PANGANDARAN-Wartaindonesianews. H. Opang salahsatu Tokoh Presidium Pangandaran mengapresiasi sikap Kejagung atas responnya aduan masyarakat terkait dugaan Korupsi di Kabupaten Pangandaran.
Semoga aduan tersebut secepatnya dapat ditindaklanjuti dengan serius. (Kamis, 20/11/2025).
"Apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian Uang Negara agar secepatnya ditindak dengan tegas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku". jelas H. Opang.
"Saya sebagai anggota Pemekaran Kabupaten Pangandaran sangat mendukung dan merespon kepada SARASA INSTITUT yang sudah berani melaporkan langsung ke Kejagung dengan adanya dugaan Korupsi di Kabupaten Pangandaran". ungkapnya.
"Dengan sudah tiga kali Kabupaten Pangandaran mendapat penilaian WDP dari BPK tentu saja ada hal-hal yang harus mendapat perhatian dari Aparat Penegak Hukum", imbuhnya.
"Kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sampai hari ini seperti hilang terbawa angin", ungkap H. Opang dengan rasa kecewa.
Ungkapan Gubernur Jawa Barat lanjut H. Opang, tentang Keuangan Pangandaran sedang "setengah sekarat" hendaknya disikapi serius, kenapa penyebabnya sampai bisa seperti itu.
"Saya berterimakasih kepada SARASA INSTITUT, ini langkah yang baik demi Pangandaran kedepan, bukti nyata bahwa di Pangandaran masih banyak orang yang perduli terhadap kemajuan Pangandaran", jelas H. Opang.
"Tindakan SARASA INSTITUT sebagai wujud dukungan terhadap Pemerintahan Kabupaten Pangandaran agar Pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan harapan Gubernur Jawa Barat dan Presiden". pungkas H. Opang.
Pewarta : Nur Z
