BANJARNEGARA, WINews -Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, serta percepatan pembangunan daerah.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendapa Dipayudha Adigraha, Selasa (26/5/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana. Agenda tersebut mencakup pelantikan 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 5 pejabat Administrator, 1 pejabat Pengawas, serta penyerahan Surat Keputusan pengangkatan bagi 66 CPNS menjadi PNS.
Dari total CPNS yang resmi diangkat menjadi PNS, sebanyak 54 aparatur langsung ditempatkan pada jabatan fungsional sesuai kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.
Rotasi Jabatan Disebut sebagai Strategi Penguatan Organisasi
Dalam sambutannya, Bupati Amalia Desiana menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan bukan didasarkan pada faktor kedekatan personal ataupun unsur suka dan tidak suka. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara sekaligus menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis.
Ia menilai, perpindahan jabatan penting dilakukan agar pejabat memiliki pengalaman lintas sektor, meningkatkan kemampuan adaptasi, serta memperluas wawasan birokrasi dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Rotasi dan mutasi akan terus dilakukan untuk menghindari kejenuhan pola kerja. Kami ingin tercipta kolaborasi yang sehat dan produktif di antara seluruh pejabat,” tegasnya.
Kebijakan penyegaran birokrasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banjarnegara dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Daftar Pejabat Eselon II yang Mengalami Rotasi
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami perubahan. Berikut daftar pejabat Eselon II yang resmi menempati jabatan baru:
Abdul Suhendi dipercaya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Esti Widodo menjabat Kepala Dispermades PPKB.
Yusuf Agung Prabowo dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
Teguh Handoko mengemban amanah sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Riatmojo Ponco Nugroho kini menjabat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Mohamad Iqbal dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Yusuf Winarso menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Selain pejabat tinggi pratama, Pemkab Banjarnegara juga melantik empat camat baru, yakni:
Gatot Suprapto sebagai Camat Pejawaran.
Setiyadi sebagai Camat Rakit.
Peni Hartiningsih sebagai Camat Purwonegoro.
Agus Purnomo sebagai Camat Kalibening.
Fokus Pelayanan Kesehatan dan Kepedulian Sosial
Dalam arahannya, Bupati Amalia memberikan perhatian khusus terhadap sektor pelayanan kesehatan masyarakat. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan, baik dokter umum maupun dokter spesialis, untuk lebih aktif dan peka terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat hanya karena kendala administratif seperti BPJS atau dokumen kependudukan. Ia meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara tenaga medis, camat, hingga Dinas Sosial apabila ditemukan warga yang membutuhkan bantuan.
Bupati juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai alternatif solusi untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dukungan dari Baznas.
“Kita tidak boleh terpaku hanya pada SOP ketika masyarakat membutuhkan pertolongan cepat. Harus ada solusi dan koordinasi nyata,” ujarnya.
Pesan Bupati untuk PNS Baru Banjarnegara
Kepada para PNS yang baru menerima SK pengangkatan, Bupati berpesan agar memiliki loyalitas, integritas, dan kesiapan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Ia juga memberikan motivasi khusus bagi tenaga kesehatan dengan membuka peluang melanjutkan pendidikan spesialis. Program tersebut akan diprioritaskan berdasarkan faktor usia dan kebutuhan daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Banjarnegara.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber daya aparatur yang unggul, profesional, dan siap mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor strategis.
Pewarta: Nursoleh
0 Komentar