Koalisi Masyarakat Nambo–Unsongi Pertanyakan Pertemuan Tertutup Pejabat Sulteng dan PT Rezky Utama Jaya

Palu, Wartaindonesianews.co.id - Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi menyoroti pertemuan tertutup yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 9 Januari 2026. Pertemuan tersebut melibatkan Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah, Camat Bungku Timur, Kepala Desa Nambo, Ketua BPD Nambo, Ketua BPD Unsongi, serta manajemen PT Rezky Utama Jaya.

Pertemuan itu berlangsung hanya dua hari setelah rapat terbuka di Aula Kantor Bupati, 7 Januari 2026, yang membahas konflik antara masyarakat Desa Nambo dan Unsongi dengan PT Rezky Utama Jaya. Namun, berbeda dengan rapat sebelumnya, pertemuan di Kantor Gubernur tersebut digelar tanpa keterbukaan informasi kepada publik, khususnya kepada warga yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.

Koalisi menilai pertemuan tertutup tersebut menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Kekhawatiran kian menguat setelah sejumlah foto pertemuan beredar di ruang publik tanpa disertai keterangan resmi mengenai agenda, substansi pembahasan, maupun keputusan yang dihasilkan.

Menurut Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi, sikap tertutup pemerintah justru berpotensi memperdalam konflik yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Ketidakjelasan informasi dinilai membuka ruang spekulasi sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap peran pemerintah sebagai penengah yang seharusnya netral.

Upaya klarifikasi telah dilakukan koalisi dengan menghubungi Camat Bungku Timur, termasuk melalui pesan singkat ke nomor pribadi yang bersangkutan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai tujuan dan hasil pertemuan tersebut.

“Kami hanya menuntut satu hal: keterbukaan. Ketika pemerintah memilih diam, masyarakat wajar bertanya, bahkan curiga,” ujar Zulfikar, Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi.

Zulfikar menegaskan, absennya penjelasan resmi berpotensi memunculkan dugaan adanya ketidaknetralan aparat pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa dalam konflik antara masyarakat dan PT Rezky Utama Jaya. Menurut dia, kondisi ini berbahaya karena dapat memperlebar jurang ketidakpercayaan antara warga dan pemerintah.

“Jika pemerintah tidak menjelaskan secara terbuka, jangan salahkan masyarakat apabila muncul dugaan adanya relasi yang tidak sehat antara aparat dan perusahaan. Ini justru memperkeruh konflik yang seharusnya diselesaikan secara adil,” katanya.

Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran pemerintah daerah terkait untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Transparansi dinilai menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penyelesaian konflik berjalan adil, objektif, dan berpihak pada kepentingan warga terdampak.

Pewarta: JD