BANDUNG, WINews -- Wacana pemberlakuan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat menuai perhatian publik. Kebijakan yang disebut tengah menjadi bahan kajian Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu m PPendapat sorotan tajam dari pakar hukum internasional dan ekonomi, Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH.
Menurut Prof Sutan Nasomal, rencana penerapan jalan berbayar di tingkat provinsi dikhawatirkan justru akan menambah tekanan ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi kondisi daya beli lemah dan tingginya kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media di Jakarta, Prof Sutan meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat.
“Saat ini masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi. Jalan tol berbayar sudah ada, sehingga jika jalan provinsi juga dikenakan tarif, maka beban masyarakat akan semakin berat,” ujar Prof Dr Sutan Nasomal saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Daya Beli Masyarakat Dinilai Masih Lemah
Prof Sutan menilai kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, aktivitas jual beli disebut masih mengalami penurunan dibanding kondisi normal.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta minimnya lapangan pekerjaan disebut menjadi faktor utama yang memengaruhi daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti potensi dampak psikologis akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
“Masyarakat membutuhkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, bukan yang menambah beban hidup. Pemimpin daerah harus mampu menghadirkan solusi ekonomi yang nyata,” katanya.
Kebijakan Publik Harus Berorientasi pada Kesejahteraan
Dalam pandangannya, setiap kebijakan pemerintah daerah seharusnya mengutamakan prinsip kemanusiaan, keseimbangan ekonomi, serta keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Prof Sutan menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya menginginkan stabilitas ekonomi, kemudahan memperoleh pekerjaan, biaya hidup yang terjangkau, serta lingkungan yang aman dan kondusif.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih fokus menciptakan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan dibanding menerapkan kebijakan yang berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang.
Dikhawatirkan Berdampak pada Harga Kebutuhan Pokok
Prof Sutan juga mengingatkan bahwa apabila jalan provinsi diberlakukan tarif berbayar, maka biaya distribusi logistik dapat meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.
Selain itu, ia menilai dampaknya bisa meluas terhadap sektor usaha kecil, pedagang tradisional, hingga masyarakat berpenghasilan harian.
“Jika biaya distribusi naik, maka harga barang juga akan ikut naik. Ini yang perlu dipikirkan secara mendalam agar masyarakat tidak semakin terbebani,” ungkapnya.
Minta Pemerintah Pusat Lakukan Evaluasi
Dalam keterangannya, Prof Sutan Nasomal juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Ia berharap setiap kepala daerah dapat lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global.
Menurutnya, masyarakat saat ini menantikan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga daya beli rakyat tetap stabil.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH penanggung jawab WINews
Pewarta: Nurzaman Kaperwil WINews
0 Komentar