WartaIndonesiaNews.co.id : CILACAP – PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan capaian besar di sektor energi dengan mendatangkan 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair ke Indonesia. Kargo perdana tersebut diangkut menggunakan kapal MT Sypros dari Port Arzew, Aljazair, dan akhirnya bersandar di perairan Cilacap setelah menempuh perjalanan laut lebih dari satu bulan.
Minyak mentah ini berasal dari Wilayah Kerja Migas 405A yang dikelola Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), sekaligus menjadi pengiriman perdana pasca perpanjangan kontrak bagi hasil (PSC) antara Pertamina dan Sonatrach untuk jangka waktu 25 tahun ke depan.
Saat tiba di Cilacap, proses pembongkaran minyak mentah langsung terhubung dengan Control Room Kilang IV Cilacap guna memastikan pemantauan secara real time dan terintegrasi. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa pengapalan ini merupakan bukti nyata kontribusi Pertamina dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui sinergi hulu hingga hilir, sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur energi Indonesia di level global.
Namun di balik klaim keberhasilan tersebut, respons publik di media sosial justru terbelah. Kolom komentar warganet dipenuhi berbagai tanggapan, mulai dari yang mendukung hingga kritik pedas yang mempertanyakan arah kebijakan energi nasional.
Sebagian netizen menyambut positif langkah tersebut. Salah satunya menyebut bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan mengolah minyak dari luar negeri sebagai bagian dari kemajuan industri energi. “Punya kilang sendiri bisa ngolah minyak dari negeri lain, suatu kemajuan,” tulis seorang pengguna Facebook.
Namun tidak sedikit pula komentar bernada sinis. Ada warganet yang mempertanyakan makna “momen bersejarah” tersebut. “Momen bersejarah itu kalau ekspor, bukan impor,” tulis salah satu komentar yang cukup banyak mendapat respons.
Kritik lebih tajam muncul dari netizen yang menyoroti fakta bahwa Indonesia masih memiliki cadangan minyak mentah di dalam negeri. “Minyak mentah ada di negeri sendiri, tapi malah beli ke luar. Duit besar tapi infrastruktur hulu ke hilir nggak dibenahi buat apa?” tulis komentar lainnya.
Isu klasik soal impor minyak kembali diangkat. Beberapa warganet menyebut bahwa Indonesia kerap menjual minyak mentah ke luar negeri dengan harga murah, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih mahal. “Minyak kita dijual murah, beli balik mahal. Hebat,” tulis netizen dengan nada sarkastik.
Di sisi lain, ada pula komentar yang mencoba meluruskan persepsi publik. Sejumlah netizen mengingatkan bahwa minyak mentah dari Aljazair tersebut bukan hasil pembelian, melainkan bagian dari skema bagi hasil kerja sama luar negeri Pertamina. “Bukan beli, tapi bagi hasil,” tulis salah satu pengguna.
Komentar lain menyoroti rendahnya literasi energi di masyarakat. Disebutkan bahwa produksi minyak Indonesia saat ini sekitar 578 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga impor masih sulit dihindari. “Baca jangan cuma judul, langsung emosi,” tulis seorang netizen panjang lebar.
Topik harga BBM juga ikut terseret. Beberapa komentar mempertanyakan mengapa harga BBM di Indonesia belum bisa semurah negara tetangga seperti Malaysia, meski Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara penghasil minyak dan pernah tergabung dalam OPEC.
Ada pula warganet yang menyinggung wilayah-wilayah penghasil minyak dalam negeri, seperti Sumatra Selatan, dan mempertanyakan urgensi mendatangkan minyak dari luar negeri. “Di Sumsel banyak stok minyak mentah, ngapain beli ke luar?” tulis salah satu komentar.
Hingga kini, polemik di media sosial menunjukkan bahwa isu energi masih menjadi topik sensitif bagi masyarakat. Di satu sisi, Pertamina menegaskan langkah ini sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan optimalisasi aset luar negeri. Di sisi lain, publik masih menyimpan pertanyaan besar soal kemandirian energi, transparansi pengelolaan sumber daya, serta dampaknya langsung terhadap harga BBM di dalam negeri.
Perdebatan ini sekaligus menjadi cermin bahwa kebijakan energi tidak hanya soal angka dan infrastruktur, tetapi juga soal kepercayaan publik dan komunikasi yang jelas agar tidak memicu salah tafsir di tengah masyarakat.
Tim: Red
0 Komentar