama Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan jajaran OPD, massa lainnya tetap berada di luar kompleks gedung dewan.
Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi yang menyoroti berbagai persoalan yang dianggap berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjarnegara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian massa tidak hanya tertuju pada persoalan tertentu, tetapi mencakup sejumlah isu pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Audiensi berlangsung secara dialogis. Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah daerah dan DPRD memberikan tanggapan terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan.
AWH Dorong Pengawasan Berkelanjutan
Di akhir audiensi, perwakilan masyarakat menyatakan akan terus mengawal implementasi kebijakan publik di Kabupaten Banjarnegara.
Pengawasan tersebut diarahkan pada transparansi program pembangunan, pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan persoalan lingkungan serta penggunaan anggaran daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Audiensi AWH dengan Pemkab dan DPRD Banjarnegara pada akhirnya menjadi ruang pertemuan antara aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan fungsi pengawasan legislatif.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan warga menjadi salah satu aspek penting agar setiap kebijakan pembangunan dapat diketahui, dipantau dan dievaluasi secara bersama.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana dialog antara masyarakat, eksekutif dan legislatif dapat diterjemahkan menjadi kebijakan serta pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi warga Banjarnegara.
Pewarta : Nursoleh
AWH Soroti Berbagai Persoalan Pelayanan Publik Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan AWH menyampaikan pandangan dan aspirasi berdasarkan persoalan yang mereka soroti di tengah masyarakat.
Perwakilan AWH, Eko Wahyu Nugroho, antara lain menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pendidikan. Menurut aspirasi yang disampaikan dalam forum, pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, Gunawan, selaku Humas AWH, turut menyampaikan persoalan mengenai mutasi tenaga pendidik. Isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan karena kebijakan terkait tenaga pendidikan dinilai memiliki kaitan dengan keberlangsungan proses belajar-mengajar serta pemerataan sumber daya manusia di sekolah.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian. LSM Kembang Emas menyoroti kondisi persampahan yang disebut menjadi persoalan di masyarakat. Penanganan sampah dinilai perlu dilakukan secara lebih terpadu agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap saluran air dan lingkungan.
Selain itu, Jalu mempertanyakan transparansi pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya terkait mekanisme perencanaan, pengusulan, sinkronisasi dan pelaksanaannya dalam program pembangunan daerah.
Bupati Jelaskan Program Pendidikan dan Sekolah Rakyat
Perwakilan AWH kemudian diterima langsung dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara.
Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Slamet SM, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Wakil Bupati Wakhid Jumali, Sekda Hendro Cahyono, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Kesbangpol Banjarnegara, Izak Danial Aloys, bertindak sebagai moderator dalam forum tersebut dan memfasilitasi penyampaian aspirasi dari perwakilan AWH kepada pemerintah daerah maupun DPRD.
Menanggapi persoalan pendidikan, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menjelaskan bahwa akses terhadap bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dilakukan melalui jalur aspirasi maupun jalur reguler dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran penerima.
Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Salah satu program yang turut disampaikan adalah Sekolah Rakyat, yang menurut penjelasan pemerintah daerah saat ini telah menjangkau sekitar 1.200 siswa.
Program tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Ketua DPRD Tanggapi Persoalan Transparansi Pokir
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM menyambut audiensi tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Kritik serta pertanyaan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga legislatif maupun pemerintah daerah.
Terkait pertanyaan mengenai Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Slamet menjelaskan bahwa pengusulan Pokir memiliki mekanisme perencanaan dan tidak dilakukan secara sembarangan.
Ia menegaskan bahwa usulan Pokir harus direncanakan secara matang dan memiliki keterkaitan dengan hasil reses anggota DPRD.
Selain itu, usulan tersebut harus disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari dialog antara masyarakat dan DPRD mengenai bagaimana aspirasi warga diterjemahkan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Massa Tetap Berorasi di Luar Gedung DPRD
Sementara perwakilan AWH mengikuti audiensi bersama Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan jajaran OPD, massa lainnya tetap berada di luar kompleks gedung dewan.
Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi yang menyoroti berbagai persoalan yang dianggap berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjarnegara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian massa tidak hanya tertuju pada persoalan tertentu, tetapi mencakup sejumlah isu pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Audiensi berlangsung secara dialogis. Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah daerah dan DPRD memberikan tanggapan terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan.
AWH Dorong Pengawasan Berkelanjutan
Di akhir audiensi, perwakilan masyarakat menyatakan akan terus mengawal implementasi kebijakan publik di Kabupaten Banjarnegara.
Pengawasan tersebut diarahkan pada transparansi program pembangunan, pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan persoalan lingkungan serta penggunaan anggaran daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Audiensi AWH dengan Pemkab dan DPRD Banjarnegara pada akhirnya menjadi ruang pertemuan antara aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan fungsi pengawasan legislatif.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan warga menjadi salah satu aspek penting agar setiap kebijakan pembangunan dapat diketahui, dipantau dan dievaluasi secara bersama.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana dialog antara masyarakat, eksekutif dan legislatif dapat diterjemahkan menjadi kebijakan serta pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi warga Banjarnegara.
Pewarta : Nursoleh
0 Komentar