Surabaya - Semarang Warta Indonesia News: Tanggal 19 Januari 2026 resmi tercatat sebagai hari kelabu otonomi daerah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap terhadap dua kepala daerah sekaligus:
Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo.
Penindakan hampir bersamaan ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini adalah tamparan keras bagi sistem desentralisasi, sekaligus membongkar ilusi lama bahwa kekuasaan lokal bisa kebal dari jerat hukum.
Bagi publik, ini mungkin dua kasus korupsi. Bagi negara, ini adalah alarm struktural.
Otonomi Daerah Diuji: Kekuasaan Besar, Pengawasan Tertinggal
Kasus Madiun dan Pati menegaskan satu hal penting: desentralisasi tanpa integritas hanya memindahkan pusat rente dari Jakarta ke daerah.
Alih-alih melahirkan demokrasi lokal yang sehat, otonomi daerah di sejumlah wilayah justru melahirkan oligarki kecil dengan pola korupsi yang semakin canggih dan beragam.
KPK membaca ini bukan sebagai insiden, melainkan gejala sistemik.
Madiun: Korupsi Adaptif dan Celah Dana CSR
Operasi KPK di Kota Madiun berlangsung senyap namun berdampak besar. Sedikitnya 15 orang diamankan, termasuk:
-
Wali Kota Madiun, Maidi
-
Kepala Dinas PUPR
-
Pihak swasta
-
Perantara proyek
Ratusan juta rupiah uang tunai turut disita, menguatkan dugaan suap proyek pembangunan.
Namun yang membuat kasus ini krusial adalah pola korupsi yang adaptif.
KPK menduga adanya pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sumber pembiayaan ilegal.
Dana CSR berada di wilayah abu-abu regulasi. Tidak sepenuhnya keuangan publik, tapi sangat bergantung pada relasi bisnis dan kebijakan kepala daerah. Ketika APBD makin diawasi, CSR berubah menjadi celah baru praktik rente.
Ironisnya, Maidi dikenal sebagai birokrat karier dengan latar belakang teknokratis. Namun kapasitas itu justru diduga dipakai untuk menyiasati sistem, bukan memperbaikinya.
Pati: Jual Beli Jabatan dan Feodalisme Desa
Beberapa jam setelah OTT di Madiun, KPK bergerak ke Kabupaten Pati.
Targetnya: Bupati Sudewo.
Pemeriksaan awal dilakukan di Polres Kudus, langkah taktis untuk meredam gejolak politik lokal yang dikenal keras.
Berbeda dengan Madiun, kasus Pati memperlihatkan korupsi klasik: jual beli jabatan perangkat desa.
Jabatan diperdagangkan secara sistematis, dengan camat sebagai perantara setoran. Meritokrasi kalah oleh uang. Pelayanan publik direduksi menjadi komoditas.
Fakta ini makin kontras dengan profil kekayaan Sudewo yang mencapai puluhan miliar rupiah. Ini menegaskan satu hal: korupsi bukan soal kebutuhan, tapi hasrat menguasai kekuasaan sampai ke akar desa.
Ilusi Imunitas Politik yang Akhirnya Runtuh
Sudewo sebelumnya kerap dianggap kebal secara politik. Ia lolos dari upaya pemakzulan DPRD meski kebijakan kenaikan PBB memicu demonstrasi besar. Namanya juga pernah terseret kasus suap Ditjen Perkeretaapian, dengan penyitaan uang miliaran rupiah dari rumahnya.
Namun ironi terjadi. Bukan kasus besar bernilai triliunan yang menjatuhkannya, melainkan jual beli jabatan desa dengan nilai relatif kecil. Pesan KPK jelas: tidak ada pelanggaran yang terlalu kecil untuk dibiarkan.
Alarm Keras untuk Otonomi Daerah
Kasus Madiun dan Pati menghadirkan dua wajah kegagalan otonomi daerah:
-
Perkotaan: teknokrasi dibajak relasi bisnis-politik
-
Pedesaan: birokrasi masih dikuasai feodalisme kekuasaan
Kesimpulannya pahit namun jujur: integritas kepala daerah tidak bisa diukur dari gelar, jabatan, atau koalisi politik.
Senin kelabu ini adalah peringatan nasional. Tanpa reformasi serius penguatan pengawasan, transparansi pendanaan politik, dan penegakan hukum tanpa kompromi korupsi akan terus berganti wajah, tapi dampaknya tetap sama: merusak fondasi demokrasi lokal.
(Redaksi Warta Indonesia News)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Budayakan komentar yang baik dan sopan. Dilarang spams