BANJARNEGARA, WINews - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus mendorong optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan Bupati dr. Amalia Desiana dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I Tahun 2026.
Rakor yang digelar secara luring dan daring di Aula Lantai 3 Setda Banjarnegara, Kamis (9/4/2026), turut dihadiri Wakil Bupati Wakhid Jumali, Lc., jajaran kepala OPD, camat, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kepala UPT/puskesmas, hingga kepala SMP negeri.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD agar mampu memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
Ia juga meminta seluruh OPD mengimbangi belanja dengan optimalisasi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat.
“Seluruh OPD harus bersama-sama mendorong pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan para penyedia jasa pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan bangunan, agar mengedepankan kualitas pekerjaan meskipun anggaran terbatas.
Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Bupati Wakhid Jumali menyoroti pentingnya transparansi kinerja OPD kepada publik.
Ia mendorong setiap OPD memiliki dan aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kegiatan pembangunan harus bisa diketahui masyarakat secara terbuka dan transparan,” ujarnya.
Dalam laporan yang disampaikan Pj Sekda melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Riatmojo Ponco Nugroho, disebutkan bahwa total anggaran belanja APBD Banjarnegara tahun 2026 mencapai Rp2,29 triliun setelah pergeseran.
Namun, realisasi belanja pada triwulan I baru mencapai 14,48 persen dari target 19,20 persen, sehingga mengalami deviasi minus 4,72 persen.
Menanggapi hal tersebut, seluruh OPD diminta segera melakukan langkah percepatan realisasi fisik dan keuangan, termasuk pengendalian kontrak kegiatan agar target triwulan berikutnya dapat tercapai.
Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah strategis yang efektif guna mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara.
Pewarta: Wawan Guritno
Hal ini ditegaskan Bupati dr. Amalia Desiana dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I Tahun 2026.
Rakor yang digelar secara luring dan daring di Aula Lantai 3 Setda Banjarnegara, Kamis (9/4/2026), turut dihadiri Wakil Bupati Wakhid Jumali, Lc., jajaran kepala OPD, camat, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kepala UPT/puskesmas, hingga kepala SMP negeri.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD agar mampu memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
Ia juga meminta seluruh OPD mengimbangi belanja dengan optimalisasi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat.
“Seluruh OPD harus bersama-sama mendorong pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan para penyedia jasa pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan bangunan, agar mengedepankan kualitas pekerjaan meskipun anggaran terbatas.
Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Bupati Wakhid Jumali menyoroti pentingnya transparansi kinerja OPD kepada publik.
Ia mendorong setiap OPD memiliki dan aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kegiatan pembangunan harus bisa diketahui masyarakat secara terbuka dan transparan,” ujarnya.
Dalam laporan yang disampaikan Pj Sekda melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Riatmojo Ponco Nugroho, disebutkan bahwa total anggaran belanja APBD Banjarnegara tahun 2026 mencapai Rp2,29 triliun setelah pergeseran.
Namun, realisasi belanja pada triwulan I baru mencapai 14,48 persen dari target 19,20 persen, sehingga mengalami deviasi minus 4,72 persen.
Menanggapi hal tersebut, seluruh OPD diminta segera melakukan langkah percepatan realisasi fisik dan keuangan, termasuk pengendalian kontrak kegiatan agar target triwulan berikutnya dapat tercapai.
Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah strategis yang efektif guna mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara.
Pewarta: Wawan Guritno
0 Komentar