MADIUN, WINews - Eksistensi relawan kebencanaan di Jawa Timur semakin kokoh setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Penanggulangan Bencana. Regulasi baru tersebut menjadi landasan hukum penting dalam memperkuat peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Sebagai tindak lanjut implementasi regulasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama FPRB Jatim dan program SIAP SIAGA terus melakukan konsolidasi serta penguatan kelembagaan FPRB di berbagai daerah.
Kegiatan konsolidasi dilaksanakan secara bertahap di lima wilayah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur, dimulai dari Bakorwil Malang, Jember, dan Madiun. Agenda serupa juga dijadwalkan berlangsung di Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro.
Dalam kegiatan yang digelar di wilayah Bakorwil Madiun pada Kamis (21/5/2026), hadir langsung Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, Kepala Bakorwil Madiun Heru Wahono Santoso, Sekretaris Jenderal FPRB Jatim Catur Sudarmanto, serta perwakilan program SIAP SIAGA.
Perda Baru Perkuat Peran Relawan Bencana
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menegaskan bahwa keberadaan relawan kebencanaan kini memiliki posisi strategis sekaligus legitimasi hukum yang lebih kuat setelah revisi Perda Penanggulangan Bencana disahkan.
Menurutnya, FPRB yang terdiri dari unsur penthahelix seperti pemerintah, relawan, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat melalui konsolidasi kelembagaan agar mampu menghadapi berbagai potensi bencana secara lebih efektif.
“Forum PRB yang melibatkan berbagai unsur perlu terus diperkuat melalui koordinasi bersama BPBD di daerah. Dengan demikian, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana bisa dilakukan lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas relawan dan kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan dinamika lingkungan.
Wilayah Madiun Dinilai Rawan Berbagai Jenis Bencana
Kepala Bakorwil Madiun Heru Wahono Santoso menyampaikan apresiasi kepada BPBD Jatim atas terselenggaranya forum konsolidasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting karena banyak wilayah di kawasan Madiun Raya yang tergolong rawan bencana.
Beberapa jenis bencana yang kerap terjadi di wilayah koordinasi Bakorwil Madiun antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Heru berharap keterlibatan akademisi dalam FPRB dapat melahirkan kajian ilmiah terkait pemetaan daerah rawan bencana sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kolaborasi semua unsur sangat diperlukan agar risiko dan dampak bencana dapat diminimalisir melalui langkah antisipasi yang berbasis data dan kajian,” katanya.
Tiga Daerah Belum Terdata dalam Database FPRB Jatim
Sementara itu, Sekjen FPRB Jatim Catur Sudarmanto mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat tiga daerah yang secara administratif belum masuk dalam database resmi FPRB Jawa Timur, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi.
Melalui kegiatan konsolidasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh kelembagaan dan kepengurusan FPRB di daerah terdata secara riil, aktif, dan terbarui.
“Keberadaan FPRB kini sudah difasilitasi dalam Perda Nomor 1 Tahun 2026. Karena itu, pendataan dan penguatan kelembagaan menjadi sangat penting untuk mendukung sinergi penanggulangan bencana di daerah,” jelasnya.
Eksistensi relawan kebencanaan di Jawa Timur semakin kokoh
Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhamad Kujaeny menyambut positif kegiatan konsolidasi tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kelembagaan, kepengurusan hingga dukungan anggaran.
Ia mengungkapkan bahwa FPRB Ponorogo selama ini aktif menjalin kolaborasi dengan BPBD, organisasi masyarakat, dan berbagai lembaga di daerah dalam kegiatan mitigasi serta edukasi kebencanaan.
“Forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antarwilayah, terlebih menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar FPRB Jawa Timur,” ungkapnya.
Penguatan kelembagaan FPRB di Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan regulasi yang semakin jelas, relawan kebencanaan kini memiliki peran yang semakin vital dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mempercepat penanganan bencana di daerah.
Pewarta: Muh Nurcholis
0 Komentar