BLORA, WINews - Kegelisahan ribuan petani tebu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini mencapait titik puncak. Ketidakpastian terkait keberlangsungan industri gula di daerah tersebut memicu gelombang protes besar-besaran yang akan diwujudkan melalui aksi bertajuk “Tumpah Tebu” di depan PG GMM pada Senin, 1 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB.
Aksi yang digagas gabungan petani, elemen masyarakat, mahasiswa, hingga organisasi sipil itu diproyeksikan menjadi salah satu konsolidasi terbesar petani tebu di Blora dalam beberapa tahun terakhir.
Massa aksi dijadwalkan menggelar orasi terbuka, mimbar rakyat, teatrikal sosial, hingga aksi simbolik menumpahkan tebu sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi industri gula yang dinilai semakin tidak jelas dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil.
Industri Gula Dinilai Lumpuhkan Ekonomi Desa
Bagi masyarakat Blora Selatan dan wilayah sentra tebu lainnya, tanaman tebu bukan sekadar komoditas pertanian musiman. Tebu merupakan denyut utama ekonomi desa yang menghidupi ribuan keluarga.
Mulai dari petani, buruh tebang, sopir angkutan, pekerja bongkar muat, hingga pedagang kecil selama ini menggantungkan roda ekonomi mereka dari musim giling tebu.
Namun kondisi yang terjadi di PG GMM disebut telah memukul perputaran ekonomi masyarakat secara luas. Aktivitas industri gula yang belum memiliki kepastian membuat sektor ekonomi desa ikut melemah.
Warung-warung kecil mulai sepi, tenaga kerja kehilangan penghasilan, hingga kekhawatiran meningkatnya angka pengangguran menjadi ancaman nyata yang dirasakan masyarakat.
Petani: Jangan Jadikan Rakyat Korban Krisis Industri
Koordinator aksi Front Blora Selatan, Exy Wijaya, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari akumulasi keresahan petani yang merasa terlalu lama menunggu kepastian tanpa solusi nyata.
Menurutnya, petani selama ini terus diminta bersabar, sementara nasib mereka semakin tidak menentu.
“Petani sudah berkali-kali diminta bersabar, tetapi yang diterima justru ketidakjelasan. Kami membawa tebu sebagai simbol jerih payah rakyat yang jangan sampai dipermainkan. Kalau negara terus membiarkan rakyat kecil menanggung dampak krisis sendirian, maka gelombang perlawanan akan terus membesar,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).
Ia menilai petani tidak boleh terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam persoalan tata kelola industri gula.
“Yang bekerja di sawah rakyat, yang menanggung dampaknya juga rakyat. Jangan sampai petani hanya dijadikan penyangga ketika industri sedang bermasalah,” tambahnya.
DPR RI dan Pemerintah Diminta Turun Langsung ke Blora
Keresahan serupa juga disampaikan Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo. Ia menyebut persoalan industri gula kini telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa.
“Tebu ini sumber penghidupan masyarakat. Dari hasil tebu, petani membiayai sekolah anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga menghidupi para pekerja di sektor tebang dan angkut. Kalau kondisi industri gula terus tidak jelas dan petani ikut dikorbankan, dampaknya sangat luas,” kata Anton.
Anton juga mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk turun langsung melihat kondisi para petani di lapangan, khususnya Komisi IV dan Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor pertanian dan industri.
“Kami berharap Komisi IV dan Komisi VI DPR RI datang langsung ke Blora agar mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan hanya menerima laporan di pusat. Negara harus hadir mendengar suara petani,” tegasnya.
Transparansi Utang Perusahaan Jadi Sorotan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Paguyuban Petani Tebu Blora, Hairul Anwar, menyoroti pentingnya keterbukaan terkait kondisi keuangan PG GMM yang disebut memiliki beban utang hingga sekitar Rp2 triliun.
Menurutnya, persoalan manajemen perusahaan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat kecil yang selama ini menjadi penopang utama industri gula.
“Masalah utang perusahaan harus disampaikan secara transparan kepada publik. Petani jangan sampai menjadi korban dari persoalan manajemen perusahaan. Kami menolak jika rakyat kecil harus ikut menanggung dampak kesalahan tata kelola,” ujarnya.
Hairul menambahkan, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan secara adil dan terbuka, maka dampaknya akan semakin luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi desa.
“Ketika petani jatuh, ekonomi desa ikut terpukul. Warung sepi, buruh kehilangan pekerjaan, dan angka pengangguran bisa meningkat. Ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi menyangkut kehidupan sosial masyarakat,” katanya.
“Tumpah Tebu” Jadi Simbol Perlawanan Petani
Aksi “Tumpah Tebu” diperkirakan menjadi simbol perlawanan sosial petani tebu terhadap ketidakpastian industri gula yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa di Blora.
Melalui aksi tersebut, massa ingin menunjukkan bahwa suara petani tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka berharap pemerintah, DPR RI, dan seluruh pemangku kebijakan segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan industri gula sekaligus melindungi kehidupan ribuan petani dan pekerja sektor tebu.
Jika keresahan masyarakat terus diabaikan, gelombang protes diperkirakan akan terus meluas dari desa-desa sentra tebu yang selama ini menjadi kekuatan utama produksi gula di daerah.
Pewarta: Tim Red
0 Komentar