JAKARTA, WINews - Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali menjadi perhatian publik. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai perusahaan listrik milik negara tersebut perlu melakukan pembenahan serius di tengah ancaman krisis energi global.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya tekanan keuangan PLN. Ia menyebut total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik signifikan dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya.
Selain itu, laba bersih PLN juga mengalami penurunan dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun di 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan tata kelola perusahaan.
“PLN memiliki peran vital dalam penyediaan listrik nasional, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan,” tegasnya.
“Perlu verifikasi menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Desak Evaluasi Direksi
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN dan kementerian terkait.
Kasihhati bahkan menilai evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, perlu dilakukan jika ditemukan persoalan dalam pengelolaan perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah taat membayar listrik justru menanggung dampak dari masalah manajemen,” katanya.
Menurutnya, komunikasi publik pemerintah harus lebih bijak agar tidak memicu keresahan di tengah situasi global yang tidak menentu.
Pemerintah dan PLN sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi pembangunan infrastruktur listrik jangka panjang demi menjaga ketahanan energi nasional. Pewarta: Redaksi
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya tekanan keuangan PLN. Ia menyebut total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik signifikan dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya.
Selain itu, laba bersih PLN juga mengalami penurunan dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun di 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan tata kelola perusahaan.
“PLN memiliki peran vital dalam penyediaan listrik nasional, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan,” tegasnya.
Sorotan Angka Rp20,9 Triliun
Kasihhati juga menyinggung adanya indikasi awal ketidaksesuaian dalam laporan keuangan PLN dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa temuan tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan audit investigatif lebih lanjut.“Perlu verifikasi menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Desak Evaluasi Direksi
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN dan kementerian terkait.
Kasihhati bahkan menilai evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, perlu dilakukan jika ditemukan persoalan dalam pengelolaan perusahaan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah taat membayar listrik justru menanggung dampak dari masalah manajemen,” katanya.
Kritik Komunikasi Pemerintah
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat dalam merespons isu krisis energi.Menurutnya, komunikasi publik pemerintah harus lebih bijak agar tidak memicu keresahan di tengah situasi global yang tidak menentu.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.Tantangan Energi Nasional
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai sektor kelistrikan nasional memang menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan investasi hingga dampak fluktuasi harga energi global akibat konflik internasional.Pemerintah dan PLN sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi pembangunan infrastruktur listrik jangka panjang demi menjaga ketahanan energi nasional. Pewarta: Redaksi
0 Komentar