JAKARTA, WINews, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Sutan Nasomal, menyoroti penggunaan anggaran negara dalam berbagai kegiatan budaya dan peringatan adat di sejumlah daerah di Indonesia. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah lebih berhati-hati menggunakan dana APBN dan APBD agar tidak terjadi pemborosan di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di kantornya kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pelestarian budaya dan adat istiadat merupakan hal penting yang wajib dijaga sebagai identitas bangsa. Namun, pelaksanaannya diharapkan lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dan dukungan swasta dibanding menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Kegiatan kebudayaan dan peringatan adat sangat baik dan memang harus dilestarikan. Tetapi jangan menggunakan uang negara secara berlebihan. Jika diselenggarakan secara swadaya masyarakat bersama dukungan pengusaha, tentu itu lebih tepat,” ujar Prof Sutan Nasomal.
Soroti Anggaran Kirab Budaya Milangkala Mahkota Binokasih
Dalam keterangannya, Prof Sutan Nasomal juga mempertanyakan sumber pendanaan kegiatan Kirab Budaya Milangkala Mahkota Binokasih yang digelar di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai kegiatan berskala besar tersebut kemungkinan membutuhkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah sehingga perlu transparansi kepada publik, termasuk pengawasan dari lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.
“Dari mana anggaran kirab budaya tersebut berasal? Ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat,” tegasnya.
Prof Sutan menambahkan, penggunaan dana pemerintah harus mengacu pada prinsip tata kelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ia juga mengingatkan pesan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pentingnya efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan.
“Kondisi negara harus hemat dan tidak boleh ada pemborosan. Karena itu efisiensi di semua sektor harus diperketat,” katanya.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pemborosan anggaran daerah untuk kegiatan seremonial, maka lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan evaluasi.
Ingatkan Pentingnya Keakuratan Sejarah Sunda
Selain soal penggunaan anggaran, Prof Sutan Nasomal juga menyoroti narasi sejarah yang berkembang dalam kegiatan budaya Sunda. Ia meminta para akademisi dan ahli sejarah memberikan penjelasan yang objektif agar tidak terjadi penyesatan sejarah terhadap generasi muda.
Dalam pandangannya, budaya Sunda memiliki karakter sederhana dan erat dengan kehidupan agraris masyarakat. Ia menyebut masyarakat adat Baduy di Banten sebagai salah satu representasi budaya Sunda asli yang masih menjaga tradisi leluhur hingga saat ini.
“Budaya Sunda sejatinya sangat sederhana, dekat dengan masyarakat petani dan nelayan, serta tidak menonjolkan kemewahan,” ujarnya.
Prof Sutan juga menilai simbol mahkota dan kemewahan kerajaan tidak sepenuhnya identik dengan budaya asli Sunda. Karena itu, ia meminta diskusi sejarah dilakukan secara akademis dan terbuka dengan melibatkan para ahli sejarah serta budayawan.
Transparansi dan Pelestarian Budaya Harus Berjalan Seimbang
Pernyataan Prof Sutan Nasomal memunculkan diskusi publik mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya daerah dan pengelolaan anggaran negara secara transparan serta akuntabel.
Pengamat menilai kegiatan budaya memang memiliki nilai penting dalam menjaga identitas nasional dan meningkatkan sektor pariwisata daerah. Namun di sisi lain, penggunaan dana publik tetap harus memperhatikan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap transparansi anggaran, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan kegiatan budaya yang edukatif, efisien, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.
Pewarta : Rodi Ajat Subekti
Editor : WINews Redaksi
0 Komentar