BLORA, WINews – Audiensi terkait dampak proyek dan mobilisasi alat berat di wilayah Blora Selatan berlangsung panas di DPRD Kabupaten Blora, Jumat (22/5/2026). Dalam forum tersebut, Front Blora Selatan (FBS) melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar tidak mengabaikan keresahan masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas kendaraan bertonase besar.
Aktivis FBS, Iwan Sekend, menegaskan bahwa masyarakat hingga saat ini masih memilih jalur dialog dan penyampaian aspirasi secara terbuka. Namun ia mengingatkan, kesabaran warga memiliki batas apabila tuntutan mengenai perlindungan infrastruktur, keselamatan pengguna jalan, dan kenyamanan masyarakat terus diabaikan.
“Selama ini masyarakat masih menempuh cara-cara baik melalui audiensi dan dialog terbuka. Tetapi jika suara warga terus dianggap sepele, jangan salahkan apabila nanti muncul reaksi sosial yang lebih besar di lapangan,” tegas Iwan usai audiensi.
Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan sekadar kerusakan jalan akibat lalu lalang kendaraan berat proyek. Dampaknya sudah merembet pada aktivitas ekonomi warga, keselamatan pengguna jalan, hingga kenyamanan masyarakat desa yang setiap hari melintasi jalur proyek.
Infrastruktur Desa dan Aktivitas Warga Terancam
FBS menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten serta jembatan desa yang disebut mengalami tekanan berat akibat mobilisasi kendaraan proyek setiap hari. Warga menilai pemerintah dan perusahaan harus segera mengambil langkah konkret sebelum kerusakan semakin meluas.
Iwan menjelaskan, aktivitas masyarakat seperti petani menuju lahan, anak sekolah, hingga pedagang kecil menjadi kelompok paling terdampak dari situasi tersebut.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya jalan dan jembatan. Ada aktivitas warga, petani, anak sekolah, hingga masyarakat kecil yang mencari nafkah setiap hari. Jangan sampai rakyat hanya diminta memahami proyek, sementara keresahan mereka sendiri diabaikan,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak segera direspons secara serius. Terlebih masyarakat merasa beban dampak proyek lebih banyak ditanggung warga sekitar dibanding perlindungan yang diberikan.
FBS Tegaskan Tidak Anti Investasi
Dalam audiensi tersebut, FBS menegaskan pihaknya tidak menolak investasi maupun proyek strategis nasional yang masuk ke wilayah Blora Selatan. Namun mereka meminta agar pembangunan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan tidak mengorbankan ruang hidup warga.
“Kami bukan anti pembangunan. Kami mendukung investasi yang membawa manfaat bagi daerah. Tetapi masyarakat juga harus dihormati hak-haknya. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Iwan.
FBS meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap kendaraan proyek, termasuk pembatasan tonase, perbaikan infrastruktur terdampak, hingga jaminan keselamatan bagi masyarakat yang berada di jalur mobilisasi alat berat.
Ancaman Aksi Massa dan Penutupan Jalan
Dalam pernyataannya, Iwan juga mengingatkan kemungkinan munculnya aksi lanjutan apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera memberikan solusi nyata dalam waktu dekat.
Menurutnya, masyarakat bisa saja melakukan aksi massa dalam skala lebih besar, termasuk kemungkinan penutupan akses jalan seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Kalau dialog terus tidak dianggap serius, maka masyarakat tentu bisa bergerak lebih luas. Termasuk kemungkinan portal jalan atau aksi penutupan akses. Karena masyarakat juga punya batas kesabaran,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan dampak proyek di Blora Selatan kini bukan lagi sekadar isu infrastruktur, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan bijak.
DPRD dan Pemerintah Diminta Turun Langsung
FBS berharap DPRD Kabupaten Blora dan pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton dalam polemik tersebut. Mereka mendesak adanya langkah nyata berupa evaluasi jalur mobilisasi alat berat, pengawasan proyek, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Iwan menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa jalur proyek yang dilintasi kendaraan berat merupakan ruang hidup masyarakat sehari-hari.
“Yang dilalui itu bukan ruang kosong. Ada warga, anak sekolah, petani, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau seluruh risiko dibebankan kepada rakyat tanpa perlindungan yang jelas, maka potensi gejolak sosial tentu akan semakin besar,” pungkasnya.
Pewarta: Wawan Guritno
0 Komentar