
PELALAWAN RIAU, WINEWS - Dugaan tindak kekerasan, intimidasi, pemaksaan penandatanganan surat kesepakatan perdamaian, hingga persoalan penguasaan satu unit sepeda motor yang melibatkan seorang wartawan berinisial J di Desa Pasar Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, menjadi perhatian serius.
Peristiwa yang menurut keterangan J terjadi pada Jumat (13/11/2026) tersebut memunculkan sejumlah persoalan hukum yang perlu ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum (APH). Mulai dari dugaan penganiayaan, ancaman kekerasan, proses pembuatan surat perdamaian, permintaan kompensasi sebesar Rp15 juta, hingga status kendaraan yang disebut-sebut berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Persoalan ini tidak semestinya diselesaikan melalui tindakan main hakim sendiri. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, memberikan klarifikasi, serta memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prof. Sutan Nasomal: Persoalan Pribadi Tidak Membenarkan Kekerasan
Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), menegaskan bahwa persoalan rumah tangga maupun dugaan hubungan pribadi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, intimidasi, atau mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan perselingkuhan, gangguan rumah tangga, maupun persoalan pribadi lainnya, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang membenarkan hukum rimba. Siapa pun yang merasa dirugikan harus menempuh jalur hukum dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum. Tidak boleh seseorang melakukan penganiayaan, mengancam, atau mengambil barang milik orang lain hanya berdasarkan tuduhan sepihak," tegas Prof. Sutan Nasomal saat memberikan tanggapan melalui sambungan telepon kepada sejumlah pimpinan redaksi media dari kantornya di Jakarta.
Ia menambahkan, kebenaran suatu peristiwa harus diuji melalui keterangan saksi, bukti elektronik, pemeriksaan medis, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Kronologi: J Mengaku Menjadi Korban Pemukulan
Berdasarkan keterangan J kepada awak media, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya menghadiri kegiatan kampanye calon kepala desa di wilayah Pasar Palas pada 13 November 2026. Kedatangannya disebut atas undangan sejumlah rekan sesama awak media.Dalam kegiatan tersebut, J mengaku bertemu dengan seorang perempuan bernama Sunenti Ade Safitri, yang diketahui merupakan istri Agus Setiawan.
Menurut pengakuan J, Sunenti sempat mengajaknya berkunjung ke rumah. Ajakan tersebut disebut telah ditolaknya. Namun, Sunenti kemudian kembali mengajak J bertemu di rumah nenek dan kakeknya.
J mengaku akhirnya mendatangi lokasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana pembicaraan biasa di sekitar halaman rumah dan terdapat sejumlah anggota keluarga, termasuk nenek, kakek, serta anak-anak Sunenti.
Situasi disebut berubah setelah Agus Setiawan datang. J mengaku Agus menghampirinya dengan emosi, melontarkan perkataan kasar, kemudian terjadi dugaan tindakan kekerasan.
J menyatakan sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi terjatuh beberapa kali sebelum akhirnya berhasil ditangkap dan dipukul.
Akibat kejadian tersebut, J mengaku mengalami sejumlah luka, antara lain:
- Bengkak pada bagian kepala disertai keluhan pusing.
- Luka lecet pada bagian lutut.
- Memar pada bagian lengan.
- Luka dan pendarahan pada beberapa bagian tubuh.
- Tekanan psikologis setelah mengalami peristiwa tersebut.
Kondisi luka dan tingkat keparahannya perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis. Apabila diperlukan dalam proses penyidikan, hasil visum et repertum dapat menjadi salah satu bagian dari pembuktian.

Dugaan Ancaman dan Intimidasi di Hadapan Warga
Setelah kejadian tersebut, sejumlah warga disebut berdatangan dan berusaha memisahkan kedua pihak.Menurut J, persoalan kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai dugaan hubungan khusus antara dirinya dan Sunenti. J membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kedatangannya ke rumah keluarga Sunenti dilakukan atas ajakan yang bersangkutan.
J mengaku merasa tertekan karena dikelilingi sejumlah warga. Ia juga menyebut beberapa anggota Banser berada di lokasi ketika dirinya dimintai klarifikasi mengenai persoalan pribadi tersebut.
Dalam situasi itu, J mengaku mendengar perkataan bernada ancaman yang menurutnya mengarah pada ancaman pembunuhan. Ia juga menyebut Agus sempat menendang meja dengan keras ke arahnya.
J menyatakan sebagian kejadian dan perkataan tersebut telah direkam menggunakan telepon genggam.
Rekaman tersebut, apabila benar tersedia, perlu diamankan dan diperiksa keasliannya oleh penyidik. Pemeriksaan juga perlu dilakukan dengan mendengarkan keterangan seluruh saksi yang berada di lokasi agar rangkaian kejadian dapat diketahui secara utuh.
Surat Perdamaian dan Kompensasi Rp15 Juta Dipersoalkan
Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya surat kesepakatan perdamaian yang menurut pengakuan J dibuat dalam situasi penuh tekanan.J menyatakan dirinya diminta menyetujui dan menandatangani surat tersebut. Dalam proses itu, disebut terdapat permintaan pembayaran kompensasi sebesar Rp15.000.000.
Menurut J, permintaan pembayaran tersebut dikaitkan dengan persoalan rumah tangga Agus dan Sunenti serta dugaan kerugian yang dituduhkan kepadanya.

J mengaku tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menjelaskan seluruh duduk perkara sebelum surat tersebut disepakati.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan hukum: apakah kesepakatan tersebut benar-benar dibuat secara sukarela, atau terdapat unsur tekanan maupun ancaman yang memengaruhi persetujuan J?
Secara hukum, kesepakatan perdamaian pada prinsipnya harus didasarkan pada kehendak bebas para pihak. Apabila terdapat dugaan kekerasan atau ancaman yang memengaruhi proses penandatanganan, keadaan tersebut perlu diperiksa untuk menilai keabsahan dan akibat hukumnya.
Perlu ditegaskan bahwa permintaan kompensasi tidak otomatis merupakan tindak pidana pemerasan. Unsur melawan hukum, tujuan memperoleh keuntungan, serta bentuk pemaksaan harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Polisi Sempat Datang untuk Melakukan Mediasi
J juga menerangkan bahwa ketika merasa terancam akibat situasi yang semakin tidak kondusif, dirinya menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Pasar Palas melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan.
Tidak lama kemudian, menurut keterangannya, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras datang ke lokasi dan berupaya melakukan mediasi.
J menyebut anggota kepolisian mengingatkan pihak-pihak yang berada di lokasi agar tidak melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Namun, J mengaku situasi kembali tidak kondusif setelah anggota kepolisian meninggalkan lokasi.
Ia juga menyebut bahwa pada malam harinya seorang pemuda yang datang belakangan diduga berupaya melakukan pemukulan terhadap dirinya dan seorang rekan wartawan berinisial M. Menurut J, upaya tersebut berhasil dilerai warga.
Identitas pemuda, motif kedatangan, serta dugaan keterlibatan pihak lain masih perlu dikonfirmasi. Belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau suruhan seseorang.

J mengaku tertarik membeli rumah yang ditawarkan Sunenti di wilayah Palas. Namun, menurut keterangannya, rumah tersebut masih berkaitan dengan peninggalan almarhum ayah Sunenti dan masih menjadi agunan di Koperasi Kasih Sejahtera, Pangkalan Kerinci.
J juga mengakui pernah menerima cerita pribadi Sunenti mengenai persoalan rumah tangganya melalui sambungan telepon.
Menurut J, Sunenti pernah bercerita tentang persoalan ekonomi, komunikasi rumah tangga, kebiasaan suaminya yang disebut bermain judi online, serta ketidakcocokan dalam rumah tangga.
J mengaku hanya memberikan saran agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik dengan mempertimbangkan kepentingan anak-anak.
Ia juga menyatakan masih menyimpan sejumlah percakapan WhatsApp yang menurutnya berkaitan dengan komunikasi jual beli rumah dan pembicaraan pribadi tersebut.
Seluruh keterangan itu merupakan penjelasan dari J dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terverifikasi. Konfirmasi dari Sunenti maupun Agus Setiawan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.
Status kendaraan, pemilik yang sah, pihak yang menguasai kendaraan, kronologi pengambilannya, serta dasar penguasaan perlu diperjelas.
Apabila terdapat dugaan pengambilan kendaraan secara melawan hukum, penyidik perlu memeriksa apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu atau justru berkaitan dengan persoalan penguasaan barang dalam suatu perselisihan.
Keterangan saksi, dokumen kepemilikan, bukti komunikasi, dan kondisi kendaraan dapat membantu menjelaskan persoalan tersebut.
1. Pasal 466 KUHP – Penganiayaan
Ketentuan ini mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan akibat perbuatannya. Penggunaan pasal ini perlu didukung keterangan korban, saksi, pemeriksaan medis, dan bukti lain.
2. Pasal 467 KUHP – Penganiayaan Berencana
Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila ditemukan bukti adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Pemukulan yang terjadi berulang kali tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perencanaan.
3. Pasal 448 KUHP – Pemaksaan
Pasal ini dapat ditelaah apabila terdapat dugaan seseorang secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 482 KUHP – Pemerasan
Ketentuan ini perlu dicermati apabila permintaan pembayaran Rp15 juta terbukti dilakukan dengan memenuhi unsur pemaksaan dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
5. Pasal 479 KUHP – Pencurian dengan Kekerasan
Ketentuan ini hanya relevan apabila fakta membuktikan seluruh unsur pencurian dengan kekerasan, termasuk hubungan antara tindakan kekerasan dan maksud melakukan atau mempertahankan penguasaan atas barang hasil pencurian.
Penyidik perlu menentukan konstruksi hukum yang tepat berdasarkan kronologi dan bukti mengenai sepeda motor tersebut.
Catatan hukum: Penentuan pasal tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau pemberitaan. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan hukum yang digunakan harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan asas hukum yang berlaku.

Menurutnya, setiap pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk melapor dan menyampaikan bukti kepada kepolisian.
"Biarkan penyidik bekerja secara profesional. Periksa semua saksi, dengarkan keterangan kedua belah pihak, teliti bukti elektronik, dan lakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Jangan sampai seseorang menjadi korban kekerasan hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Pengadilanlah yang berwenang memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah," pesannya.
Ia juga menilai perlindungan terhadap keselamatan warga, termasuk wartawan yang sedang menjalankan aktivitas jurnalistik, perlu menjadi perhatian. Namun, setiap persoalan tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun.
Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan Diharapkan Menindaklanjuti
Atas peristiwa tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan, diharapkan memberikan ruang bagi J untuk menyampaikan laporan resmi serta memastikan seluruh bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat diamankan.
Sejumlah hal yang perlu ditelusuri antara lain:
- Keterangan korban dan seluruh saksi di lokasi.
- Rekaman video maupun audio yang diklaim dimiliki J.
- Bukti percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan peristiwa.
- Hasil pemeriksaan medis dan visum apabila tersedia.
- Proses pembuatan serta isi surat kesepakatan perdamaian.
- Dasar permintaan kompensasi Rp15 juta.
- Status kepemilikan dan penguasaan sepeda motor.
- Dugaan ancaman maupun tindakan kekerasan lanjutan.
WINews memandang bahwa persoalan ini perlu mendapatkan penanganan secara transparan, profesional, dan proporsional. Penegakan hukum harus berjalan tanpa tekanan dari pihak mana pun, sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Redaksi WINews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, pihak keluarga, serta Polsek Pangkalan Kuras maupun Polres Pelalawan guna memperoleh informasi yang berimbang.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Siapa pun yang disebut dalam pemberitaan ini tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pewarta: DR . Rangkuti
WINEWS – Tajam, Terpercaya, Berita Sesuai Fakta dan Nyata.
Tidak lama kemudian, menurut keterangannya, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras datang ke lokasi dan berupaya melakukan mediasi.
J menyebut anggota kepolisian mengingatkan pihak-pihak yang berada di lokasi agar tidak melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Namun, J mengaku situasi kembali tidak kondusif setelah anggota kepolisian meninggalkan lokasi.
Ia juga menyebut bahwa pada malam harinya seorang pemuda yang datang belakangan diduga berupaya melakukan pemukulan terhadap dirinya dan seorang rekan wartawan berinisial M. Menurut J, upaya tersebut berhasil dilerai warga.
Identitas pemuda, motif kedatangan, serta dugaan keterlibatan pihak lain masih perlu dikonfirmasi. Belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau suruhan seseorang.

J Membantah Tuduhan Hubungan Khusus
Dalam klarifikasinya, J menjelaskan bahwa dirinya mengenal Sunenti melalui media sosial Facebook dalam konteks komunikasi jual beli rumah.J mengaku tertarik membeli rumah yang ditawarkan Sunenti di wilayah Palas. Namun, menurut keterangannya, rumah tersebut masih berkaitan dengan peninggalan almarhum ayah Sunenti dan masih menjadi agunan di Koperasi Kasih Sejahtera, Pangkalan Kerinci.
J juga mengakui pernah menerima cerita pribadi Sunenti mengenai persoalan rumah tangganya melalui sambungan telepon.
Menurut J, Sunenti pernah bercerita tentang persoalan ekonomi, komunikasi rumah tangga, kebiasaan suaminya yang disebut bermain judi online, serta ketidakcocokan dalam rumah tangga.
J mengaku hanya memberikan saran agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik dengan mempertimbangkan kepentingan anak-anak.
Ia juga menyatakan masih menyimpan sejumlah percakapan WhatsApp yang menurutnya berkaitan dengan komunikasi jual beli rumah dan pembicaraan pribadi tersebut.
Seluruh keterangan itu merupakan penjelasan dari J dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terverifikasi. Konfirmasi dari Sunenti maupun Agus Setiawan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.
Dugaan Pengambilan Sepeda Motor Perlu Ditelusuri
Selain dugaan kekerasan dan pemaksaan penandatanganan surat perdamaian, terdapat pula persoalan mengenai satu unit sepeda motor yang disebut dalam peristiwa tersebut.Status kendaraan, pemilik yang sah, pihak yang menguasai kendaraan, kronologi pengambilannya, serta dasar penguasaan perlu diperjelas.
Apabila terdapat dugaan pengambilan kendaraan secara melawan hukum, penyidik perlu memeriksa apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu atau justru berkaitan dengan persoalan penguasaan barang dalam suatu perselisihan.
Keterangan saksi, dokumen kepemilikan, bukti komunikasi, dan kondisi kendaraan dapat membantu menjelaskan persoalan tersebut.
Perspektif Hukum: Sejumlah Pasal Perlu Dicermati
Berdasarkan uraian J, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat menjadi bahan penelaahan penyidik. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan waktu kejadian, unsur tindak pidana, dan fakta yang berhasil dibuktikan.1. Pasal 466 KUHP – Penganiayaan
Ketentuan ini mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan akibat perbuatannya. Penggunaan pasal ini perlu didukung keterangan korban, saksi, pemeriksaan medis, dan bukti lain.
2. Pasal 467 KUHP – Penganiayaan Berencana
Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila ditemukan bukti adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Pemukulan yang terjadi berulang kali tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perencanaan.
3. Pasal 448 KUHP – Pemaksaan
Pasal ini dapat ditelaah apabila terdapat dugaan seseorang secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 482 KUHP – Pemerasan
Ketentuan ini perlu dicermati apabila permintaan pembayaran Rp15 juta terbukti dilakukan dengan memenuhi unsur pemaksaan dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
5. Pasal 479 KUHP – Pencurian dengan Kekerasan
Ketentuan ini hanya relevan apabila fakta membuktikan seluruh unsur pencurian dengan kekerasan, termasuk hubungan antara tindakan kekerasan dan maksud melakukan atau mempertahankan penguasaan atas barang hasil pencurian.
Penyidik perlu menentukan konstruksi hukum yang tepat berdasarkan kronologi dan bukti mengenai sepeda motor tersebut.
Catatan hukum: Penentuan pasal tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau pemberitaan. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan hukum yang digunakan harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan asas hukum yang berlaku.

Prof. Sutan Nasomal: Biarkan Aparat Mengungkap Fakta
Prof. Sutan Nasomal kembali mengingatkan bahwa tidak seorang pun boleh mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dengan melakukan kekerasan, intimidasi, maupun tindakan main hakim sendiri.Menurutnya, setiap pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk melapor dan menyampaikan bukti kepada kepolisian.
"Biarkan penyidik bekerja secara profesional. Periksa semua saksi, dengarkan keterangan kedua belah pihak, teliti bukti elektronik, dan lakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Jangan sampai seseorang menjadi korban kekerasan hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Pengadilanlah yang berwenang memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah," pesannya.
Ia juga menilai perlindungan terhadap keselamatan warga, termasuk wartawan yang sedang menjalankan aktivitas jurnalistik, perlu menjadi perhatian. Namun, setiap persoalan tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun.
Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan Diharapkan Menindaklanjuti
Atas peristiwa tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan, diharapkan memberikan ruang bagi J untuk menyampaikan laporan resmi serta memastikan seluruh bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat diamankan.
Sejumlah hal yang perlu ditelusuri antara lain:
- Keterangan korban dan seluruh saksi di lokasi.
- Rekaman video maupun audio yang diklaim dimiliki J.
- Bukti percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan peristiwa.
- Hasil pemeriksaan medis dan visum apabila tersedia.
- Proses pembuatan serta isi surat kesepakatan perdamaian.
- Dasar permintaan kompensasi Rp15 juta.
- Status kepemilikan dan penguasaan sepeda motor.
- Dugaan ancaman maupun tindakan kekerasan lanjutan.
WINews memandang bahwa persoalan ini perlu mendapatkan penanganan secara transparan, profesional, dan proporsional. Penegakan hukum harus berjalan tanpa tekanan dari pihak mana pun, sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Redaksi WINews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, pihak keluarga, serta Polsek Pangkalan Kuras maupun Polres Pelalawan guna memperoleh informasi yang berimbang.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Siapa pun yang disebut dalam pemberitaan ini tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pewarta: DR . Rangkuti
WINEWS – Tajam, Terpercaya, Berita Sesuai Fakta dan Nyata.
0 Komentar