JAKARTA, WINews - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan kini menjadi sorotan publik.
Proyek pengadaan rak gerai koperasi dengan nilai mencapai sekitar Rp5 triliun diduga melibatkan produk impor dari China, sehingga memicu kritik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat kedaulatan industri nasional.
Dugaan tersebut mencuat setelah muncul informasi terkait keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara bersama dua mitra pelaksana proyek, yakni PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP).
Publik kini mendesak agar DPR RI melalui Komisi VI segera melakukan audit investigatif terhadap proyek yang disebut-sebut memiliki nilai kontrak hingga ratusan miliar rupiah pada tahap tertentu.
Kekhawatiran Dana Negara Mengalir ke Luar Negeri
Dalam rencana pengadaan tersebut, setiap titik koperasi desa diproyeksikan menerima paket rak senilai sekitar Rp62,5 juta. Dengan target mencapai 83.000 titik koperasi, total nilai proyek diperkirakan melampaui Rp5 triliun.Jika dugaan penggunaan produk impor benar terjadi, maka muncul kekhawatiran bahwa dana negara justru mengalir ke luar negeri, bukan menggerakkan industri manufaktur dalam negeri.
Seorang sumber internal yang mengikuti perkembangan isu ini menyatakan bahwa kebijakan pengadaan seharusnya konsisten mendukung industri nasional.
“Anggaran negara seharusnya menghidupkan pabrik dan pelaku usaha di dalam negeri. Jika barang yang sebenarnya bisa diproduksi lokal justru diimpor, maka semangat keberpihakan kepada UMKM patut dipertanyakan,” ujarnya.
Sorotan terhadap Kredibilitas Vendor
Sorotan juga mengarah pada kredibilitas salah satu perusahaan pelaksana proyek, PT Indoraya Multi Internasional (IMI). Berdasarkan penelusuran tim investigasi, alamat kantor perusahaan tersebut di kawasan Tebet dilaporkan sudah tidak lagi aktif.
Foto : Rak dari Cina buat KDKMP
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi vendor dalam proyek berskala besar. Apalagi, Direktur Utama perusahaan yang disebut berinisial SLO dikabarkan sulit dihubungi saat dimintai klarifikasi terkait proyek tersebut.
Fenomena yang disebut sebagai “kantor kosong” ini semakin memperkuat tuntutan publik agar proses pengadaan diperiksa secara lebih transparan.
Dinilai Berpotensi Rugikan Industri Lokal
Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa apabila dugaan impor tersebut terbukti benar, maka kebijakan tersebut berpotensi merugikan industri manufaktur dalam negeri. Pasalnya, produk rak besi yang dibutuhkan sebenarnya dapat diproduksi oleh banyak pabrik dan pengrajin lokal.Menurut pengamat, penggunaan barang impor dalam proyek pemerintah yang dapat dipenuhi oleh industri domestik dapat mengurangi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
DPR dan Lembaga Pengawas Diminta Turun Tangan
Seiring meningkatnya perhatian publik, sejumlah pihak mendesak agar lembaga legislatif dan pengawas keuangan negara segera melakukan langkah konkret.Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain:
Komisi VI DPR RI diminta memanggil manajemen PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menjelaskan transparansi pengadaan dan asal produk.
Dilakukan audit forensik terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada pelanggaran prosedur atau manipulasi data terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Penegakan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Publik berharap proses audit dapat memastikan proyek pengadaan rak KDMP berjalan transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi industri nasional dan masyarakat desa.
(Redaksi)
0 Komentar